Mahkamah Konstitusi: Undang-undang ITE Sudah Benar
Selasa, 29 Desember 2009 12:58 WIB
Bagikan
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Mahkamah Konstitusi menilai Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik konstitusional dan tidak berbenturan dengan kebebasan menyatakan pendapat. Sebab, pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya berhak menggugat.
"UU ITE sudah benar, pelaksanaannya yang tidak menyentuh keadilan," kata ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dalam jumpa pers, Selasa (29/12).
Dalam kasus Prita, keluhannya dianggap sebagai fitnah. Hakim yang harus mendefinisikan, tetapi undang-undang sudah benar. Pihak yang merasa dicemarkan berhak menggugat agar kebebasan tidak disewenang-wenangkan. Mengenai adanya upaya melakukan uji materi, ia mempersilahkan.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
India Siap Berlakukan Undang-undang Kontroversi soal Kewarganegaraan
16 hari lalu
India Siap Berlakukan Undang-undang Kontroversi soal Kewarganegaraan
Pemerintahan Narendra Modi akan menerapkan undang-undang kewarganegaraan kontroversial yang mengecualikan umat muslim.
Pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto Langgar Undang-undang
27 hari lalu
Pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto Langgar Undang-undang
Pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto dinilai melanggar undang-undang..
Jerman Legalkan Ganja
33 hari lalu
Jerman Legalkan Ganja
Lewat undang-undang yang baru, warga Jerman boleh memiliki sampai 25 gram ganja yang bukan untuk tujuan komersial
Bamsoet Tegaskan Pentingnya UU AI dalam Ekosistem Digital
34 hari lalu
Bamsoet Tegaskan Pentingnya UU AI dalam Ekosistem Digital
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengingatkan pentingnya memiliki Undang-Undang (UU) yang mengatur penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam ekosistem digital Indonesia.
Kanada Tunda Putusan soal Euthanasia pada Orang dengan Gangguan Jiwa
52 hari lalu
Kanada Tunda Putusan soal Euthanasia pada Orang dengan Gangguan Jiwa
Kanada telah membekukan sementara rencana memperpanjang program bantuan suntik mati atau euthanasia pada orang dengan gangguan jiwa.
Australia Melarang Memberi Hormat ala Nazi, Dapat Dihukum Hingga 12 Bulan Penjara
8 Januari 2024
Australia Melarang Memberi Hormat ala Nazi, Dapat Dihukum Hingga 12 Bulan Penjara
Undang-undang ini diberlakukan Australia di tengah meningkatnya kejahatan anti-Semit dan kebencian yang didorong oleh perang Israel-Hamas.
Proyek IKN Ditolak Anies, Otorita IKN: Kami Ikut Undang-Undang dan Konstitusi
1 Desember 2023
Proyek IKN Ditolak Anies, Otorita IKN: Kami Ikut Undang-Undang dan Konstitusi
Agung tidak mau berkomentar banyak soal penolakan kontestan Pilpres 2024 tersebut terhadap IKN.
Wacana Pengajuan Hak Angket terhadap MK, Begini Mekanismenya Menurut Undang-Undang
2 November 2023
Wacana Pengajuan Hak Angket terhadap MK, Begini Mekanismenya Menurut Undang-Undang
DPR berencana mengajukan hak angket terhadap MK. Wacana itu disampaikan politikus PDIP Masinton Pasaribu. Lantas, bagaimana mekanismenya?
PKS Buka Opsi Pemakzulan Jokowi, Begini Aturannya Menurut Undang-Undang
1 November 2023
PKS Buka Opsi Pemakzulan Jokowi, Begini Aturannya Menurut Undang-Undang
Pemakzulan presiden telah diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Tak Kunjung Revisi PKPU, INFID Duga KPU di Bawah Pengaruh Parpol
8 Oktober 2023
Tak Kunjung Revisi PKPU, INFID Duga KPU di Bawah Pengaruh Parpol
INFID menduga KPU di bawah pengaruh parpol lantaran tak kunjung merevisi PKPU sesuai putusan Mahkamah Agung.