Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sistem Online di Balikpapan Sulit Proteksi Pengusaha Lokal

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, kesulitan dalam memproteksi kelangsungan pengusaha lokal menyusul pemberlakuan sistim lelang online. Lelang proyek Balikpapan diikuti oleh pengusaha seluruh Indonesia.

"Itu imbas saat kita berlakukan sistem lelang online," kata Wali Kota Balikpapan, Imdaad Hamid, Jumat (18/12).

Imdaad mengatakan, persaingan dalam memperebutkan proyek di Balikpapan semakin ketat dengan adanya sistim online ini. Program secara otomatis memilih perusahaan sesuai spesifikasi ditentukan Pemkot Balikpapan.

Dalam masalah ini, Imdaad mengaku tengah merumuskan penyelesaian terbaik untuk melindungi kelangsungan pengusaha lokal. Di samping itu, sistim online harus terus diterapkan sesuai transparansi pemerintahan. "Sedang dipikirkan cara penyelesaiannya," ungkapnya.

Balikpapan mulai menerapkan sistem online dalam proses seleksi perusahaan peserta lelang proyek daerah. Kebijakan tersebut untuk antisipasi adanya kecurangan proyek proyek pembangunan Balikpapan.

Sistem online ini sudah mulai diterapkan sebagai seleksi awal perusahaan peserta lelang. Sistem ini diharapkan mampu menyaring perusahaan pemenang lelang sesuai spesifikasi Balikpapan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Bagian Pembangunan Pemkot Balikpapan, Muhaimin, mengakui sebelumnya banyak terjadi kebocoran pemenang lelang dengan spesifikasi di bawah standar. Menurutnya, ada dugaan permainan antara Satuan Tugas Lelang dengan perusahaan peserta tender.

Dengan pemberlakuan sistim online ini, Muhaimin menilai mampu mengurangi kebocoran dalam pelaksanaan lelang. Dia menyebutkan, tidak ada interaksi langsung antara perusahaan peserta dengan Satuan Tugas Lelang.

"Daftarnya pakai kode dengan menyertakan spesifikasi yang kami inginkan. Nanti sistem yang akan menentukan perusahaan sesuai dengan kriteria kami," jelasnya.

Hasil sistem online ini, tambah Muhaimin, kemudian dibawa ke Kuasa Pengguna Anggaran untuk memperoleh persetujuan. Satgas Lelang hanya merekomendasikan maksimal dua perusahaan untuk memperoleh persetujuan.

SG WIBISONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Di Musda IX HIPPI Fadel Muhammad Jabarkan IKN dan Tantangan Jakarta

8 Desember 2022

Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad. Fadel diacara Musyawarah Daerah IX Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jakarta, 7 Desember 2022.
Di Musda IX HIPPI Fadel Muhammad Jabarkan IKN dan Tantangan Jakarta

Jakarta tetap menjadi pusat bisnis dan di Kalimantan Timur menjadi pusat pemerintahan.


Pengusaha Pribumi DKI Siap Menyesuaikan Harga Imbas dari Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

3 September 2022

Harga BBM Resmi Naik Hari Ini, Pertalite Jadi Rp 10.000 per Liter
Pengusaha Pribumi DKI Siap Menyesuaikan Harga Imbas dari Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Sarman Simanjorang menyatakan, pengusaha telah siap menyesuaikan harga barang dan jasa seiring dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.


Harga BBM Bersubsidi Naik, Pengusaha Pribumi DKI Jakarta Sebut Masih Terjangkau

3 September 2022

Antrean kendaraan di SPBU Siliwangi, Pamulang, Tangerang Selatan menunggu giliran pengisian BBM, Sabtu, 3 September 2022. TEMPO/Lani Diana
Harga BBM Bersubsidi Naik, Pengusaha Pribumi DKI Jakarta Sebut Masih Terjangkau

Sarman Simanjorang menganggap pemerintah memang harus menyesuaikan tarif bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.


Pengusaha Pribumi Maklumi Keputusan Rem Darurat PSBB Anies Baswedan

10 September 2020

Direktur Ticketing INASGOC Sarman Simanjorang, Direktur Utama KiosTix Ade Sulistioputra, Senior Vice President Rahmat Broto Traiji, Government Project Bank Mandiri bersama dengan Pejabat Eksekutif bidang Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Alexandra Askandar usai melakukan penandatangan kerjasama antara KiosTix dengan Bank Mandiri di Plaza Bank Mandiri, Jakarta Selatan, Jumat, 29 Juni 2018. TEMPO/Dias Prasongko
Pengusaha Pribumi Maklumi Keputusan Rem Darurat PSBB Anies Baswedan

Pengusaha Pribumi memaklumi keputusan rem darurat PSBB Anies Baswedan.


Empat Usul Pengusaha Pribumi untuk Pulihkan Perkonomian UMKM DKI

23 Juli 2020

Ilustrasi pemberian bantuan sosial. ANTARA
Empat Usul Pengusaha Pribumi untuk Pulihkan Perkonomian UMKM DKI

Untuk memulihkan perekonomian UMKM, pengusaha pribumi mengusulkan agar jenis bantuan sosial diubah dari bahan pangan menjadi uang tunai.


Pengusaha Pribumi: Belum Semua UMKM Buka karena Terkendala Modal

23 Juli 2020

Seorang penjahit mengoperasikan ponselnya pada lapaknya di Metro Atom, Pasar Baru, Jakarta, Minggu, 3 Mei 2020. Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah menyiapkan progran stimulus ekonomi bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19 bukan hanya bagi hanya usaha kecil, menengah dan besar saja tapi juga usaha mikro dan ultra mikro agar masyarakat tetap sejahtera. ANTARA
Pengusaha Pribumi: Belum Semua UMKM Buka karena Terkendala Modal

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia menyatakan belum semua UMKM buka di masa PSBB Transisi karena terkendala modal.


PSBB Transisi, Pengusaha Pribumi: Ekonomi Kita Masih Gigi Satu

22 Juli 2020

Suasana lengang di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Jumat, 10 April 2020. Pada 10 April 2020 mulai diterapkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar untuk DKI Jakarta sampai dengan 23 April mendatang. Tempo/Tony Hartawan
PSBB Transisi, Pengusaha Pribumi: Ekonomi Kita Masih Gigi Satu

Ketua Hippi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menyebut pendapatan sektor perdagangan di masa PSBB Transisi masih stagnan.


Karyawan Tempat Hiburan Demo, Pengusaha Pribumi: Wajar Saja

22 Juli 2020

Pekerja tempat hiburan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) berunjuk rasa meminta Gubernur Anies Baswedan membuka usaha mereka, Selasa, 21 Juli 2020/Ihsan Reliubun/Tempo
Karyawan Tempat Hiburan Demo, Pengusaha Pribumi: Wajar Saja

Ketua Hippi DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai wajar demonstrasi yang digelar para karyawan tempat hiburan di depan Balai Kota Jakarta.


DKI Terima Bantuan Banjir dari Himpunan Pengusaha Pribumi

24 Januari 2020

Sekretaris Daerah DKI Saefullah (berbaju biru merah) saat penyerahan bantuan dari Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia untuk warga korban banjir di Balai Kota, Jumat 24 Januari 2020. Tempo/Taufiq Siddiq
DKI Terima Bantuan Banjir dari Himpunan Pengusaha Pribumi

Pemerintah DKI menerima bantuan bagi korban banjir dari Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia wilayah Jakarta.


Pengusaha Berharap Jokowi Evaluasi 16 Paket Kebijakan Ekonomi

13 September 2019

Komisaris Utama PT Delta Djakarta Tbk, Sarman Simanjorang. Twitter.com
Pengusaha Berharap Jokowi Evaluasi 16 Paket Kebijakan Ekonomi

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai 16 paket kebijakan ekonomi kurang berhasil.