TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan bahwa partai PKB bukanlah miliknya maupun Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) atau sekelompok orang.
“Tetapi (PKB) milik seluruh rakyat Indonesia,” kata Cak Imin dalam sambutan acara penyerahan surat dukungan untuk calon kepala daerah Pilkada 2024 PKB di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu 18 Agustus 2024.
Menurut dia, jika partai sudah identik atau terkotak dalam satu kelembagaan, dipastikan partai itu akan mengecil. Tapi, Cak Imin bersyukur PKB bisa semakin besar karena tak terkotak dalam suatu lembaga. Dia mengklaim PKB selama ini melayani kepentingan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia.
“Alhamdulillah PKB semakin membesar dan akan terus membesar," ucap Wakil Ketua DPR ini.
Sebelumnya, ratusan kiai struktural dan pengasuh pondok pesantren berkumpul di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, pada Senin sore, 12 Agustus 2024. Mereka menyampaikan berbagai keresahannya soal Partai Kebangkitan Bangsa selama ini. Hasil pertemuan tersebut akan disampaikan ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Pertemuan dihadiri pengasuh Pesantren Lirboyo Anwar Manshur, pengasuh Pesantren Tebuireng Abdul Hakim Mahfudz, serta para Rais Syuriah Pengurus Cabang NU maupun kiai pesantren dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.
Anwar Iskandar dan Amin Said Husni bertugas memimpin pertemuan tersebut. Mereka mewakili Pansus PKB yang merupakan tim bentukan PBNU.
Anwar Iskandar mengatakan ada dua kesepakatan yang dicapai. “Pertama para kiai sepakat bahwa antara PBNU dan PKB memiliki hubungan ideologis, historis, politis, organisatoris dan kultural,” kata Anwar seperti dikutip melalui keterangan resmi pada Senin, 12 Agustus 2024.
Kedua, para kiai sepakat dan meminta PBNU segera mengambil langkah strategis untuk perbaikan PKB ke depan. Mereka menilai selama ini PKB semakin jauh dari marwah utama sejak partai itu didirikan.
Amin Said Husni mengatakan ketika PBNU berdiri, kepengurusan PKB mulai level dewan pengurus pusat (DPP) hingga ke bawah seharusnya hampir sama dengan struktur di Nahdlatul Ulama. “Ada Rais Syuriah di PKB dinamakan Dewan Syuro. Ada Tanfidziyah di PKB dinamakan Dewan Tanfidz. Hanya beda nama sedikit, tapi fungsinya hampir sama,” ujar dia.
MOCHAMAD FIRLY FAJRIAN | AISYAH AMIRA WAKANG
