TEMPO Interaktif, BANDUNG - Ratusan pekerja di Pemerintah Kota Bandung resah setelah kontrak kerjanya diputus. Sebagian diantaranya mengalami depresi bahkan jatuh sakit. Kami berharap pemerintah pusat dan daerah mengubah peraturan tenaga kontrak," kata Yudha, pekerja kontrak di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, Jumat (22/1).
Menurut dia, rekan sekerjanya ada yang tertekan dan sakit. Lelaki berusia 33 tahun itu pun mengaku kecewa bercampur sedih karena dipecat. "Tetangga tahunya saya PNS dengan seragam begini, kalau tahu dipecat, saya pasti dikira telah berbuat macam-macam," ujarnya.
Dalam pertemuan dengan Komisi A DPRD Kota Bandung Jumat petang, pekerja kontrak lainnya juga merasa malu dengan keluarga dan tetangga. Kebijakan pemutusan kontrak kerja itu dinilai sebagai kejahatan sosial dan melanggar hak asasi manusia. "Negara tidak akan bangkrut mempekerjakan pegawai kontrak," kata Ade Rahmat, seorang pekerja kontrak yang tuna netra.
Pemutusan kontrak itu mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 48/ 2005. Ketentuan itu menghentikan penerimaan tenaga kontrak mulai 2005. Namun pemerintah Kota Bandung tetap membuka lowongan untuk mengisi kekurangan pekerja. "Pertimbangan pemerintah daerah juga mungkin karena alasan kemanusiaan," kata Aat Safaat, anggota Komisi A.
Karena itu, 707 pekerja kontrak yang diterima pada 2005 setelah keluarnya peraturan tersebut dan tak memenuhi syarat tes calon pegawai negeri sipil, kontraknya diputus per 31 Desember 2009. Untuk penghentian kerja itu, mereka akan diberi uang penghargaan yang totalnya mencapai Rp 10 miliar.
Dana hibah itu, kata Ketua Komisi A Haru Suandaru, berasal dari pengalihan alokasi honor tenaga kontrak 2010 sebesar Rp 13 miliar. Selanjutnya, mereka dibebaskan mencari pekerjaan lain. "Kalau mau bekerja kembali, mereka harus ke perusahaan out sourcing atau ikut tes CPNS nanti," ujarnya.
ANWAR SISWADI
