Karyawan Tak Terima Jamsostek, Pengawasan Disnaker Dinilai Lemah

TEMPO Interaktif, Surabaya - Kepala PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja cabang Karimunjawa, Surabaya, Elias Manuhutu menuding usaha pengawasan Dinas Tenaga Kerja tidak maksimal sehingga banyak perusahaan yang tidak memberikan jaminan sosial pada karyawan. "Itu kewajiban mereka (dinas)," kata Elias Manuhutu, Selasa (3/11).

Pernyataan ini disampaikan Elias menanggapi pernyataan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, Ahmad Syafii, yang menyebutkan hanya 6 ribu dari 1,2 juta karyawan di Surabaya yang mendapat Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Menurut dia, PT Jamsostek merupakan lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk mengelolah dana. Namun, dalam penerapannya, Dinas berkewajiban mengawasi penerapannya. Bahkan, lanjut dia, Dinas juga dapat memberikan sanksi bagi perusahaan yang bandel.

Menurut dia, jumlah tenaga pengawas tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang diawasi. Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga tidak menyediakan cukup dana untuk melakukan pengawasan. Keterbatasan kedua hal inilah yang membuat penerapan program Jamsostek tidak maksimal.

Akibat tidak banyaknya perusahaan yang memberikan Jaminan, kata Elias, PT. Jamsostek hanya mengelola sedikit dana dari yang ditargetkan. Dia mencontohkan, secara Nasional, PT Jamsostek kini mengelola dana sekitar Rp 70 triliun.

Jumlah ini merupakan dana yang diperoleh dari sekitar 7 juta orang peserta Jamsostek di sektor Informal. Padahal, lanjut dia, jumlah pekerja di sektor ini, mencapai 40 juta orang. "Bayangkan saja," kata dia, "Kalau semua jadi peserta Jamsostek."

ANANG ZAKARIA