TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi soal naik turunnya hubungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Moeldoko menegaskan bahwa sikap Jokowi soal relasinya dengan putri Presiden Sukarno itu tidak berubah. Kendati belakangan kedua tokoh berbeda pilihan politik.
“Saya pikir, dari pandangan saya, dari beliaunya (Presiden Jokowi) nggak ada yang berubah,” kata Moeldoko ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 6 Agustus 2024.
Meskipun demikian, Moeldoko tidak bisa menjawab apakah Jokowi dan Megawati sudah bertemu. Jenderal Purnawirawan TNI ini juga tidak bisa memastikan kapan Jokowi dan Megawati bakal bertemu. “Saya tidak tahu dan saja juga belum tahu,” ucapnya.
Publik membaca ketegangan Megawati dan Jokowi imbas Pilpres 2024. Kepala negara dianggap membiarkan putranya Gibran Rakabuming Raka menjadi Calon Presiden Prabowo Subianto. Belakangan PDIP tidak menganggap Jokowi sebagai kader. Padahal partai banteng menjadi pendukung utama Jokowi sejak menjabat Wali Kota Solo pada 2005.
Majalah Tempo menurunkan laporan utama ‘Konflik Terbuka Jokowi - Mega’ pada Senin, 5 Agustus 2024 soal ketegangan antara Presiden dan Ketua Umum PDIP yang memuncak. Kasus hukum yang diduga digunakan oleh Istana terhadap kader PDIP hingga persaingan di Pilkada menjadi babak baru persaingan Jokowi dan Megawati.
Megawati mengatakan bahwa hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja. Hanya saja, kata Megawati, dia tak setuju dengan rencana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode karena melanggar konstitusi.
"Lho enaknya lho dia ngomong gitu. Saya sama presiden baik-baik saja. Memangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode. Atau karena saya katanya tidak mau memperpanjang? Lho, saya tahu hukum kok," kata Megawati saat memberikan sambutan di acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, pada Senin 5 Agustus 2024.
Wacana masa jabatan presiden tiga periode bergulir pada awal 2022. Mulanya, beberapa elite politik yakni Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, mengusulkan penundaan Pemilu 2024.
Pilihan Editor: Megawati Sebut Hubungannya dengan Jokowi Baik, Namun Tolak Wacana Presiden Tiga Periode
