Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggota Dewan Syuro PKB Mau Curhat ke Pansus soal Kondisi PKB di bawah Cak Imin

image-gnews
Mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Effendy Choirie atau Gus Choi (kiri) bersama Ketua Lembaga Ta'lif Wan Nasyr Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ishaq Zubaedi Raqib (kanan) menyampaikan keterangan di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2024. Gus Choi memenuhi undangan pansus bentukan PBNU untuk mengharmoniskan hubungan antara lembaga tersebut dengan PKB. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Effendy Choirie atau Gus Choi (kiri) bersama Ketua Lembaga Ta'lif Wan Nasyr Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ishaq Zubaedi Raqib (kanan) menyampaikan keterangan di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2024. Gus Choi memenuhi undangan pansus bentukan PBNU untuk mengharmoniskan hubungan antara lembaga tersebut dengan PKB. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Syuro aktif Belasan dan mantan anggota Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berencana mendatangi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), pada Jumat siang, 9 Agustus 2024. Mereka berencana melakukan audiensi dengan Pansus hubungan PKB-PBNU.

Para Dewan Syuro ini sebelumnya telah mengirimkan surat ke PBNU dengan harapan bisa diundang Pansus PKB bentukan PBNU. Mereka ingin menambahkan bukti mengenai kondisi PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Wakil Sekjen PBNU Faisal Saimima membenarkan rencana kehadiran tersebut. “Iya para kiai anggota Dewan Syuro ini telah memberitahu kami. Insya Allah besok mereka akan kami terima di lantai lima gedung PBNU,” kata dia melalui keterangan tertulis pada Kamis malam, 8 Agustus 2024.

Total anggota Dewan Syuro PKB yang hadir berjumlah 12 orang. Umumnya, mereka berasal dari Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB di Jawa. Mereka terdiri dari lima orang pengurus yang masih aktif, dan empat orang mantan pengurus PKB. 

Para kiai ini akan curhat kepada tim PBNU mengenai kondisi PKB pasca kepemimpinan Gus Dur. Menurut mereka, setelah Gus Dur tak lagi memimpin PKB kewenangan Dewan Syuro terus disingkirkan. Akibatnya, Dewan Syuro kini tidak lagi memegang posisi sentral di partai bentukan PBNU itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Faisal, kedatangan para anggota Dewan Syuro PKB ini akan menjadi masukan bagi PBNU dalam menyebarkan sepak terjang PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin. 

Sebelumnya PBNU telah mengundang dua orang mantan petinggi PKB untuk memberikan data terkait kondisi PKB. Keduanya yakni mantan Sekjen PKB Lukman Edy dan mantan politisi PKB Effendy Choirie.

Pilihan editor: Prioritaskan Jaminan Kesehatan, Bupati Batanghari Terima Penghargaan dari Wapres

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Rapat Pansus Haji dengan Agenda Pemanggilan Yaqut Besok Batal

4 jam lalu

Suasana rapat dengar pendapat (RDP) Pansus Haji DPR dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Senin, 2 September 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Rapat Pansus Haji dengan Agenda Pemanggilan Yaqut Besok Batal

Rencana Pansus Haji meminta keterangan dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas besok batal. Yaqut masih berada di Arab Saudi.


Kemenag Sebut Pengadaan Layanan Haji 2024 Sudah Sesuai Aturan

11 jam lalu

Suasana rapat dengar pendapat (RDP) Pansus Haji DPR dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Senin, 2 September 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Kemenag Sebut Pengadaan Layanan Haji 2024 Sudah Sesuai Aturan

Kementerian Agama mengatakan seluruh proses pengadaan layanan haji 2024 di Adab Saudi telah mengikuti aturan yang berlaku.


Pansus Haji DPR Panggil Menag Yaqut Besok

13 jam lalu

Suasana rapat dengar pendapat (RDP) Pansus Haji DPR dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Senin, 2 September 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Pansus Haji DPR Panggil Menag Yaqut Besok

Pansus haji telah memanggil Menag Yaqut Cholil Qoumas untuk hadir besok dalam sidang terkait pelanggaran penyelenggaraan haji 2024.


Soal Wacana MLB, PBNU: Tidak Ada Pengurus Cabang dan Wilayah yang Ikut Serta

1 hari lalu

Bendera Nahdlatul Ulama (NU). Nu.or.id
Soal Wacana MLB, PBNU: Tidak Ada Pengurus Cabang dan Wilayah yang Ikut Serta

PBNU menyatakan MLB NU merupakan isu yang digulirkan segelintir orang yang tidak mempunyai legitimasi dalam kepengurusan.


Kata TII dan Pakar Hukum Tata Negara Soal Pembatalan Caleg Terpilih oleh Parpol

3 hari lalu

Suasana Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. Sebanyak 575 anggota DPR terpilih dan 136 orang anggota DPD terpilih diambil sumpahnya pada pelantikan tersebut. TEMPO/Taufan Rengganis
Kata TII dan Pakar Hukum Tata Negara Soal Pembatalan Caleg Terpilih oleh Parpol

Pakar hukum tata negara mengatakan KPU tidak boleh menindaklanjuti surat penggantian caleg terpilih dari pimpinan parpol.


Formappi Ragukan Kinerja Pansus Haji DPR: Motifnya di Luar Persoalan Haji

3 hari lalu

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang dengan anggota Tim Pengawas haji 2024 Selly Andriany Gantina (kiri) dan Marwan Dasopang (ketiga kanan) usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Formappi Ragukan Kinerja Pansus Haji DPR: Motifnya di Luar Persoalan Haji

Pengamat meragukan Pansus Haji bisa berdampak terhadap perbaikan penyelenggaraan haji.


PKS Sebut Menteri Agama Tabrak Aturan Pembagian Kuota Jemaah Haji 2024

3 hari lalu

Plt Menteri Sosial Muhadjir Effendy (kedua kiri), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga (tengah), dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (kedua kanan) saat mengikuti  rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 September 2024. Rapat tersebut membahas penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun anggaran 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Sebut Menteri Agama Tabrak Aturan Pembagian Kuota Jemaah Haji 2024

Menteri Agama diduga melanggar ketentuan pembagian kuota haji 2024. Tidak sejalan dengan regulasi.


Serba-serbi Temuan Pansus Haji

3 hari lalu

Jamaah haji salat di depan Ka'bah, 1 Juli 2022. REUTERS/Mohammed Salem
Serba-serbi Temuan Pansus Haji

Simak fakta selengkapnya di balik temuan Pansus Haji 2024


PKB Sambut Rencana Anies Dirikan Partai: Supaya Rasakan Susahnya Kelola Partai hingga Tingkat Ranting

4 hari lalu

Anies Baswedan. Foto/youtube
PKB Sambut Rencana Anies Dirikan Partai: Supaya Rasakan Susahnya Kelola Partai hingga Tingkat Ranting

Bagaimana peluang Anies mendirikan partai politik?


Reaksi PKB dan Golkar Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

4 hari lalu

Ketua DPR Puan Maharani (kiri) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung menemui Menteri Pertananan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto di sela acara kunjungan Paus Fransiskus di Istana Negara, Rabu, 4 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Reaksi PKB dan Golkar Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

Golkar menyatakan penambahan jumlah di kabinet Prabowo mendatang tak akan menjadi masalah jika sesuai dengan kebutuhan.