Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pembahasan Panwaslu Deadlock

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta -  Pertemuan segitiga antara KPU, Bawaslu, dan Mendagri yang membahas masalah pelantikan panitia pengawas pemilu  di daerah, hari ini, deadlock.  Mendagri gagal melakukan mediasi pada kedua lembaga negara tersebut. Hingga malam ini, KPU dan Bawaslu masih memperkarakan 29 daerah yang Panwaslu daerahnya bermasalah.

Daerah yang bermasalah itu, kata Mendagri, diusulkan oleh Bawaslu untuk dicarikan jalan tengahnya. Namun, hingga pukul 21.00 tadi belum berhasil dilobi. "Lima jam berunding, capek," kata Mendagri malam ini.

Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini menyampaikan kekecewaannya," Kita sebenarnya diundang oleh menteri untuk penandatanganan kesepakatan bersama," katanya.  Nur Hidayat  justru heran ketika KPU membawa draf usulan baru, yakni 30 Panwaslu baru bermasalah.

Dari 30 daerah itu,  ada dua daerah yang tidak seharusnya dipermasalahkan. "Boyolali sudah masuk, dan Rembang kita akan melakukan fit and proper test pada Februari ini," kata Nur Hidayat. 

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari menolak berkomentar.  "Menteri saja yang bicara," katanya sambil meninggalkan kerumunan wartawan.
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Atas seteru tersebut, jika dalam dua hari ke depan tidak ditemukan kata sepakat, Mendagri berjanji akan kembali ke Fatwa MA pada 23 November lalu. "Kita kembali ke Fatwa MA," kata Mendagri.

Konflik antara KPU dan Bawaslu ini bermula dari pencabutan Surat Edaran Bersama-yang ditandatangani kedua institusi tersebut pada  12 Desember 2009 dan pada 4 Februari 2010. SEB ini dicabut lewat Surat KPU No 50/KPU/II/2010. KPU membatalkan SEB karena menganggap pelantikan Panwaslu yang dilakukan Bawaslu di sejumlah daerah yang dianggap melanggar poin SEB.

Febriana Firdaus

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Diduga Korupsi, Kejaksaan Panggil Komisioner KPU Karawang

21 Maret 2016

ANTARA/Reno Esnir
Diduga Korupsi, Kejaksaan Panggil Komisioner KPU Karawang

Kejaksaan telah memeriksa 35 pegawai KPU atas dugaan korupsi.


Tim Seleksi Calon KPU-Bawaslu Didesak Terbuka

16 Februari 2012

dok. TEMPO/Ramdani
Tim Seleksi Calon KPU-Bawaslu Didesak Terbuka

Tim diminta untuk mempertimbangkan aspek pengalaman di bidang
pemilu dan kepemimpinan.


Sopir Andi Nurpati Minta Maaf kepada Ketua KPU

3 November 2011

Hafiz Anshary. TEMPO/Amston Probel
Sopir Andi Nurpati Minta Maaf kepada Ketua KPU

Sebuah surat bisa diterima dimana saja.


Ketua KPU Tegaskan Keberadaan Surat Asli MK  

3 November 2011

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Abdul Hafiz Anshary dalam sidang lanjutan tindak pidana pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (3/11). TEMPO/Iqbal Lubis
Ketua KPU Tegaskan Keberadaan Surat Asli MK  

"Andi Nurpati tidak yakin surat yang dibawa Matnur asli dari Mahkamah Konstitusi."


DPR Panggil Dewan Kehormatan KPU Besok  

13 Juli 2010

Dewan Kehormatan KPU Jimly Ashidiqie dan anggota KPU Endang Sulastri saat memimpin Sidang Kehormatan KPU soal anggota Papua Barat Sadrak Nawipa, di Jakarta (7/1). TEMPO/Wahyu Setiawan
DPR Panggil Dewan Kehormatan KPU Besok  

"Sesuai peraturan perundangannya yang naik adalah calon anggota KPU di urutan berikutnya," kata Ketua Komisi Pemerintahan Daerah Chairuman Harahap.


Presiden Segera Teken Surat Pemberhentian Andi Nurpati

9 Juli 2010

TEMPO/Wahyu Setiawan
Presiden Segera Teken Surat Pemberhentian Andi Nurpati

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan meneken surat keputusan pemberhentian Andi Nurpati anggota Komisi Pemilihan Umum, dalam satu dua hari ini.


Sanksi bagi Andi Nurpati Diharapkan Beri Efek Jera

30 Juni 2010

Andi Nurpati. TEMPO/Imam Sukamto
Sanksi bagi Andi Nurpati Diharapkan Beri Efek Jera

"Supaya anggota KPU yang lain tidak melakukan tindakan yang sama, hingga periode kerja komisioner berakhir pada 2011," kata Hadar saat dihubungi Tempo, Rabu (30/6).


Andi Nurpati Disidang Untuk Dua Kasus

28 Juni 2010

TEMPO/Wahyu Setiawan
Andi Nurpati Disidang Untuk Dua Kasus

"Pusat subjeknya sama yaitu Andi Nurpati, dan sidangnya dijadwalkan besok (Selasa 29/6) sore,"u kata Jimly Assiddiqie, anggota DK di kantor KPU, Jakarta, Senin (28/6).



Kasus Andi Nurpati Harus Cepat Diselesaikan

28 Juni 2010

Andi Nurpati. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Andi Nurpati Harus Cepat Diselesaikan

"Telah jelas dan cukup fakta agar DK bersidang dengan cepat untuk memutuskan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Andi Nurpati, " kata anggota Komisi Pemerintahan Arif Wibowo, Senin (28/8).


Andi Nurpati: Surat itu Tidak Dibuat Sendiri

21 Juni 2010

Andi Nurpati: Surat itu Tidak Dibuat Sendiri

Andi Nurpati menyatakan surat KPU soal Pemilukada Kabupaten Toli toli bukan hasil karyanya sendiri.