TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan publik, Yanuar Nugroho, mengatakan banyaknya jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran berpotensi menghambat efisiensi dan eksekusi kebijakan. Sebab, kata dia, akan ada kementerian menangani bidang yang saling beririsan.
"Satu urusan yang mestinya bisa ditangani satu kementerian, kini akan butuh waktu dan sumber daya lebih banyak karena mesti ditangani banyak kementerian," kata Yanuar dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 21 Oktober 2024.
Selain tidak efisien, banyaknya jumlah kementerian akan menyedot anggaran yang cukup besar. Sebab, selain menggaji menteri, akan ada penambahan pegawai hingga staf khusus di tiap kementerian baru.
Yanuar berpendapat obesitas jumlah kementerian tersebut akan memperlambat kinerja pemerintahan ke depan. Dia mengatakan butuh waktu enam bulan hingga satu tahun bagi kementerian baru untuk benar-benar bekerja secara efektif.
"Kerumitan yang akan dihadapi tidak semudah yang dibayangkan saat para menteri mendapatkan pembekalan, seperti rumitnya tata kelola sumber daya, soal teknis, administrasi birokrasi hingga kepentingan politik," kata Yanuar.
Sementara itu, lembaga kajian ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) mengingatkan beban berat APBN untuk membiayai pemerintahan pusat. Celios menaksir kabinet baru bisa menghabiskan dana hingga Rp 777 miliar per tahunnya.
“Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut,” kata Peneliti Celios, Galau D. Muhammad, dalam laporan yang diterima Tempo pada Jumat, 18 Oktober 2024.
Dalam laporan tersebut, Celios mengasumsikan gaji dan tunjangan menteri sebesar Rp 150 juta per bulan. Sedangkan, gaji dan tunjangan wakil menteri sebesar Rp 100 juta per bulan. Celios mengasumsikan anggaran operasional per pejabat kabinet Rp 500 juta per bulannya, maka, dalam 5 tahun mendatang peningkatan anggaran bisa mencapai Rp 1,95 triliun.
Berdasarkan data Celios, dengan asumsi gaji dan tunjangan yang serupa, kabinet Jokowi sebelumnya menghabiskan Rp 387,6 miliar per tahun. Saat itu kabinet Jokowi memiliki komposisi 34 menteri ditambah dengan 17 wakil menteri. “Angka ini menggambarkan potensi pembengkakan anggaran yang berpotensi memperberat APBN,” tulis laporan tersebut.
Vedro Imanuel G berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Jokowi Pulang ke Solo, Tempuh Perjalanan 3,5 Jam Menuju Kediaman di Sumber
