TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya sedang menjajaki peluang membentuk poros koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB untuk mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Namun, ujarnya, belum ada keputusan ihwal potensi koalisi PDIP dengan PKB itu.
Perihal peluang berkoalisi itu, Hasto mengatakan masih menunggu hasil dari pelaksanaan Muktamar PKB. "Kami tunggu muktamar dari PKB. PKB juga baru melakukan langkah konsolidasi," kata dia ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, 18 Agustus 2024.
Adapun Muktamar PKB diagendakan berlangsung di Badung, Bali pada 24-25 Agustus 2024. Muktamar PKB akan menetapkan kebijakan-kebijakan pokok dan garis besar haluan pemenangan Pemilu partai menyongsong 2029, dan pemilihan ketua umum.
Majalah Tempo edisi Ahad, 11 Agustus 2024 dalam artikel “Lobi-lobi Koalisi PDIP-PKB Mengusung Anies Baswedan di Jakarta” melaporkan Hasto menemui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada Jumat malam, 2 Agustus 2024. Perwakilan PDIP itu mengaku membuka peluang koalisi dengan PKB dalam pilkada Jakarta.
“Kami juga membahas berbagai persoalan politik saat ini,” ujar Hasto ketika dimintai tanggapan melalui WhatsApp, Jumat, 9 Agustus 2024.
Hasto datang bersama Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PDIP Jawa Timur Said Abdullah. Pertemuan itu digelar setelah tersiar kabar soal Presiden Joko Widodo alias Jokowi bertemu Ketum Partai NasDem Surya Paloh pada hari yang sama. Jokowi kabarnya meminta Surya menarik dukungan partainya kepada Anies. Tanpa NasDem, peluang Anies menjadi cagub Jakarta meredup.
Pada Jumat malam itu, Hasto meminta Muhaimin tetap mengusung Anies. Pengurus Pusat PKB memang belum mengeluarkan sikap resmi. Tapi PKB Provinsi Jakarta telah mendeklarasikan Anies pada 12 Juni 2024. Saat bertemu dengan Anies di Aceh, Juni 2024, Muhaimin pun menyatakan mendukung pasangannya dalam pemilihan presiden atau pilpres 2024 itu.
Cagub Jakarta harus mengantongi dukungan partai atau koalisi partai yang punya 22 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jumlah itu setara dengan 20 persen dari 106 kursi DPRD. Di Jakarta, tak ada partai yang bisa mengajukan kandidat gubernur sendiri. PKB memiliki 10 kursi di DPRD Jakarta, sedangkan PDIP punya 15 kursi.
Beberapa petinggi dua partai itu bercerita, PDIP akan mengajukan calon wakil gubernur jika berduet dengan PKB di Pilkada Jakarta. Dua kandidat PDIP yang muncul adalah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang juga mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, dan Ketua Bidang Kebudayaan PDIP sekaligus eks Gubernur Banten, Rano Karno.
Pilihan Editor: PDIP Hormati Sikap PPP dan Perindo yang Dukung Prabowo
