TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dugaan pencatutan NIK KTP sejumlah warga DKI Jakarta untuk bakal calon gubernur independen, Dharma Pongrekun. Muzani meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk memberikan klarifikasi untuk warga Jakarta yang merasa namanya dicatut untuk kepentingan Pilgub.
Muzani mengatakan keluhan dari para warga Jakarta soal dugaan pencatutan tersebut harus mendapat perhatian seksama dari KPU. “Supaya apa yang menjadi keberatan dan keluhan dari warga Jakarta bahwa dia tidak merasa memberikan dukungan, itu bisa diklarifikasi,” kata Muzani di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat, 16 Agustus 2024.
Menurut Muzani, kejelasan soal dugaan penggunaan NIK KTP secara sepihak ini akan mempengaruhi baik atau buruknya Pilgub DKI Jakarta. “Karena ini penting bagi kualitas Pilkada,” ucap dia.
Muzani berujar dirinya akan mempercayakan penyelesaian masalah tersebut kepada KPU. Sebab, kata dia, KPU adalah lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pilpres, Pileg, dan Pilkada.
Muzani berkata dia yakin KPU akan menjalankan tugasnya dengan baik. “Saya percaya dan kita semua mempercayai lembaga itu sebagai lembaga yang independen dan terhormat,” ucap Wakil Ketua MPR RI tersebut.
Muzani juga tidak mau berspekulasi soal bagaimana NIK KTP sejumlah orang yang mengaku dicatut itu bisa terdaftar sebagai pendukung calon independen. “Saya enggak tahu, saya kira pasti KPU tidak berbuat gegabah dalam persoalan ini,” kata Muzani.
Kabar pencatutan identitas sepihak untuk memberi dukungan kepada paslon independen ini ramai di media sosial X, setelah salah satu pengguna akun mengunggah bukti tangkapan layar NIK KTP-nya tercatut untuk mendukung pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana.
Unggahan @ayamdreampop itu mendapat beragam reaksi dari publik internet. Beberapa bahkan mengalami hal serupa.
Sebelumnya, paslon independen Dharma-Kun dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh KPU DKI Jakarta. Paslon ini bisa maju ke Pilkada Jakarta 2024.
Tempo berupaya mengonfirmasi kabar ini ke Dharma Pongrekun. Namun, pesan dan telepon yang ditujukan ke nomor kontaknya tidak berbalas.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu DKI Jakarta, Reki Putera Jaya menyatakan lembaganya bakal menindaklanjuti dugaan pencatutan identitas KTP oleh paslon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardhana untuk dukungan maju di Pilgub Jakarta.
Ia mengatakan akan mengumpulkan seluruh data masyarakat Jakarta yang tidak menyatakan dukungan kepada paslon independen itu, tetapi namanya ikut tercatut. "Meski dukungan dari calon perseorangan ini sudah memenuhi syarat (oleh KPU DKI), tapi tugas kami belum selesai," katanya saat dihubungi, Jumat, 16 Agustus 2024.
Pilihan Editor:Kata Dasco Gerindra Soal Peluang Usung Kaesang Jadi Cawagub di Pilgub Jateng
