ICW Laporkan Kasus Korupsi Rp 300 Miliar di Aceh

Reporter

Editor


TEMPO Interaktif, Jakarta -   Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan indikasi kasus korupsi di wilayah Aceh dengan perkiraan kerugian negara bertotal sekitar Rp 341,94 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi, hari ini.  Sebelumnya, kasus korupsi tersebut ditangani Kepolisian Daerah Aceh.

"Kami   mendorong Komisi  segera mengambil alih lima perkara korupsi tersebut dari Polda Aceh," kata    Agus Sunaryanto, Kepala Divisi Investigasi ICW bersama dengan aktivis dari Gerakan Anti Korupsi Aceh dan Masyarakat Transparansi Aceh.

Kasus dugaan korupsi senilai Rp 341,94 miliar itu meliputi lima kasus, diantaranya; kasus Indikasi Korupsi Deposito Kabupaten Aceh Utara senilai  Rp 220 miliar, kasus penjualan aset negara, kasus penjualan aset negara,  kasus pembebasan lahan dan penunjukan langsung dalam pembangunan kawasan Sabang, serta kasus Pengadaan CT Scan di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin.

Dari kasus yang dilaporkan tersebut, aktivis ICW bersama-sama dengan MaTa (Masyarakat Transparansi Aceh) dan Gerak (Gerakan Anti Korupsi Aceh) menduga terdapat 39 pejabat Aceh yang terlibat dalam perkara tersebut.

Gustidha






Peringati HAKORDIA 2021, BPJamsostek Ajak Seluruh Peserta Tumbuhkan Budaya Anti Korupsi

10 Desember 2021

Peringati HAKORDIA 2021, BPJamsostek Ajak Seluruh Peserta Tumbuhkan Budaya Anti Korupsi

BPJamsostek telah memiliki kanal pelaporan berupa Whistle Blowing System (WBS) oleh peserta maupun masyarakat untuk melaporkan perbuatan yang berindikasi pelanggaran.


Bamsoet: Pemberantasan Korupsi Perlu Pencegahan dan Pengembalian Aset

9 Desember 2021

Bamsoet: Pemberantasan Korupsi Perlu Pencegahan dan Pengembalian Aset

KPK sudah membuat protokol pencegahan korupsi di dunia usaha namun belum dijalankan sepenuhnya.


Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Terus-terusan Identik dengan Penangkapan

9 Desember 2021

Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Terus-terusan Identik dengan Penangkapan

Jokowi menekankan penindakan jangan hanya menyasar peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan saja.


Jokowi Dorong RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

9 Desember 2021

Jokowi Dorong RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Jokowi menyebut, pemulihan aset dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak juga harus diutamakan.


Firli Sebut Jokowi Pemimpin Orkestra Pemberantasan Korupsi

9 Desember 2021

Firli Sebut Jokowi Pemimpin Orkestra Pemberantasan Korupsi

Firli berharap, di bawah kepemimpinan Jokowi, kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif menjauh dari pelaku-pelaku korupsi.


Jokowi Bilang Penilaian Publik soal Pemberantasan Korupsi Masih Belum Baik

9 Desember 2021

Jokowi Bilang Penilaian Publik soal Pemberantasan Korupsi Masih Belum Baik

Kata Jokowi, peringkat indeks persepsi korupsi Indonesia juga masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara.


Jokowi: Penindakan Korupsi Jangan Hanya Menyasar Peristiwa yang Membuat Heboh

9 Desember 2021

Jokowi: Penindakan Korupsi Jangan Hanya Menyasar Peristiwa yang Membuat Heboh

Pemberantasan korupsi, lanjut Jokowi, tidak boleh terus-terusan identik dengan penangkapan.


Besok, Kapolri Listyo Sigit Dijadwalkan Lantik 44 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

8 Desember 2021

Besok, Kapolri Listyo Sigit Dijadwalkan Lantik 44 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Pelantikan eks pegawai KPK menjadi ASN Polri dijadwalkan dilakukan oleh Kapolri Listyo Sigit. Bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia.


Hari Antikorupsi, Sri Mulyani Minta Pejabat Kemenkeu Tak Pura-pura ke Anak Buah

8 Desember 2021

Hari Antikorupsi, Sri Mulyani Minta Pejabat Kemenkeu Tak Pura-pura ke Anak Buah

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta pejabat Kementerian Keuangan agar tidak sekedar memberi retorika antikorupsi kepada anak buah masing-masing.


Hari Antikorupsi, Firli Bahuri Ajak Publik Agar Korupsi Tak Lagi Dianggap Budaya

16 Desember 2020

Hari Antikorupsi, Firli Bahuri Ajak Publik Agar Korupsi Tak Lagi Dianggap Budaya

Firli Bahuri harapkan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2020 dilakukan dengan kesadaran masyarakat agar korupsi tidak lagi dianggap sebagai budaya