TEMPO.CO, Penajam Paser Utara - Spanduk merah dengan ukuran besar terbentang di tengah-tengah sisi jembatan Pulau Balang. Jembatan ini merupakan jalan penghubung darat dari Kota Balikpapan menuju kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Spanduk berukuran 50x15 meter dengan bertuliskan kalimat "Indonesia is Not For Sale" ini dibentangkan sejumlah aktivis Greenpeace, dalam memperingati perayaan hari kemerdekaan ke-79 Repubik Indonesia bersama kelompok masyarakat sipil dan warga terdampak pembangunan IKN.
"IKN yang dibanggakan Presiden Joko Widodo nyatanya merupakan proyek serampangan. Ibarat mengobral, Jokowi memberikan izin penguasaan lahan hingga 190 tahun untuk investor," kata Ketua Tim Kampanye Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, di Penajam Paser Utara, Sabtu, 17 Agustus 2024.
Pemberian izin penguasaan lahan hingga 190 tahun ini, kata dia, tentu memberikan investor karpet merah untuk merusak lingkungan atas dalih investasi, alih-alih memprioritaskan ruang hidup dan hak-hak masyarakat adat dan lokal di sekitar wilayah pembangunan IKN. "Tentunya, kerusakan lingkungan akibat pembangunan IKN akan memperparah krisis iklim di wilayah sekitar," ujar Arie.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Timur, Fathur Roziqin Fen, menjelaskan krisis iklim yang dimaksud ialah rusaknya habitat satwa endemik akibat adanya pembangunan jalan tol di IKN dan dibukanya pelabuhan baru di kawasan Teluk Balikpapan.
Proyek IKN, dia melanjutkan, telah terbukti mengancam keanekaragaman hayati. Pembangunan IKN membabat habis lebih dari empat hektar mangrove di hulu Teluk Balikpapan yang menjadi akses jalur perairan untuk alat-alat berat.
Penghancuran mangrove dan arus mobilitas yang masif di teluk Balikpapan yang sejak lama menjadi habitat pesut, duyung, serta buaya muara, mengganggu ekosistem fauna sehingga menyebabkan terjadinya konflik dengan warga lokal beberapa tahun terakhir. “Kebijakan ini semakin menandakan masyarakat pesisir belum merdeka dalam mengelola wilayah pesisir dan laut sendiri," ujar Fathur.
Adapun Presiden Jokowi menjadi inspektur upacara hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, Kalimantan Timur. Perayaan hari kemerdekaan di IKN menjadi yang pertama dalam sejarah.
Sekitar 1.400 tamu diundang ke IKN. Mereka adalah Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju, tokoh agama dan budaya, hingga pekerja konstruksi sekitar proyek Nusantara. Namun, tidak semua pembantu Presiden Jokowi diundang untuk ikut upacara 17 Agustus di halaman depan Istana Negara IKN. Sebagian berpartisipasi pada perayaan di Istana Merdeka Jakarta.
Pun, pengibaran bendera HUT RI ke-79 hanya akan dilaksanakan di IKN. Sementara rangkaian di Jakarta mengikutinya secara hibrid.
Daniel Ahmad Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor:Jokowi Minta Maaf, Amnesty International Indonesia: Pidato Kosong
