INFO NASIONAL - Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) periode 2019-2024 telah berhasil menyusun rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Rancangan ini akan disampaikan dalam Sidang Akhir Masa Jabatan MPR RI untuk menjadi rekomendasi bagi MPR RI periode berikutnya. PPHN diharapkan dapat menjadi pedoman yang mengarahkan seluruh penyelenggaraan negara menuju tatanan yang harmonis, demokratis, dan berkualitas.
"PPHN merupakan guidance principles untuk menjalankan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yang berkelanjutan. Ide besar menghadirkan PPHN merupakan wujud kepedulian MPR dalam rangka mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur pada tahun 2045," ujar Bamsoet dalam Sidang Tahunan MPR 2024 di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.
Sidang tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh nasional, termasuk Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, beberapa mantan wakil presiden, ketua DPR RI Puan Maharani, ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, presiden terpilih Pemilu 2024 Prabowo Subianto, dan sejumlah pimpinan lembaga negara lainnya. Para ketua umum partai politik serta pimpinan MPR, DPR, dan DPD juga turut hadir dalam acara tersebut.
Bamsoet menekankan pentingnya PPHN untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional, tanpa terganggu oleh perubahan pemerintahan setiap periode. Hal ini, menurutnya, dapat menciptakan keselarasan antara pembangunan di pusat dan daerah, sekaligus mencegah inefisiensi pengelolaan anggaran negara yang sering terjadi akibat perbedaan prioritas pembangunan.
"Setiap kebijakan, setiap program yang kita jalankan, adalah cermin dari tekad kita untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa, serta mengantarkan rakyat menuju kesejahteraan yang merata. Dengan PPHN sebagai kompas kita, Indonesia akan terus maju, menggapai bintang-bintang dan menyongsong hari esok dengan penuh keyakinan dan kebanggaan," kata Bamsoet.
Lebih lanjut, Bamsoet menjelaskan bahwa PPHN merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan banyak pihak. Sebagai bagian dari tugas dan fungsi MPR, pimpinan MPR telah melakukan Silaturahmi Kebangsaan dengan berbagai tokoh nasional, termasuk mantan presiden dan wakil presiden, serta para ketua umum partai politik, untuk mendapatkan masukan dan saran demi kemajuan bangsa.
Hasil dari Silaturahmi Kebangsaan tersebut menunjukkan adanya kesepahaman bahwa Indonesia Maju membutuhkan komitmen dan kontribusi dari seluruh elemen bangsa. Bamsoet juga menekankan pentingnya memiliki peta jalan dan visi jangka panjang yang tidak terikat oleh masa pemerintahan tertentu, serta perlunya evaluasi terhadap sistem demokrasi yang telah berjalan selama 26 tahun terakhir.
"Seluruh rangkaian wewenang dan tugas yang diemban MPR adalah semata-mata dalam rangka merajut kembali ke-Indonesiaan yang semakin lama terasa semakin memudar. Majelis berkeyakinan seluruh elemen bangsa memiliki pandangan yang sama bahwa kita semua bertanggung jawab untuk kelangsungan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih maju, dan Indonesia yang lebih bermartabat," pungkas Bamsoet. (*)
