INFO NASIONAL - Ketua MPR RI ke-16 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), memberikan apresiasi atas terselenggaranya Pemimpin Daerah Awards 2024 yang diinisiasi oleh iNews Media Group. Acara ini dianggap sebagai bentuk kepedulian dari media untuk mendorong para pemimpin daerah agar terus berprestasi dan memberikan contoh yang baik bagi rekan-rekan mereka dalam memberikan kontribusi bagi kesejahteraan rakyat.
Bamsoet, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD, mengingatkan para pemimpin daerah untuk tetap bertawakal dan menjauhi segala bentuk godaan untuk melakukan tindakan tercela, termasuk korupsi, meski kesempatan tersebut sering kali terbuka lebar.
Bamsoet menekankan bahwa korupsi di kalangan pemimpin daerah masih menjadi masalah serius. Hingga tahun 2022, tercatat setidaknya 154 bupati atau wali kota serta 22 gubernur telah terseret kasus korupsi. Salah satu faktor penyebab tingginya angka ini adalah sistem pemilihan langsung yang tidak diimbangi dengan literasi politik yang memadai, sehingga Pilkada sering kali menjadi arena politik uang alih-alih pertarungan gagasan.
"Pilkada telah menjadi arena transaksional, di mana kandidat harus menyiapkan dana yang sangat besar untuk mencalonkan diri. Kajian KPK dan LIPI menunjukkan bahwa biaya pencalonan sebagai bupati atau wali kota bisa mencapai Rp 20 hingga Rp 30 miliar, dan untuk gubernur sebesar Rp 100 miliar. Hal ini membuat banyak pemimpin daerah terjebak dalam praktik korupsi untuk menutupi biaya yang telah dikeluarkan," ujar Bamsoet saat memberikan sambutan di Pemimpin Daerah Awards 2024 yang digelar di Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024.
Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, serta Sekjen Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir. Selain itu, para gubernur, bupati, dan wali kota penerima penghargaan juga turut hadir dalam acara tersebut.
Bamsoet, yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM & Keamanan, menegaskan bahwa untuk keluar dari "lingkaran setan" politik uang ini, diperlukan upaya dari partai politik untuk menerapkan sistem integritas, termasuk kejelasan sumber keuangan dan alokasi anggaran. Partai politik juga harus memperkuat sistem kaderisasi, sehingga kandidat yang dicalonkan dalam Pilkada tidak hanya populer tetapi juga memiliki visi, misi, dan program kerja yang jelas serta sesuai dengan semangat partai.
"Akibat maraknya politik uang, Pemilu Indonesia kini dinilai sebagai salah satu yang paling liberal di dunia, jauh melenceng dari semangat demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh diperlukan untuk mengembalikan politik Indonesia ke jalur yang lebih programatik dan berbasis partai, guna mengurangi praktik politik uang," ujar Bamsoet.(*)
