TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno mengatakan ada kekuatan besar di balik keputusan pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dengan mundurnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di pucuk pimpinan partai berlambang pohon beringin itu membuka peluang pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa atau Munaslub Partai Golkar.
"Kalau Munas Golkar sesuai jadwal, Desember, dan tiba-tiba ada yang mendesak Munaslub, itu ada intervensi," katanya, Senin, 12 Agustus 2924.
Namun sebaliknya, menurut Adi, mundurnya Airlangga di tengah jalan masa kepemimpinannya ini justru membuat pelaksanaan Munaslub bisa dipercepat. Bahkan, terkesan alamiah dan tanpa intervensi. "Ini politik tingkat tinggi, politik kelas dewa," ujarnya.
Adi menilai, ada kekuatan dari seseorang yang luar biasa sehingga bisa membuat Airlangga terdongkel dari kursi pimpinan Golkar. Dia juga menyoroti ihwal gestur tubuh Airlangga saat menyampaikan pidato pengunduran dirinya.
"Seperti ada beberapa kalimat yang diulang. Hal-hal semacam ini yang membuat mundurnya Airlangga jadi pembicaraan," kata Airlangga.
Beberapa pengurus Golkar mengungkap, akan ada sejumlah skenario yang berjalan usai Airlangga mundur dari pucuk pimpinan partai. Pertama, adalah menunjuk Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Agus Gumiwang saat ini menjabat sebagai Menteri Perindustrian.
Kedua, adalah mempersiapkan pelaksanaan Munaslub Partai Golkar yang rencananya bakal digelar pada akhir Agustus 2024. Nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga disebut-sebut bakal menjadi Ketua Umum Golkar yang menggantikan Airlangga.
Kepada Tempo, lebih dari tujuh pengurus Partai Golkar dalam kesempatan berbeda menceritakan kronologi di balik pengunduran diri Airlangga. Mereka bercerita, sebelum Airlangga memutuskan mengundurkan diri, Menteri Perindustrian 2016-2019 itu menerima surat pemanggilan dari Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya periode 2021-2022 di Kementerian Perdagangan.
Pemeriksaan Airlangga dijadwalkan pada Selasa, 13 Agustus 2024. "Airlangga diminta hadir pada Selasa besok," kata seorang pengurus Golkar kepada Tempo, kemarin.
Pengurus Golkar lainnya menyebut bahwa Airlangga menerima ancaman akan digeledah dan dijemput paksa jika tak segera membuat surat pengunduran diri pada Sabtu 10 Agustus. Dia menyebut pemanggilan Airlangga pada Selasa mendatang masih dalam status saksi.
"Kejaksaan Agung mengirim surat hari Sabtu. Sorenya, (Airlangga) diperintahkan buat video pengunduran diri. Kalau enggak, nanti rumahnya digeledah, (Airlangga) langsung dibawa. Makanya, Sabtu malam mau-enggak-mau ngebuat surat pengunduran diri," ujar pengurus Golkar tersebut.
Savero Aristia berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Tanggapan Elit Golkar soal Peluang Bahlil Gantikan Airlangga Jadi Ketum
