TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, hari ini. Pengangkatan Luhut itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 139/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu dilantik oleh Presiden Prabowo beserta anggota Kabinet Merah Putih, nama kabinet Prabowo, di Istana Negara, Jakarta.
Pelantikan Luhut ini menjadi kejutan. Sebab nama Luhut tidak diumumkan saat pengumuman anggota kabinet Prabowo pada Ahad malam, 20 Oktober 2024. Prabowo hanya mengumumkan 53 nama komposisi kabinetnya, yang terdiri atas 48 menteri dan lima pejabat badan nonkoordinasi menteri koordinator.
Luhut juga tak dipanggil Prabowo ke kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin pekan lalu. Ia juga tidak ikut pembekalan calon anggota kabinet Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dua hari berikutnya.
Meski begitu, keputusan Prabowo untuk menunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional bukanlah pembahasan yang baru. Luhut mengaku pernah ditawari oleh Prabowo untuk membantunya di pemerintah. Permintaan ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra itu saat gala dinner AKABRI angkatan 67/70 di Gedung Sopo Del Tower, Jakarta Selatan pada 21 Juli lalu.
"Selain ikut bernostalgia bersama kawan-kawan taruna seperjuangan, beliau (Prabowo) juga menjelaskan sedikit terkait tantangan dan potensi Indonesia di masa depan," kata Luhut dikutip dari unggahan akun Instagram pribadinya, Senin, 21 Oktober 2024. "Sebelum mengakhiri sambutan, beliau meminta izin kepada istri saya untuk memperbolehkan suaminya ini menerima tanggung jawab di posisi yang baru."
Luhut menjelaskan, sebagai seorang prajurit, dia selalu siap untuk menerima seluruh panggilan tugas yang datang. Menurut Luhut, tugasnya sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional bukan sekadar posisi, melainkan sebuah panggilan untuk mengabdi kepada negara dan memberikan yang terbaik bagi bangsa.
"Lembaga ini (Dewan Ekonomi Nasional) akan bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi agar program-program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik, terlebih Presiden Prabowo ingin adanya percepatan dalam koordinasi dan implementasinya," kata Luhut.
Rekam Jejak Luhut Pandjaitan
Luhut merupakan prajurit TNI dengan masa dinas mulai dari 1970 hingga 1999. Jabatan terakhir dia di militer sebagai Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Angkatan Darat atau Dankodiklatad pada 1997-1998. Setelah pensiun dari TNI, Luhut masuk ke pemerintahan dengan jabatan pertamanya sebagai Duta Besar Indonesia untuk Singapura pada 1999-2000.
Karier Luhut di pemerintahan mulai moncer di era Presiden Abdurrahman Wahid. Pada 2000-2001, Luhut ditunjuk menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Lalu di era pemerintahan Joko Widodo, Luhut mendapat berbagai posisi penting di pemerintahan. Luhut tercatat menduduki sejumlah jabatan kementerian dan kepala badan yang strategis, mulai dari Kepala Staf Kepresidenan pada 2014-2015, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada 2015-2019, hingga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 2019-2024.
Ia juga memimpin sederet lembaga atau badan negara yang dibentuk oleh pemeritahan Jokowi. Misalnya, Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri, Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional, Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Koordinator PPKM Wilayah Jawa-Bali, dan Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.
Pilihan Editor: Hak Asasi Manusia Absen dari Pidato Prabowo
