Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Beri Izin Tambang ke Ormas Keagamaan, Prabowo: Apa Salahnya?

image-gnews
Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan pidato saat menghadiri penutupan Kongres ke-VI PAN di Jakarta, Sabtu 24 Agustus 2024. Kongres ke-VI PAN secara aklamasi menetapkan incumbent Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan pidato saat menghadiri penutupan Kongres ke-VI PAN di Jakarta, Sabtu 24 Agustus 2024. Kongres ke-VI PAN secara aklamasi menetapkan incumbent Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, menyinggung soal keputusan pemerintah mengobral izin tambang kepada organisasi masyarakat keagamaan.

Menurut Menteri Pertahanan itu, keputusan Presiden Joko Widodo memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan agar kekayaan serta aset negara bisa dinikmati rakyat Indonesia.

"Kalau memang harus diberi izin-izin tambang, konsesi-konsesi, apa salahnya. Kalau diberikan kepada mereka-mereka yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia," kata Prabowo saat menghadiri Kongres Partai Amanat Nasional (PAN) ke-6 pada Sabtu, 24 Agustus 2024.

Menurut dia, kelompok-kelompok tersebut juga berkontribusi untuk rakyat Indonesia. Misalnya dengan mendirikan sekolah, pesantren, universitas, dan rumah sakit.  "Apa salahnya kita memperkuat ekonominya, orang-orang yang cinta rakyat dan cinta tanah air, apa salahnya?," kata dia menegaskan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jokowi telah membagi-bagi izin tambang pada ormas keagamaan. Saat ini sejumlah ormas keagamaan besar seperti NU dan Muhammadiyah menyatakan bersedia menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditawarkan pemerintah, meski mereka menuai banyak kritik dari publik.

Sikap dua ormas itu berbeda dengan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia yang menyatakan tak menerima IUP.

Pilihan editor: Alasan Komisi II DPR Percepat Pengesahan Perubahan PKPU: Supaya Semua Lega

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kata Hasto soal Jokowi Tak Dilibatkan dalam Rencana Pertemuan Megawati-Prabowo

12 menit lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto saat menjadi pembicara diskusi Beranda Politik di Komunitas Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, Kamis, 12 September 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Kata Hasto soal Jokowi Tak Dilibatkan dalam Rencana Pertemuan Megawati-Prabowo

Megawati dan Prabowo akan makan bersama di salah satu restoran di Jakarta, menjelang pelantikan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2024.


Ragam Cerita Peserta Nusantara TNI Fun Run di IKN

37 menit lalu

Peserta berlari saat mengikuti Nusantara TNI Fun Run di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu, 6 Oktober 2024. Nusantara TNI Fun Run yang memperlombakan kategori 5K diikuti sekitar 3.200 peserta tersebut dalam rangka memeriahkan HUT ke-79 TNI. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ragam Cerita Peserta Nusantara TNI Fun Run di IKN

Otorita IKN menggelar acara Nusantara TNI Fun Run yang diikuti ribuan peserta. Para peserta menceritakan pengalamannya.


Hasto PDIP Tanggapi Kabar Upaya Cawe-cawe Jokowi di Pemerintahan Prabowo

53 menit lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto membacakan pengumuman nama calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Kepala Daerah yang diusung PDIP dalam Pilkada 2024 berasal dari 169 daerah dengan rincian 6 provinsi, 151 kabupaten, dan 12 kota. TEMPO/Ilham Balindra.
Hasto PDIP Tanggapi Kabar Upaya Cawe-cawe Jokowi di Pemerintahan Prabowo

Hasto Kristiyanto, menanggapi kabar adanya cawe-cawe Presiden Joko Widodo terhadap pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.


Jokowi Sebut Pemindahan Ibu Kota Bukan Hanya soal Fisik, tapi juga Bangun Ekosistem

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada pembukaan Peparnas XVII Solo 2024 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Minggu (6/10/2024). Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII Solo 2024 diikuti 35 provinsi se-Indonesia yang digelar pada 6-13 Oktober 2024 di Solo. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jokowi Sebut Pemindahan Ibu Kota Bukan Hanya soal Fisik, tapi juga Bangun Ekosistem

Presiden Jokowi mengatakan bahwa memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur membutuhkan waktu.


Rencana Jokowi Pulang ke Solo: Naik Pesawat Komersial hingga Disambut Relawan

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir dan membuka penyelenggaraan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII 2024 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Minggu, 6 Oktober 2024. Foto: Istimewa Dokumentasi : PB Peparnas 2024
Rencana Jokowi Pulang ke Solo: Naik Pesawat Komersial hingga Disambut Relawan

Presiden Jokowi akan pulang ke Solo setelah tak lagi menjabat pada 20 Oktober. Seperti apa rencananya?


Buka Peparnas 2024, Jokowi Singgung Daya Atlet Penyandang Disabilitas yang Luar Biasa di Berbagai Ajang

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir dan membuka penyelenggaraan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII 2024 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Minggu, 6 Oktober 2024. Foto: Istimewa Dokumentasi : PB Peparnas 2024
Buka Peparnas 2024, Jokowi Singgung Daya Atlet Penyandang Disabilitas yang Luar Biasa di Berbagai Ajang

Peparnas 2024 yang digelar di Solo ini mempertandingkan 20 cabang olahraga.


Deretan Kelompok Relawan Jokowi: Projo, Alap-alap, dan Pasukan Bawah Tanah

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada pembukaan Peparnas XVII Solo 2024 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Minggu (6/10/2024). Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII Solo 2024 diikuti 35 provinsi se-Indonesia yang digelar pada 6-13 Oktober 2024 di Solo. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Deretan Kelompok Relawan Jokowi: Projo, Alap-alap, dan Pasukan Bawah Tanah

Projo dikenal sebagai kelompok relawan terbesar pendukung Jokowi


Kata Hasto PDIP Soal Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo

3 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Dalam pertemuan ini Megawati dan Prabowo akan membahas sejumlah hal. TEMPO/Muhammad Hidayat
Kata Hasto PDIP Soal Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo

Hasto memastikan Megawati dan PDIP punya semangat persahabatan dengan tujuan membangun bangsa bersama pihak Prabowo.


Presiden Jokowi Sebut Peparnas 2024 Begitu Spesial

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada pembukaan Peparnas XVII Solo 2024 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Minggu (6/10/2024). Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII Solo 2024 diikuti 35 provinsi se-Indonesia yang digelar pada 6-13 Oktober 2024 di Solo. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Jokowi Sebut Peparnas 2024 Begitu Spesial

Presiden Jokowi menyebut ajang Pekan Paralimpiade Nasional XVII atau Peparnas 2024 kali ini begitu spesial. Kenapa?


Terpopuler Bisnis: Jokowi Sebut Keppres IKN Sepatutnya Diteken Prabowo, Kementerian ESDM Evaluasi Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan

5 jam lalu

Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo tampak berbincang di depan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, pada Kamis, 12 September 2024. Foto Tim Media Prabowo
Terpopuler Bisnis: Jokowi Sebut Keppres IKN Sepatutnya Diteken Prabowo, Kementerian ESDM Evaluasi Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan

Jokowi menyatakan Keppres pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sepatutnya diteken oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.