Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ayat Tembakau Hilang dari Undang-undang Kesehatan

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ayat yang mengatur tembakau hilang dari Undang-undang tentang Kesehatan yang telah disahkan dalam sidang Paripurna DPR bersama pemerintah pertengahan September lalu. Ayat dalam pasal 113 yang mengatur pengamanan zat adiktif tersebut, raib sebelum undang-undang ditandatangani oleh presiden dan dicatat dalam lembar negara di Sekretariat Negara.

Ahli Kesehatan Kartono Muhammad dan anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Kesehatan Hakim Sorimuda Pohan baru mengetahui hal tersebut setelah mendapatkan informasi dari beberapa rekan yang mengawal proses pembahasan. "Saya datang ke sekretariat DPR, benar ayat 2 hilang," kata Hakim dalam diskusi "Korupsi" Ayat Undang-undang Kesehatan di Hotel Soyfan, Rabu (7/10).

Ayat 2 yang hilang itu berbunyi "Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/ atau masyarakat sekelilingnya.". Namun, dalam bagian penjelasan pasal 113 masih terdiri dari tiga ayat termasuk penjelasan tentang ayat 2.

Hakim semakin yakin ayat itu hilang setelah datang ke sekretariat DPR dan melihat langsung undang-undang yang sudah dilengkapi lembar putih berlogo emas DPR. "Drafnya sudah final karena sampul luarnya berlogo emas DPR-RI," tambah Hakim. Sekretariat DPR mengaku tidak tahu menahu adanya perubahan tersebut, katanya perubahan terjadi setelah diserahkan kepada Sekretariat Negara.

Menurut Hakim, oknum yang mencatut ayat tersebut bisa dari pihak legislatif maupun eksekutif. Ia pun telah menanyakan perubahan itu kepada Departemen Kesehatan namun mereka pun mengaku tak tahu menahu. Departemen, tambahnya, tidak keberatan apabila ayat itu dikembalikan. Pernyataan itu mengindikasikan sudah ada kesepakatan menghilangkan ayat, jika tidak penghilangan itu seharusnya dianggap sebagai kelalaian.

Ada beberapa kemungkinan ayat bisa hilang, pertama faktor ketidaksengajaan yang terjadi dalam proses transkrip rekaman rapat pembahasan undang-undang. Kedua, penghilangan itu kemungkinan disengaja sehingga harus ada upaya hukum karena merupakan bentuk pelanggaran konstitusional. Undang-undang tersebut sudah melalui pengesahan di sidang parupurna antara DPR dan pemerintah, sehingga sudah berlaku dan mengikat semua warga negara.

Penghilangan ayat itu termasuk tindakan pidana karena melanggar Undang-undnag Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan apabila dilakukan oleh internal DPR merupakan bentuk pelanggaran kode etik sebagai perilaku yang tercela. Kejahatan ini harus diinvestigasi dan diusut tuntas dan pelakunya harus bertanggungjawab.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kartono Muhammad menambahkan meski ayat itu dikembalikan, tetapi kejahatan sudah dilakukan sehingga harus dipertanggungjawabkan. Seperti halnya tindakan pidana korupsi, meski uang hasil korupsi sudah dikembalikan tetapi kejahatannya tetap harus dimintai tanggungjawab. "Jangan sampai jadi kebiasaan, undang-undang yang sudah disahkan di paripurna masih diotak-atik lagi, stop kebiasaan ini," tegasnya.

Siapapun pelakkunya harus dilaporkan ke Kepolisian dan diadili. Kasus ini harus diungkap kepada masyarakat luas karena telah terjadi kejahatan legislasi. Masyarakat harus terus memantau proses legislasi agar hal itu tak terjadi lagi. Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi mengatakan, kasus ini menjadi preseden buruk, baru kali ini terungkap ada penghilangan ayat. "Kebetulan aja kali ini terpantau, jangan-jangan sebelumnya juga banyak terjadi, ayat bisa hilang atau bertambah," katanya.

Ada tiga alternatif yang akan ditempuh yakni melaporkan kepada Kepolisian atas hilangnya ayat dalam dokumen negara. Kemudian, dilakukan gugatan kepada pengadilan atas kasus tersebut, dan terakhir mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan ayat tersebut. Namun, menurut Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Abdullah Dahlan, uji materi maupun uji legislasi tidak perlu dilakukan tetapi ayat tersebut otomatis dikembalikan saja karena sudah disahkan dalam sidang paripurna. "Kalau uji materi atau legislasi jadi membenarkan kejahatan itu, seolah telah melalui proses formal," katanya.

Ia menduga penghilangan ayat tersebut terjadi di DPR, karena setelah disahkan di paripurna kemudian dirapikan redaksionalnya langsung diserahkan ke sekretariat negara dan tidak perlu dikembalikan ke DPR lagi. Apalagi, undang-undang yang ada di sekeretariat DPR masih berlogo DPR-RI belum berlogo Garuda Indonesia karena belum mendapatkan nomor lembar negara dari sekretariat negara.

AQIDA SWAMURTI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

RUU Papua Barat Daya Disetujui Dibawa ke Pembahasan Tingkat II

13 September 2022

Ketua Komisi II DPR RI saat menandatangi persetujuan RUU Papua Barat Daya untuk dibawa ke Pembahasan Tingkat II dalam Rapat Kerja Komisi II dengan Pimpinan DPD RI dan pemerintah di Gedung Nusantara, Senin (12/9/2022). Foto:Eot/Pdt
RUU Papua Barat Daya Disetujui Dibawa ke Pembahasan Tingkat II

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya telah selesai pada pembahasan tingkat I. #InfoTempo


Vokalis Seringai Tolak RUU Permusikan: Mengekang Kreativitas

31 Januari 2019

Pada tahun 2002, Arian mendirikan band di Jakarta bersama Edy Khemod. Keduanya kemudian bertemu dengan Ricky Siahaan (gitaris) dan Sammy Bramantyo (basis) dan sepakat membentuk band yang diberi nama 'Seringai'. TEMPO/Aditia Noviansyah
Vokalis Seringai Tolak RUU Permusikan: Mengekang Kreativitas

Selain tak diperlukan, vokalis band Seringai, Arian, juga menilai RUU permusikan punya banyak pasal-pasal karet yang mengekang kreativitas.


Cina Godok RUU Larangan Transfer Teknologi Paksa

28 Desember 2018

Badan-badan intelijen Amerika Serikat menuduh Huawei terkait dengan pemerintah Cina dan peralatannya bisa digunakan Beijing untuk memata-matai. Sumber: REUTERS/Aly Song
Cina Godok RUU Larangan Transfer Teknologi Paksa

Pemerintah Cina telah mengusulkan larangan transfer teknologi paksa dan campur tangan pemerintah secara ilegal dalam operasional perusahaan asing.


Senat Lousiana Amerika Setuju RUU Larang Seks dengan Hewan

13 April 2018

Ilustrasi Undang-undang. shutterstock.com
Senat Lousiana Amerika Setuju RUU Larang Seks dengan Hewan

Senat negara bagian Louisiana, Amerika Serikat menyetujui RUU larang manusia berhubungan seks dengan hewan.


DPR Desak Pemerintah Mengajukan RUU Perlindungan Data Pribadi

10 Maret 2018

Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI Hanafi Rais dalam diskusi Keamanan Data Tanggung Jawab Siapa di Warung Daun Cikini, Sabtu, 10 Maret 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi
DPR Desak Pemerintah Mengajukan RUU Perlindungan Data Pribadi

Hanafi Rais menyebut ada 32 UU tentang data pribadi namun tidak ada yang membahas khusus mengenai perlindungan data.


Sri Mulyani Rayu DPR Sahkan RUU AFAS

6 Februari 2018

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Subekti
Sri Mulyani Rayu DPR Sahkan RUU AFAS

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar rapat bersama Komisi Keuangan DPR.


Menteri Airlangga: RUU Perkelapasawitan Berisiko Tumpang-Tindih

18 Juli 2017

Seorang pekerja menaikkan panen kelapa sawit di perkebunan  kelapa sawit PT Nusantara 8 di Leuweung Datar,desa Sukasirna,Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (28/8). ANTARA/Teresia May
Menteri Airlangga: RUU Perkelapasawitan Berisiko Tumpang-Tindih

Draf beleid RUU Perkelapasawitan dinilai tidak memuat kebijakan baru alias
mengatur

hal-hal yang sudah berlaku.


DPR Tetap Lanjutkan Pembahasan RUU Perkelapasawitan, tapi....

18 Juli 2017

Petani menata buah kelapa sawit hasil panen di perkebunan Mesuji Raya, OKI, Sumatera Selatan, Minggu (4/12). ANTARA FOTO/Budi Candra Setya
DPR Tetap Lanjutkan Pembahasan RUU Perkelapasawitan, tapi....

Undang-Undang Perkelapasawitan belum dibutuhkan. Pemerintah menilai saat ini tidak terdapat kekosongan hukum yang mengharuskan pembuatan undang-undang baru.


Jusuf Kalla: Tak Ada Istilah Buntu Bahas RUU

7 Juli 2017

Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku keluarga Afif juga turut menghadiri acara lamaran dan perkenalan kedua belah pihak keluarga besar Bella maupun Afif ini. instagram.com
Jusuf Kalla: Tak Ada Istilah Buntu Bahas RUU

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan tidak ada istilah jalan buntu dalam pembahasan rancangan undang-undang di parlemen.


Pemerintah dan DPR Akan Susun RUU Sistem Transportasi Terpadu

2 Juli 2017

Pemerintah dan DPR Akan Susun RUU Sistem Transportasi Terpadu

Jika terdapat UU mengenai sistem transportasi terpadu, pemerintah dan stakeholder terkait lebih leluasa dalam bergerak.