TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Lukman Edy menyebutkan, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin terlalu lama memimpin PKB. Lukman mengungkapkan hal tersebut saat memenuhi panggilan tim panitia khusus Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). “Saya katakan kepada PBNU tadi, kepada tim, bahwa Cak Imin terlalu lama memimpin. Sudah hampir 20 tahun memimpin PKB,” kata Lukman Edy setelah pertemuan di Gedung PBNU di Senen, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Juli 2024.
Lukman Edy mengatakan sudah mendampingi Cak Imin selama tujuh tahun sebagai Sekretaris Jenderal PKB, yakni periode 2005-2007 dan 2009-2014. Edy mengatakan tidak ada pembicaraan ihwal membahas mengganti ketua umum PKB. Namun, ia menuturkan dewan pimpinan wilayah (DPW) dan dewan pimpinan cabang (DPC) partai saat ini sedang memantau perkembangan dewan pimpinan pusat (DPP) PKB “Pada saatnya nanti DPW-DPC pasti bersikap. Kepemimpinan PKB itu apakah perlu dipertahankan atau diganti,” ujar Edy.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid belum merespons upaya permintaan konfirmasi yang diajukan Tempo ihwal pemanggilan Lukman Edy oleh panitia khusus bentukan PBNU.
Lukman Edy memenuhi panggilan setelah PBNU membentuk panitia khusus yang mengkaji ulang hubungan organisasi Islam tersebut dengan PKB. Dalam persamuhan satu setengah jam itu turut hadir sejumlah pejabat teras PBNU. Mereka adalah Wakil Ketua Umum Amin Said Husni, Ketua Umarsyah, Khatib Syuriah Ikhsan Abdullah, Wakil Sekretaris Jenderal Suleman Tanjung dan Imron Rosyadi.
Edy tiba di Gedung PBNU di Senen, Jakarta Pusat, sekitar pukul 12.10 WIB dengan membawa sejumlah dokumen yang berhubungan dengan organisasi PKB. Selang beberapa menit, Edy langsung masuk ke gedung ruangan.
Pemanggilan Edy adalah babak baru perselisihan PBNU di bawah kepemimpinan Ketua Umum Yahya Cholil Staquf dengan PKB pimpinan Muhaimin Iskandar. Gus Yahya, yang merupakan pengikut dan pengagum Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur kerap berseteru dengan Cak Imin.
Hal terbaru setelah Cak Imin mendorong Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran haji 2024, terutama distribusi kuota tambahan haji. Pansus Haji terbentuk atas inisiasi Cak Imin, yang juga Wakil Ketua DPR. Pansus ini akan menyelesik peran Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pansus DPR menilai, penentuan kuota haji menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.
Gus Yahya berang dengan adanya Pansus Haji dan mempertanyakan urgensi pembentukan pansus tersebut. Gus Yahya merupakan kakak kandung Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. "Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kami, Pansus Haji kemudian menyerang NU. Jangan-jangan ini masalah pribadi gara-gara menterinya adik saya, misalkan. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya, lalu diincar karena masalah-masalah pribadi begini," kata Yahya kepada wartawan seusai rapat pleno PBNU di Jakarta pada Ahad, 28 Juli 2024.
Pleno PBNU meminta agar hubungan PBNU dengan PKB dikaji ulang. Gus Yahya lantas membentuk tim pengkaji yang disebut Panitia Khusus PKB. Pansus tersebut dipimpin Wakil Rais Aam PBNU Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni. Pansus akan memanggil kader PKB dan mantan kader yang masih memiliki hubungan dengan PKB.
Pilihan Editor: