TEMPO.CO, Jakarta - Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar, pada Ahad 11 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Komunikasi Nurul Arifin mengatakan kepemimpinan Airlangga Hartarto akan dikenang sebagai masa yang penuh dengan pencapaian dan transformasi signifikan bagi Partai Golkar dan Indonesia.
Ia menilai Airlangga Hartarto berhasil membawa Golkar meraih kesuksesan besar dalam beberapa momen penting. Pada Pemilu 2019, di bawah kepemimpinannya, Golkar memainkan peran kunci dalam mengantarkan Joko Widodo kembali menduduki kursi Presiden RI untuk periode 2019-2024.
"Keberhasilan ini dilanjutkan dengan kemenangan di Pilkada 2020, di mana Golkar berhasil memenangkan 165 dari 270 daerah yang menggelar Pilkada," kata Nurul dalam keterangan resmi, Senin 12 Agustus 2024.
Ia melanjutkan, keberhasilan Airlangga Hartarto dan Golkar berlanjut pada Pemilu dan Pilpres 2024. Mereka sukses mengantarkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, meraih kemenangan pada Pilpres 2024.
Dalam Pemilihan Legislatif (Pileg), Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga meraih 14,4 persen suara, meningkatkan jumlah kursi di DPR RI menjadi 102 kursi untuk periode 2024-2029, yang setara dengan 18 persen dari total kursi di DPR RI.
Sedangkan, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menepis gonjang ganjing adanya desakan dari pihak luar terhadap keputusan mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar.
Ia mengatakan mundurnya Airlangga dilatari sejumlah pertimbangan, salah satunya untuk menjaga soliditas partai dalam proses transisi pemerintahan. Doli menyebut Airlangga akan berfokus pada jabatannya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Supaya Ketua Umum lebih fokus pada tugas dan tanggung jawab sebagai Menko. Supaya jalannya organisasi tidak terganggu," kata Doli di depan rumah dinas Airlangga, Kompleks Widya Chandra, Ahad, 11 Agustus 2024.
Sebagai Menko Perekonomian, kata dia, Airlangga lebih dibutuhkan perannya di kabinet untuk memudahkan proses transisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Kan banyak sekali program yang disiapkan sebagai program lanjutan untuk menjaga kesinambungan visi-misi pemerintahan," ujar Doli.
Ketua Komisi Pemerintahan DPR itu menegaskan, mundurnya Airlangga juga tidak akan berimbas pada proses pemilihan kepala daerah yang tengah disiapkan partai dan Koalisi Indonesia Maju (KIM).
"Ketua Umum mundur dengan ikhlas untuk menjaga agenda nasional, termasuk pilkada berjalan lebih halus dan terjaga," kata dia.
Andi Adam Fathurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Jusuf Hamka Resmi Mundur dari Golkar: Tidak Boleh Berpolitik Lagi
