Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pascakonflik, Peran Masyarakat Sipil Aceh Cenderung Diabaikan

image-gnews
Wapres Jusuf Kalla dan PM Finlandia peraih nobel perdamaian Martti Ahtisaari di kediaman wapres , Jakarta, Minggu (22/2) malam. ANTARA/Saptono
Wapres Jusuf Kalla dan PM Finlandia peraih nobel perdamaian Martti Ahtisaari di kediaman wapres , Jakarta, Minggu (22/2) malam. ANTARA/Saptono
Iklan

TEMPO Interaktif, Banda Aceh - Pascakonflik, peran dan keterlibatan masyarakat sipil cenderung dipinggirkan dalam proses pembangunan Aceh. Masalah itu mencuat dalam pertemuan tokoh masyarakat sipil dengan mediator perdamaian Aceh, Martti Ahtisaari, di Banda Aceh, Jumat (11/10). Pertemuan tersebut berlangsung tertutup untuk media.

Pemerhati sosial dan masyarakat Aceh, Wiratmadinata, kepada wartawan usai pertemuan mengatakan masalah kurang dianggapnya elemen masyarakat sipil oleh pemerintah dalam membangun Aceh pascakonflik tersebut disampaikannya kepada Ahtisaari.

"Kami berharap ini menjadi bahan bagi Pak Martti Ahtisaari dalam perannya memantau perkembangan perdamaian ke arah yang lebih baik," ujarnya.

Menurut Wiratmadinata, elemen masyarakat sipil di Aceh sebelumnya punya peran besar dalam membangun lahirnya perdamaian di Aceh, tetapi kemudian saat perundingan damai berlangsung, elemen sipil tidak terlalu dilibatkan lagi.

Hanya pihak pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang terlibat penuh. Padahal, kata Wiradmadinata, GAM tidaklah menjadi representatif masyrakat Aceh.

"Tidak mungkin perkembangan proses perdamaian bisa maksimal tanpa melibatkan civil society secara penuh," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, aktivis Aceh meminta agar Martti Ahtisaari dapat mendesak parapihak di Indonesia dan Aceh khususnya, agar dapat melibatkan masyarakat sipil dalam proses pembangunan pascakonflik guna membangun Aceh yang lebih baik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Secara umum Martti Ahtisaari sudah mengetahui persoalan tersebut. "Dia (Ahtisaari) bilang, itu memang kenyataan. Itu biasanya selalu terjadi di manapun," ujar Wiratmadinata.

Dalam pertemuan tersebut, Martti Ahtisaari berjanji memperhatikan dan memperbaiki hal tersebut, agar nantinya sivil society selalu dilibatkan dalam proses perkembangan perdamaian dan pembangunan Aceh pascakonflik.

Sementara itu, Ketua Badan Reintegrasi Aceh Nur Djuli mengatakan secara umum dalam pertemuan tersebut Martti Ahtisaari lebih banyak mendengar. Beberapa hal yang didiskusikan adalah terkait implementasi MoU Helsinki, yang merupakan kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan GAM, 15 Agustus 2005 silam.

"Salah satu yang dibahas adalah belum adanya KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) dan Pengadilan HAM di Aceh, sesuai amanat MoU Helsinki. Juga terkait beberapa hal pembagian wewenang antara pusat dan Aceh," ujarnya.

Usai pertemuan, Ahtisaari enggan berbicara kepada media. Dia berlalu saja keluar ruang pertemuan saat dicegat oleh wartawan. Rencananya jelang sore hari ini, peraih Nobel Perdamaian 2008 itu, akan meninggalkan Aceh menuju Jakarta.

ADI WARSIDI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Menteri Jonan Janjikan Listrik di Aceh Aman Mulai 2019

22 Juli 2017

REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Menteri Jonan Janjikan Listrik di Aceh Aman Mulai 2019

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan menyampaikan kuliah umum di Universitas Syiah Kuala, dan menjanjikan listrik aman mulai 2019.


Cyber City, Masjid di Banda Aceh Dilengkapi Internet  

30 Oktober 2015

Gubernur Aceh Zaini Abdullah (pakai jas) bersama para pejabat daerah melepaskan merpati sebagai simbol perdamaian, dalam peringatan 10 tahun damai Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, 15 Agustus 2015. TEMPO/Adi Warsidi
Cyber City, Masjid di Banda Aceh Dilengkapi Internet  

Kata Zahrol, sosialisasi diberikan kepada 100 orang yang terdiri atas BKP masjid, remaja masjid dan perwakilan Ormas Islam.


Ke Aceh, Dubes Swedia Tanya Tsunami dan Syariat

8 April 2015

Museum Tsunami di Banda Aceh. TEMPO/Adi Warsidi
Ke Aceh, Dubes Swedia Tanya Tsunami dan Syariat

Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Johanna Brismar Skoog,
berkunjung ke Aceh, Rabu, 8 April 2015.


World Bank Akhiri Program Penguatan Damai Aceh  

16 April 2014

Mantan Wapres Jusuf Kalla bersama mantan Menhan GAM Zakaria Zaman, Mantan Panglima GAM Muzakir Manaf (kiri) ,Delegasi RI untuk Helsinski Farid Husein  (paling kanan) dan Director Facta Finlandia Juha Chriestensen (tengah)pada peringatan 5 tahun perdamaian Aceh RI di Hotel Fourseason, Jakarta, Minggu (15/8)..Tempo/Tony Hartawan
World Bank Akhiri Program Penguatan Damai Aceh  

Program yang dinamakan Consolidating Peaceful Development in Aceh (CPDA) sangat bermanfaat bagi pembangunan Aceh masa depan.


Jerman Bantu Pembangunan RS Regional Aceh Tengah  

24 September 2013

Ratusan warga korban gempa menjalani perawatan intensif di lorong Rumah Sakit Umum Aceh Tengah, Aceh (3/7). Sebanyak 210 orang korban gempa yang selamat rata-rata mengalami patah dan luka sobek akibat terkena reruntuhan bangunan rumah mereka. ANTARA/Rahmad
Jerman Bantu Pembangunan RS Regional Aceh Tengah  

Dana yang disiapkan 90 juta euro untuk pembangunan rumah sakit dan 90 juta euro untuk pembelian peralatan medis.


Boediono: Banda Aceh Teladan Bagi Daerah Lain  

6 Desember 2010

Wapres Boediono (tengah). ANTARA/Ampelsa
Boediono: Banda Aceh Teladan Bagi Daerah Lain  

Wakil Presiden Boediono berpendapat Kota Banda Aceh bisa menjadi teladan bagi daerah lain dalam reformasi birokrasi.


Pemerintah Dituntut Selesaikan 9 Peraturan Tentang Aceh

1 Desember 2010

Pemerintah Dituntut Selesaikan 9 Peraturan Tentang Aceh

Pemerintah dituntut segera menyelesaikan sembilan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) turunan Undang-Undang Otonomi Khusus provinsi Daerah Istimewa Aceh.


Presiden Terima Kursi Perdamaian dari Gubernur Aceh

29 November 2010

Susilo Bambang Yudhoyono. AP/Michel Euler, Pool
Presiden Terima Kursi Perdamaian dari Gubernur Aceh

"Kami menganggap Bapak Presiden sangat pantas untuk menerimanya, karena Bapak telah banyak berbuat untuk perdamaian Aceh," ujar Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.


Palang Merah Kanada Dipermalukan Soal Aceh  

30 Maret 2010

TEMPO/Bernard
Palang Merah Kanada Dipermalukan Soal Aceh  

Seorang mantan staf Palang Merah Kanada mengatakan banyak pekerja rekonstruksi yang tidak dibayar oleh para kontraktor


Ketidaksinkronan Pusat dan Daerah Hambat Penguatan Perdamaian Aceh

25 Januari 2010

Ketidaksinkronan Pusat dan Daerah Hambat Penguatan Perdamaian Aceh

Kendati keamanan di Aceh sudah kondusif, masih ada beberapa permasalahan dan hambatan dalam pemeliharaan perdamaian di Bumi Serambi Mekkah tersebut.