TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan pengamanan berlebihan dan larangan demonstrasi pada acara MotoGP di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, menjadi tindakan pembungkaman pemerintah terhadap kebebasan berpendapat.
Menurut Usman, pengamanan berlebihan dan sikap anti-protes selalu dilakukan negara setiap gelaran internasional berlangsung. Pada ajang balap MotoGP di Sirkuit Mandalika, ribuan aparat keamanan dikerahkan lengkap dengan mobil meriam air dan mobil gegana.
“Masyarakat juga dilarang menggelar demonstrasi dan membentangkan spanduk selama MotoGP. Padahal tidak ada undang-undang yang melarang mereka menyuarakan aspirasi di muka umum,” kata Usman lewat keterangan resminya, Jumat, 27 September 2024.
Usman menyebut pengamanan berlebihan ini menunjukkan negara terus-menerus melakukan pembungkaman terhadap suara kritis, khususnya masyarakat adat setempat yang wilayahnya terdampak langsung oleh pembangunan Sirkuit dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
Amensty pun mendesak agar pemerintah dan pihak berwenang di NTB segera menghentikan segala bentuk pembatasan kebebasan berekspresi masyarakat. Usman mengatakan tindakan represif semacam ini hanya memperdalam luka sosial dan jauh dari prinsip penghormatan hak asasi manusia.
Menurut Usman, sumber Amnesty di Lombok mengungkapkan pengerahan aparat keamanan secara berlebihan di sekitar Sirkuit Mandalika dalam penyelenggaraan ajang balapan internasional MotoGP, yang berlangsung pada 27-29 September 2024. Pengerahan ini disertai dengan mobil meriam air dan mobil gegana. Aparat keamanan bersenjata juga disiagakan di tenda-tenda keamanan di antara permukiman warga dan Sirkuit Mandalika.
Selama 24-30 September 2024, Kepolisian Daerah NTB menggelar Operasi Mandalika Gatari dengan mengerahkan 2.736 personel gabungan Polri dan TNI. Pengamanan juga diperkuat oleh 300 personel tambahan dari Mabes Polri dan Polda Jawa Timur.
Kapolda NTB juga mengeluarkan Maklumat nomor MAK/2/IX/2024. Salah satu poinnya adalah melarang masyarakat untuk membentangkan spanduk ataupun menggelar demonstrasi selama perhelatan MotoGP berlangsung.
Kemarin, Kapolda Nusa Tenggara Barat Inspektur Jenderal Umar Faroq mengunjungi beberapa pos penting yang tersebar di area sirkuit. Ia mengawali pengecekan dari Pos Command Center Polda NTB yang berada di dalam area sirkuit.
"Pos ini menjadi pusat koordinasi utama seluruh unsur pengamanan selama gelaran MotoGP, yang melibatkan ribuan personel dari berbagai satuan tugas," kata Umar Faroq dalam keterangan resminya, Jumat, 27 September 2024.
Usai di Command Center, Kapolda NTB melanjutkan inspeksi ke Pos Pengamanan Blue Gate. Ini adalah salah satu gerbang utama yang akan menjadi titik masuk para penonton ke area sirkuit. Dalam pengecekan ini, Kapolda menekankan pentingnya kelancaran akses masuk bagi para pengunjung dan kelengkapan peralatan keamanan di lokasi tersebut.
"Kami ingin semua berjalan sesuai SOP, sehingga pengunjung merasa aman dan nyaman," ujarnya. “Pengamanan MotoGP 2024 ini merupakan prioritas kami, mengingat event ini akan dihadiri ribuan penonton dari berbagai penjuru dunia. Kami memastikan seluruh personel siap siaga dan akan terus melakukan evaluasi, untuk memberikan keamanan dan kenyamanan terbaik."
Pilihan Editor: Jokowi Berkali-kali Sebut Ide Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta Digagas Sejak Era Sukarno
