TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan kementeriannya belum mengambil keputusan perihal Ujian Nasional, Penerimaan Peserta Didik Baru, dan Kurikulum Merdeka.
“Berita di media sosial itu bukan pernyataan kami, itu aspirasi masyarakat,” ucap Mu’ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Rabu, 6 November 2024. Mu’ti juga mengatakan dia akan melanjutkan program yang dinilai baik dari menteri sebelumnya, juga akan memperbaiki yang perlu diperbaiki.
Meski demikian, Mu’ti juga mengatakan tidak mungkin tidak ada perubahan kebijakan di era kepemimpinannya. “Kalau sama semua untuk apa menterinya baru,” ucapnya.
Menurut Mu’ti, beberapa permasalahan di sektor pendidikan menuntut adanya perubahan regulasi, salah satunya yaitu pemerataan distribusi guru di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).
Rasio antara jumlah guru dan murid, kata Mu’ti, sebenarnya sudah ideal. Namun, menurut dia, distribusi guru masih menjadi tantangan lantaran adanya tumpang tindih kebijakan yaitu antara Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), Undang-Undang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
Sementara itu, dalam rapat tersebut, Mu’ti mencanangkan enam program prioritas yang akan dilaksanakan oleh kementeriannya. Keenam program tersebut adalah penguatan pendidikan karakter; wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan; peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru; penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi; pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan; serta pembangunan bahasa dan sastra.
Pilihan Editor: FSGI Pertanyakan Tujuan Rencana Pengembalian Ujian Nasional
