TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khoirul Umam menanggapi mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Keputusan pengunduran diri itu telah dibuat Airlangga Hartarto sejak Sabtu, 10 Agustus 2024.
Ahmad menyoroti soal kemungkinan yang terjadi pasca mundurnya pimpinan partai beringin itu. Menurut dia, gabungan dua gerbong kekuatan yang dibawa Bahlil Lahadalia dan Agus Gumiwang Kartasasmita bakal bergabung menjadi satu.
"Keberadaan Agus Gumiwang dan Bahlil bisa menjadi jembatan yang memfasilitasi bagi landing-nya Jokowi dan keluarganya pasca purnatugas," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, 11 Agustus 2024.
Beberapa pengurus Golkar mengungkap, akan ada sejumlah skenario yang berjalan usai Airlangga mundur dari pucuk pimpinan partai. Pertama, adalah menunjuk Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Agus Gumiwang saat ini menjabat sebagai Menteri Perindustrian.
Hubungan Airlangga dan Agus juga disebut-sebut sedang tidak baik. Selanjutnya, adalah mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang rencananya bakal digelar pada akhir Agustus 2024. Nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga disebut-sebut bakal menjadi Ketua Umum Golkar yang menggantikan Airlangga.
Koran Tempo pada 4 Maret 2024, juga mewartakan manuver Bahlil Lahadalia merebut kursi Ketua Umum Partai Golkar dari Airlangga. Langkah Bahlil itu disebut-sebut atas restu Presiden Jokowi. Skenario Bahlil mengambil alih Golkar, memungkinkan Jokowi untuk menjadi Ketua Dewan Pembina partai beringin.
Sebelum keputusan Airlangga mengundurkan diri dibuat, kursi Ketua Umum Golkar telah digoyang sejak pertengahan tahun lalu. Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam telah meminta Airlangga untuk mundur. Ridwan juga mengusulkan partainya agar segera menggelar Munaslub untuk menggeser Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar telah berhembus sejak pertengahan tahun lalu.
Saat itu, posisi Airlangga dari pucuk pimpinan Golkar ingin didongkel lantaran dianggap gagal membawa mandat partai untuk diusung pada Pilpres 2024. Golkar memberi mandat kepada Airlangga untuk menjadi calon presiden dari Golkar. Namun, Airlangga dianggap tidak bisa menyodorkan dirinya untuk berlaga di Pilpres 2024.
Airlangga juga diterpa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau bahan baku minyak goreng. Airlangga, yang juga Menteri Koordinator Perekonomian itu juga sudah diperiksan oleh Kejaksaan Agung pada Juli 2023.
Pilihan editor: Digadang Jadi Ketum Golkar, Bahlil Dampingi Presiden Jokowi ke IKN Hari Ini
