TEMPO.CO, Jakarta - Istana Kepresidenan mengatakan Presiden Jokowi tidak pernah membentuk tim khusus untuk mengkaji aspek hukum perpanjangan masa bakti pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 2019-2024.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan baik perpanjangan maupun pergantian susunan kepengurusan partai politik merupakan urusan internal partai, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai tersebut.
“Cerita yang diangkat oleh media tersebut sama sekali tidak benar,” kata Ari melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo pada Rabu, 7 Agustus 2024.
Ari menyinggung Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Partai Politik, susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan partai politik didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, dan selanjutnya akan ditetapkan dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM. “Mengenai tindak lanjut proses perpanjangan masa bakti dari pengurus PDIP dapat ditanyakan langsung kepada Menkumham,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo disebut-sebut memerintahkan para pembantunya untuk membuat tim khusus untuk mengkaji aspek legal perpanjangan masa bakti pengurus PDIP 2019-2024. Kabar ini disampaikan oleh narasumber seperti termuat dalam laporan Majalah Tempo ‘Konflik Terbuka Jokowi-Mega’ yang terbit pada Senin, 5 Agustus 2024.
Langkah Jokowi untuk membuat tim khusus ini diawali dengan teguran kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly. Para politikus PDIP menyampaikan kepada Tempo bahwa Yasonna ditegur gara-gara mengesahkan pengurus baru PDIP dalam lembaran negara. Wanti-wanti Jokowi kepada Yasonna disebut karena nama-nama pengurus partai yang belakangan menjadi pengkritik keras kebijakan Jokowi.
PDIP memperpanjang masa bakti pengurus 2019-2024 hingga 2025. Beberapa nama mengisi daftar pengurus partai, seperti mantan gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, mantan gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, anggota DPR Deddy Sitorus, Adian Napitupulu, dan Ronny Talapessy.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membela Menteri Yasonna. Perpanjangan pengurus PDIP, kata dia, sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDIP. Menurut Hasto, preseden Kongres PDIP ke-6 pada 2019 yang dipercepat setahun karena pemilihan kepala daerah. "Sekarang dikembalikan lagi pada periodisasi 2025 dengan alasan sama,” kata dia.
Pilihan Editor: Respons PBNU Soal Pelaporan Mantan Sekjen PKB Lukman Edy ke Bareskrim Polri
