TEMPO Interaktif, Sidoarjo - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo, Dawud Budi menghimbau seluruh anggota Dewan tidak meminta parsel Lebaran ke kantor-kantor dinas dalam bentuk apapun. Karena itu bisa merusak citra dewan yang terhormat. "Tapi kalau dikasih tidak apa-apa yang penting ikhlas," terang ketua dewan Sidoarjo baru ini.
Menurut dia, istilah meminta dan dikasih adalah suatu hal yang berbeda. Meminta Tunjangan Hari Raya, baik berupa uang, jajan parsel, atau bingkisan dalam bentuk apapun menurutnya lebih menggambarkan perbuatan yang cenderung memaksa, dan tidak terpuji. "Perbuatan itu sebaiknya tidak dilakukan," kata dia.
Akan tetapi, secara terus terang dia mengatakan tidak bisa memaksa anggotanya untuk menolak bingkisan atau parsel yang dikasih oleh dinas atau instansi lain. Bagi dia, sepanjang pemberian itu ikhlas, dan wajar, dia mempersilahkan anggotanya menerima."Karena itu dikasih, bukan meminta," tegasnya kembali.
Selain itu, Dawud juga melarang anggota dewan menggunakan fasilitas pemerintah berupa mobil dinas untuk perjalanan mudik lebaran. Mobil dinas, kata dia, adalah mobil yang diperuntukkan bagi kegiatan kedinasan, bukan diluar agenda itu. Apalagi, lanjutnya, banyak anggota dewan baru yang sudah memiliki mobil pribadi. "Jadi lebih baik tidak usah menggunakan mobdin," imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso mengatakan, larangan meminta atau menerima parsel saat lebaran sudah dikeluarkanya sejak empat tahun lalu. Jadi, bagi dia tidak perlu lagi ada imbauan ulang, soal larangan menerima parsel. "Bagi pejabat yang memiliki kesadaran, tidak perlu menunggu imbauan, karena itu sudah menjadi tradisi kami sejak tiga tahun lalu," pungkasnya.
MUHAMMAD TAUFIK