INFO NASIONAL – Pada puncak perayaan Hari Ulang Tahun Sulawesi Barat (Sulbar) ke-20, diselenggarakan rapat paripurna di Gedung DPRD. Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Sulbar St Suraidah Suhardi, bersama Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin serta Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, Abdul Halim dan Abdul Rahim. Turut hadir Bupati se Sulawesi Barat, Forkopimda Sulbar, Tokoh pejuang pembentukan Provinsi Sulbar, tokoh agama, tokoh politik, tokoh masyarakat.
Mengusung tema “Sulawesi Barat Malaqbi Maju Dan Berkelanjutan dalam Ekosistem Ekonomi Hijau Dan Biru Yang Inklusif”, Malaqbi mengandung makna luhur, yaitu keinginan untuk mencapai derajat manusia yang mulia dan bermartabat, sikap dan perilakunya mencerminkan manusia yang beradab mengedepankan nilai-nilai akhlak etika moral dan agama. “Ini menjadi pondasi yang penting dalam mewujudkan pembangunan yang maju dan berkelanjutan,” kata Penjabat Gubernur Bahtiar.
Sementara dalam rangka konsep ekonomi hijau dan biru yang inklusif menjadi sangat relevan apalagi Sulbar daerah rawan bencana termasuk mengantisipasi ancaman megathrust. Ekonomi hijau mengedepankan pembangunan yang ramah lingkungan. Kondisi perekonomian Sulbar yang rendah karbon, efisien dalam pembangunan sumber daya, serta inklusif secara sosial sehingga berdampak pada kesejahteraan, keadilan sosial, pengurangan risiko lingkungan, dan kelangkaan ideologi. Sementara ekonomi biru fokus pada potensi besar yang dimiliki pada sumber daya laut dan pesisir.
“Sulbar bersyukur adalah daerah yang udaranya terbersih se-Asia Tenggara, makanya harus kita pertahankan,” kata Penjabat Bupati Bahtiar. Melalui konsep ini, lanjut dia, pembangunan yang dilakukan tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi tetapi memastikan keberlanjutan alam kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh masyarakat. “Sebagai provinsi yang kaya akan keindahan alam, baik di laut dan darat Sulbar memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor dalam penerapan ekonomi hijau dan biru di Indonesia,” ucap Bahtiar.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini mengingatkan sebagai penjabat Gubernur telah fokus pada delapan agenda prioritas, antara lain mengawal pilkada serentak, penanganan gizi buruk stunting, kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, mendorong investasi dan konektivitas wilayah, mewujudkan kemandirian daerah melalui daulat pangan, dan menjaga stabilitas keamanan dan politik. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendorong sulbar tumbuh bersama IKN. menurutnya, suatu kesyukuran sebab Sulbar bersebelahan dengan IKN. “Ini merupakan peluang luar biasa,” kata dia.
Oleh karena itu, lanjut dia, diperlukan untuk mengubah arah jarum jam. “Ada banyak jutaan orang puluhan juta orang akan tinggal di IKN semua perlu makan, pasti makan dan minumnya diproduksi dari Sulbar. Sehingga kita harus memproduksi. Sulbarlah yang paling kaya dan dekat dengan IKN. Peluang ini harus difokuskan, energi kita harus dilipatgandakan,” kata Bahtiar.
Bahtiar mengatakan dua dekade sulbar masih harus fokus pada beberapa permasalahan, seperti Indeks Pembangunan Manusia yang masih dibawah rata-rata nasional. Stunting 30.0 masih jauh dari target 14 persen, Kemiskinan Ekstrem 11,2 persen. Untuk itu, Bahtiar mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk terus bersatu padu membangun Sulbar. “Kuncinya perlu kerjasama dan kolaborasi kita semua. Ini yang harus kita kuatkan untuk membangun Sulbar hari ini dan kedepan,” kata Bahtiar.
Kerjasama dan kolaborasi tersebut salah satunya dapat diwujudkan dengan kekompakan enam kabupaten bersama provinsi memfokuskan APBD dua hingga tiga tahun ke depan menyelesaikan persoalan kemiskinan, stunting, dan pengangguran. Selain itu Seluruh lapisan masyarakat kita harus bersatu untuk membangun sulbar dan menjaga harmoni di tengah perhelatan Pilkada Serentak Rabu 27 November 2024 mendatang.
Ketua DPRD Sulbar St Suraidah Suhardi mengatakan, dalam menapaki 20 tahun Sulbar telah melewati banyak tantangan dan bersyukur Sulbar terus bergerak maju. Menurutnya dengan potensi Sulbar telah menjadi harapan dan menguatkan optimisme untuk masa depan yang lebih baik.
Selain itu, dua dekade adalah waktu yang cukup untuk mengumpulkan pengalaman. Dalam konteks ini, refleksi terhadap masa lalu menjadi modal penting dalam menentukan arah dan bentuk masa depan Sulawesi Barat sesuai yang dicita-citakan.
“Pada usia ini pula komitmen terhadap keterhubungan dan kolaborasi menjadi instrumen penting dalam menciptakan kebijakan yang inklusif sehingga daerah ini mampu mencapai tujuan yang diharapkan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat Sulawesi Barat,” kata Suraidah. (*)
