TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno belum bisa memastikan bakal ada pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Pratikno menjelaskan sejauh ini agenda Jokowi cukup padat dengan rangkaian HUT RI ke-17.
“He-he-he, saya belum tahu jadwalnya,” kata Pratikno saat ditanya di Gedung Kementerian Sekretariat Negara pada Selasa, 6 Agustus 2024.
Mensesneg menyebut pada bulan ini, Jokowi akan memberikan pidato kenegaraan pada 16 Agustus dan menjadi inspektur upacara detik-detik proklamasi pada 17 Agustus.
Megawati, sebagai Presiden ke-5, diundang ke Upacara 17 Agustus yang digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pratikno mengatakan undangan kepada Megawati masih dalam proses. Kehadirannya pun bakal dikonfirmasi kemudian.
Publik membaca ketegangan Megawati dan Jokowi imbas Pilpres 2024. Kepala negara dianggap membiarkan putranya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Belakangan PDIP tidak menganggap Jokowi sebagai kader. Padahal partai banteng menjadi pendukung utama Jokowi sejak menjabat Wali Kota Solo pada 2005.
Majalah Tempo menurunkan laporan utama ‘Konflik Terbuka Jokowi - Mega’ pada Senin, 5 Agustus 2024 soal ketegangan antara Presiden dan Ketua Umum PDIP yang memuncak. Kasus hukum yang diduga digunakan oleh Istana terhadap kader PDIP hingga persaingan di Pilkada menjadi babak baru persaingan Jokowi dan Megawati.
Megawati mengatakan bahwa hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja. Hanya saja, kata Megawati, dia tak setuju dengan rencana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode karena melanggar konstitusi.
"Lho enaknya lho dia ngomong gitu. Saya sama presiden baik-baik saja. Memangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode. Atau karena saya katanya tidak mau memperpanjang? Lho, saya tahu hukum kok," kata Megawati saat memberikan sambutan di acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, pada Senin 5 Agustus 2024.
Wacana masa jabatan presiden tiga periode bergulir pada awal 2022. Mulanya, beberapa elite politik, yakni Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, mengusulkan penundaan Pemilu 2024.
Istana Kepresidenan sebelumnya sudah menanggapi pernyataan Megawati soal hubungan dengan Jokowi. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa sikap Jokowi soal relasinya dengan putri Presiden Sukarno itu tidak berubah kendati belakangan kedua tokoh berbeda pilihan politik.
“Saya pikir, dari pandangan saya, dari beliaunya (Presiden Jokowi) enggak ada yang berubah,” kata Moeldoko ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 6 Agustus 2024.
Pilihan Editor: Prabowo Titip Salam untuk Rizieq Shihab hingga Ingin Ikut Sidang Kabinet di IKN
