Rehabilitasi dan Rekontruksi Aceh Kurang Enam Persen

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Banda Aceh – Pencapaian proses rehabilitasi dan rekontruksi pascatsunami di Aceh, masih kurang enam persen. "Pemerintah Aceh terus berusaha melanjutkan proses tersebut," kata  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Iskandar di Banda Aceh, hari ini. 

    Menurut dia, Key Performance Indicators (KPI)  mencatat kekurangan pencapaian tersebut. Karenanya, kekurangan itu kini  menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh semua pihak di bawah kendali Pemerintah Aceh. 

    Pemerintah Aceh harus bertangung-jawab melakukan upaya penuntasan sisa pekerjaan rehabilitasi dan rekontruksi Aceh, setelah Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) Aceh – Nias mengakhiri tugasnya April 2009 lalu dan  Badan Kesinambungan Rekontruksi Aceh (BKRA) juga  berakhir masa tugasnya pada  akhir Desember 2009.

    "Kondisi perekonomian Aceh  melemah pasca-berakhirnya BRR dan BKRA," kata Iskandar.  Dulu,  pertumbuhan ekonomi di Aceh mencapai 7,7 persen. “Kita akan  meraih prestasi yang pernah kita raih dulu,” ujar Iskandar yang juga mantan Kepala BKRA Aceh.

    Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar mengatakan hingga  2012, Aceh memiliki  mitra internasional dalam membantu pembangunan pascatsunami. “Kami terus membangun koordinasi dengan berbagai stakeholder untuk percepatan pembangunan di Aceh,” ujarnya.

    Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Bappenas, Suprayoga Hadi dalam rapat koordinasi pembangunan di Aceh, mengatakan Pemerintah Pusat telah berkomitmen dalam melakukan penuntasan dan percepatan pembangunan Aceh. “Hal itu dibuktikan dengan rancangan Rencana Aksi Kesinambungan Rekonstruksi Aceh yang sedang dipersiapkan,” ujarnya.

    Adi Warsidi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Memilih Status PSBB, Sejumlah Negara Memutuskan Lockdown

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan PSBB. Hal itu berbeda dengan sejumlah negara yang telah menetapkan status lockdown atau karantina wilayah.