TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jakarta menyoroti dugaan pencatutan sepihak kartu tanda penduduk (KTP) warga Jakarta untuk kebutuhan syarat pencalonan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana di pilkada Jakarta.
Anggota Fraksi PDIP di DPRD Jakarta, Gilbert Simanjuntak, mengatakan pencatutan KTP warga secara sepihak adalah praktik lancung yang melanggar batas privasi dan hak asasi masyarakat. Ia mendesak Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta segera bertindak melakukan verifikasi ulang.
"Saya kira ini tindakan kriminal. Jika terbukti harus diproses secara hukum, tidak ada kata tidak," kata Gilbert saat dihubungi, Jumat, 16 Agustus 2024.
KPU dan Badan Pengawas Pemilu Jakarta, kata dia, tidak boleh diam saja, setelah melihat ramainya reaksi publik akan dugaan pencatutan ini. Gilbert juga meminta Pejabat Gubernur Jakarta Heru Budi bertindak sebagai bentuk tanggung jawab terhadap warga Jakarta.
"KPU harus batalkan pencalonan yang bersangkutan, begitu juga Pj Gubernur, harus bertindak dan melindungi warganya," ujar Anggota Komisi B DPRD Jakarta itu.
Angota DPRD Jakarta Fraksi PDIP lainnya, Dwi Rio Sambodo, menilai dugaan pencatutan KTP warga Jakarta ini melanggar prinsip pemilu bersih. Ia mengatakan, Fraksi PDIP tengah melakukan crosscheck dan membuka kanal pengaduan bagi warga Jakarta yang terdampak.
"Nantinya, laporan pengaduan akan kami kumpulkan dan akan kami jadikan bahan pertanyaan kepada Pj Gubernur dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil," ujar dia.
Kabar pencatutan identitas sepihak untuk memberi dukungan kepada paslon independen ini ramai di media sosial X, setelah salah satu pengguna akun mengunggah bukti tangkapan layar NIK KTP-nya tercatut untuk mendukung Dharma-Kun. Unggahan @ayamdreampop itu mendapat beragam reaksi dari publik internet.
Salah satu warga Jakarta yang terdampak, ialah keluarga bekas Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Juru bicara Anies, yaitu Billy David Nerotumilena, membenarkan ihwal pencatutan sepihak KTP milik keluarga Anies. Ia mengatakan, terdapat dua nama anak dan adik Anies yang dicatut sepihak mendukung pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana.
"Benar (ada pencatutan sepihak). Ini jelas pelanggan privasi karena dengan mudah NIK bisa diambil," kata Billy saat dikonfirmasi Tempo, Jumat, 16 Agustus 2024.
Billy, belum dapat menjelaskan apakah kasus pencatutan KTP sepihak ini bakal dibawa ke ranah hukum atau tidak. Ia mengatakan, masih merumuskan ihwal langkah apa yang akan ditempuh dalam menanggapi kasus pencatutan sepihak ihwal kartu identitas ini.
"Kami mendorong publik yang juga mengalami kasus serupa untuk juga menyuarakan perihal ini," ujar Billy.
Billy meminta KPU Jakarta segera bertindak dengan mempertanyakan kembali keakuratan verifikasi, baik dalam hal administrasi dan faktual pasangan Dharma-Kun di pilkada Jakarta.
"Kami meminta KPUD Jakarta bersikap tegas dengan membuat posko aduan khusus soal ini," ucap Billy.
Pun, melalui cuitan di akun X miliknya, Anies Baswedan, mengatakan bahwa dua nama anak dan adiknya dicatut sepihak mendukung pasangan Dharma-Kun.
"Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," cuit Anies seperti dikutip Tempo, Jumat, 16 Agustus 2024.
Komisioner KPUD Jakarta, Astri Megantari dan Dody Wijaya, belum menjawab pesan konfirmasi Tempo ihwal adanya dugaan pencatutan KTP sepihak untuk kepentingan pencalonan pasangan calon Dharma-Kun.
Hingga artikel ini dipublikasikan, pesan yang dikirim melalui masing-masing nomor WhatsApp itu hanya menunjukan notifikasi dua centang abu, atau terkirim saja.
Pilihan editor: Gerindra Cs Usung Calon Bupati di Kabupaten Tangerang, Berhadapan dengan Golkar
