INFO NASIONAL - Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Papua Barat, Prof. Charlie Heatubun, memimpin pertemuan strategis terkait Program Pengelolaan Terpadu Bentang Alam Mahkota Permata Tanah Papua (MPTP) di sela-sela kunjungan resminya dalam rangka menghadiri side event New York Climate Week (NYCW) 2024. Pertemuan tersebut bertujuan mempercepat pelaksanaan program MPTP sekaligus menjajaki peluang kolaborasi untuk mendukung kesuksesan dan keberlanjutan pengelolaan terpadu bentang alam di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kampus IRL Universitas Cornell, New York, pada Jumat, 27 September 2024 lalu, dengan dihadiri sejumlah perwakilan dari berbagai organisasi mitra pembangunan. Di antaranya adalah Yayasan EcoNusa, World Resources Institute (WRI), Universitas Cornell, dan Rainforest Trust Foundation. Selain itu, sejumlah organisasi lainnya seperti Yappenda, Yayasan Rekam Nusantara, serta peneliti internasional juga turut berpartisipasi aktif dalam diskusi yang berfokus pada penguatan kemitraan strategis untuk mendukung keberhasilan program MPTP.
Program MPTP sendiri mencakup wilayah bentang alam yang meliputi sebagian besar kawasan hutan di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Wilayah ini termasuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, Manokwari, Teluk Bintuni, dan Kabupaten Tambrauw, dengan total luas mencapai 2,3 juta hektar. Kawasan ini tidak hanya dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia, tetapi juga merupakan sumber air penting bagi berbagai sungai dan kota di kawasan Kepala Burung dan Leher Burung Papua. Selain itu, kawasan ini merupakan tempat tinggal bagi ratusan suku adat asli Papua, yang memiliki peran krusial dalam menjaga keberlanjutan alam dan budaya lokal.
Dalam pertemuan tersebut, Prof. Heatubun menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam di kawasan MPTP secara berkelanjutan. Ia juga menyoroti peran penting masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta mendorong pelibatan aktif mereka dalam setiap tahap implementasi program.
“Kawasan MPTP tidak hanya penting bagi kelestarian ekologi, tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat adat yang telah menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan selama ribuan tahun. Kemitraan dengan berbagai pihak ini sangat diperlukan untuk memperkuat kapasitas pengelolaan terpadu bentang alam di wilayah tersebut,” ujar Heatubun.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keberlanjutan Program MPTP akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, organisasi lingkungan, lembaga riset, dan masyarakat lokal. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas konservasi, pengelolaan sumber daya alam, serta memperkuat tata kelola lingkungan yang berkelanjutan di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Sementara itu, Ketua Pokja dari TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Nurlita Irawan Laliasa, yang turut hadir, memberikan apresiasi terhadap upaya koordinasi dan kerja sama yang dilakukan dalam program ini. Ia berharap bahwa pengelolaan bentang alam di Papua dapat menjadi contoh bagi kawasan lainnya di Indonesia dalam hal pelestarian lingkungan berbasis masyarakat.(*)
