TEMPO.CO, Jakarta - Jabatan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bertambah setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuknya sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebelumnya, Bahli pada April lalu juga ditunjuk sebagai Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol.
Bahlil diketahui dekat dengan Jokowi. Dilansir dari Majalah Tempo edisi Ahad, 3 Maret 2024, berjudul Ambisi Tinggi Mantan Sopir, keduanya dekat setelah Bahlil menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ke-26. Kala itu Bahlil membentuk Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) pada November 2018. Organisasi ini ikut menyokong pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.
Jokowi ketika itu menyebut Bahlil memiliki kualitas untuk menjadi seorang menteri. Hal ini diungkapkan Jokowi saat memberikan sambutan pada acara buka bersama dengan HIPMI di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Ahad, 26 Mei 2019. Saat dikonfirmasi ulang setelah acara, Jokowi menegaskan penilaiannya terhadap Bahlil adalah serius. “Bukan potensi lagi (jadi menteri), sangat berpotensi,” kata Jokowi.
Setelah terpilih kembali sebagai presiden dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2019, benar saja Jokowi memboyong Bahlil masuk kabinet. Awalnya, pada Oktober 2019, Presiden melantiknya sebagai Kepala BKPM. Setelah itu, Bahlil diangkat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM pada April 2021 seiring pembentukan Kementerian Investasi.
Bahlil pun menjadi orang kepercayaan Jokowi. Dalam konflik pembangunan Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau, September 2023, Kepala Negara mengutus Bahlil mengatasi persoalan tersebut. Sebagian warga Rempang berunjuk rasa menolak proyek senilai Rp 381 triliun itu karena membuat mereka tergusur. Demonstrasi berujung ricuh karena tindakan represif polisi.
Kedekatan dengan Jokowi juga membuat Bahlil turut mengembuskan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024. Pada Januari 2022, ia mengklaim para pengusaha berharap pemilu bisa ditunda. Sebab, dunia usaha baru mulai pulih dari pandemi Covid-19 dan tak mau ada gonjang-ganjing politik.
Setelah menghadiri deklarasi dukungan untuk Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Djakarta Theater, pada 28 Oktober 2023, Bahlil juga mengklaim perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi hingga 2027 merupakan idenya. “Kalau ide itu bagus, silakan diikuti secara konstitusional,” ucap Bahlil.
Ketika Jokowi menyokong pasangan Prabowo-Gibran, Bahlil tak mau ketinggalan. Ia membentuk tim bayangan bernama Tim Kampanye Strategis (TKS). Tim tersebut ikut mengawal putra sulung Jokowi itu sejak pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum. Saat debat calon wakil presiden, TKS menyiapkan materi dan mengevaluasi penampilan Gibran.
Terbaru, Bahlil dikabarkan bakal diangkat menjadi Menteri ESDM. Desus ini mencuat sejak pekan lalu. Majalah Tempo mewartakan ini dalam laporan utama berjudul Konflik Terbuka Jokowi-Mega yang terbit pada Senin, 5 Agustus 2024. Orang-orang dekat Jokowi menyebutkan surat keputusan pengangkatan Bahlil sebagai Menteri ESDM sudah dibuat.
Menteri ESDM saat ini, Arifin Tasrif, yang dianggap layak diganti oleh Bahlil dinilai cenderung dekat dengan partainya Megawati Soekarnoputri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Adapun hubungan Jokowi dengan Megawati dan PDIP merenggang setelah Gibran maju Pilpres 2024.D
Sementara itu, Istana Kepresidenan menegaskan belum ada kocok ulang atau reshuffle kabinet. Sampai saat ini belum ada rencana/agenda reshuffle kabinet seperti isu yang beredar,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui pesan singkat kepada Tempo pada Rabu, 7 Agustus 2024.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengesahkan pembentukan satgas kebut modal untuk IKN tersebut melalui surat keputusan presiden atau Keppres No 25 Tahun 2024, yang diteken pada 5 Agustus 2024. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yakni Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai ketua satgas tersebut.
DANIEL A. FAJRI | TIM TEMPO| MAJALAH TEMPO
Pilihan Editor: Sederet Jabatan Menteri Bahlil, Terbaru Ketua Satgas Percepatan Investasi Proyek IKN