TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus mengungkap, partainya telah bertemu dengan Edy Rahmayadi menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Sumatera Utara. Namun dia membantah pertemuan itu beragendakan fit and proper test.
"Sudah bertemu (Edy), tapi bukan fit and proper test," katanya ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu, 31 Juli 2024.
Adapun partai banteng itu hingga kini belum memutuskan calon yang bakal diusung di Pilkada Sumut 2024. Akan tetapi, ujarnya, PDIP dipastikan bakal melawan Bobby Nasution. "Mau dengan siapapun kami akan kerjakan. Calonnya siapa, sabar," ucap Deddy.
Sementara itu menantu Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Bobby Nasution telah didukung oleh tujuh partai politik untuk maju di Pilkada Sumatera Utara 2024. Di antaranya Gerindra, Golkar, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat.
Potensi PDIP mengusung Edy Rahmayadi ini pernah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Ia mengatakan mantan Gubernur Sumatera Utara itu mendapat banyak usulan dari arus bawah partai banteng untuk diusung sebagai calon gubernur.
"Memang dari masukan arus bawah PDI Perjuangan banyak yang mengusulkan Pak Edy Rahmayadi," ujar Hasto kepada Tempo di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 Juli 2024.
Hasto mengatakan prinsip kebangsaan dan kesetaraan warga negara akan tercermin dalam pemimpin yang dicalonkan di Sumut. Untuk itu, kata dia, PDIP berupaya menyatukan basis massa di wilayah Utara Sumut yang cenderung mendukung PDIP dengan wilayah Selatan yang cenderung mendukung Prabowo Subianto dan Anies Baswedan pada Pemilu 2024 lalu.
Sosok Edy dipandang memiliki basis pendukung kuat di daerah yang dikenal dengan sebutan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) tersebut. “Kami sudah mengadakan pertemuan berkali-kali dengan beliau sehingga saat ini juga mencari formulasi yang tepat kira-kira siapa yang akan mendampingi Pak Edy Rahmayadi," ujar Hasto.
Di Sumatera Utara, Hasto mengatakan PDIP masih mematangkan konsolidasi partai sambil melihat dinamika politik di Kota Medan. Dia berujar banyak keluhan-keluhan masyarakat yang kini muncul ke permukaan.
“Misalnya masalah parkir, itu saja sudah menjadi suatu persoalan yang cukup serius yang terjadi di Kota Medan," kata Hasto. “Kemudian hegemoni aparatur pemerintahan yang mengusir rakyat dari hak-haknya untuk dapat berdagang. Itu kan cara-cara yang kurang manusiawi,” katanya.
Pilihan Editor: Daftar Nama Bacawagub untuk Pilgub Sumut, Elektabilitasnya Tertinggi Versi LSI
