Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Kuntoro Mangunsubroto mengatakan telah mengusulkan penguatan prosedur pembuktian terbalik terkait adanya dugaan mafia perpajakan dan pelaku korupsi. "Karena Undang Undang kita sudah ada, bagian tentang itu karena perlu dikuatkan," kata Kuntoro usai rapat Inpres Pembanguan Sulawesi Tengah dan Papua Barat di Kantor Wakil Presiden, Selasa (6/4).
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan para pelaku mafia pajak dan koruptor bisa dijatuhi hukuman yang berat jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Sesuai Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa dijatuhi hukuman mati.
Menurut Kuntoro, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sependapat dengan usulan itu. "Beliau memberikan suatu kehati-hatian agar ini tidak disalahgunakan," katanya. Sehingga, lanjutnya, pembuktian terbalik diterapkan pada kasus-kasus dimana pelakunya sudah ada indikasi tindak pidana atau menunjukan adanya keganjilan kepemilikan harta miliknya.
Menurut dia, unsur kehati-hatian dalam pembuktian terbalik menjadi penting karena semua orang bisa lakukan tuduhan-tuduhan tidak berdasar dan merepotkan pihak yang dituduh padahal tidak punya dasar. "Ini akan menyulitkan," katanya.
EKO ARI WIBOWO
Iklan
