TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesian Future Studies (Infus) Gde Siriana menilai Muktamar Tandingan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendatang bakal menyulitkan posisi Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. "Dalam 1-2 bulan ke depan Cak Imin akan alami situasi berat," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima pada Ahad, 25 Agustus 2024.
Kalau Cak Imin bisa bertahan menghadapi Muktamar tandingan PKB, kata Gde, itu juga bukan jaminan tidak akan lagi ada perubahan pada era Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walaupun Cak Imin bakal mendukung pemerintahan selanjutnya.
Gde menyoroti ketidakhadiran Prabowo pada Muktamar PKB di Bali akhir pekan ini. Kandidat dokor Ilmu Politik Universitas Padjajaran ini menyebut bisa saja Prabowo mengambil jarak dengan konflik PKB dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
"Bisa juga memberi dukungan kepada Cak Imin dengan cara halus demi menjaga perasaan pihak-pihak yang bertikai, terutama Jokowi," kata Gde.
PKB menggelar Muktamar di Bali pada 24 hingga 25 Agustus 2024. Cak Imin terpilih lagi sebagai Ketua Umum melalui sidang pleno Muktamar PKB.
Beberapa pekan sebelum muktamar, hubungan PKB dan PBNU memanas. Konflik antara PKB dan PBNU ini dipicu oleh langkah Dewan Perwakilan Rakyat membentuk panitia khusus tentang angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 atau pansus haji.
PBNU meresponsnya dengan membentuk Pansus PKB. Mereka menyerukan supaya kepemimpinan PKB dikembalikan kepada ulama.
Sekelompok orang yang mengatasnamakan Fungsionaris Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar Muktamar PKB tandingan yang akan digelar di Jakarta pada awal 2-3 September 2024.
Sekretaris Fungsionaris DPP PKB A. Malik Haramain mengklaim menerima mandat untuk menggelar Muktamar PKB yang resmi sebagai bentuk penolakan terhadap Muktamar PKB yang digelar di Bali pada 24-25 Agustus.
Haramain menuding Muktamar PKB di Bali sebagai muktamar yang sesat, tidak demokratis, dan hanya meneguhkan kepentingan Cak Imin. "Muktamar PKB di Bali dilakukan secara tertutup dan menyalahi prinsip, kaidah demokrasi serta cacat secara organisatoris," kata Haramain dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu, 24 Agustus 2024, dikutip Ahad, 25 Agustus 2025.
Merespons ini, Cak Imin menyebut muktamar tandingan tersebut sebagai praktik politik yang tidak memiliki dasar hukum. "Itu liar. Tidak ada aturan hukum Indonesia yang memberikan keleluasaan kepada orang-orang yang tidak jelas dari mana," kata Cak Imin di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali pada Sabtu, 24 Agustus 2024.
Savero Aristia dari Bali berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Jungkir-Balik Jokowi Melanggengkan Dinasti Politik
