Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Peluang Dipilih Lagi Jadi Menteri, Sandiaga Uno: Belum Ada Komunikasi, Itu Hak Prerogatif Prabowo

image-gnews
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno merespons soal peluang terpilih kembali sebagai menteri di kabinet pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Sandiaga menyebut belum ada pembahasan soal jabatan menteri dengan Prabowo

"Belum ada komunikasi sampai sekarang," kata Sandiaga usai menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat pada Rabu, 31 Juli 2024.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan bahwa penentuan menteri menjadi sepenuhnya kewenangan Prabowo. Dia menyatakan bahwa Prabowo memiliki hak prerogatif untuk memilih siapa sosok yang akan menjadi pembantunya dalam kabinet mendatang. 

"Menteri maupun pejabat kementerian/lembaga sepenuhnya prerogatif presiden," ujarnya. 

Sebelumnya, Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyampaikan harapannya agar bisa bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto mendatang.

"Ya, tentu, kami harus mendukung kepada pemerintahan, dimana kita untuk menatap masa depan," kata Mardiono usai acara Hari Lahir (Harlah) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, menurut dia, keputusan ini ada di tangan presiden Prabowo, apakah PPP akan ikut bergabung dalam kabinet pemerintahan, "Ya itu adalah hak prerogratif presiden," ucap Mardiono.

Mardiono yakin bahwa Prabowo akan memilih tim yang terbaik untuk membangun pemerintahan kedepan. Ia mengungkap tantangan bangsa ini ke depan sangatlah besar, baik di bidang perekonomian, hubungan internasional, dan lain sebagainya.

Dia menegaskan bahwa PPP berharap bisa diajak bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto 5 tahun kedepan, "Ya (benar berharap), Sebagai warga negara yang baik dan sekaligus sebagai politisi, yang senantiasa harus wajib untuk mengawal demokrasi," mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu.

Pilihan Editor: Sandiaga Pastikan Tak Ikut Kontestasi di Pilkada Jawa Barat, Ini Alasannya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Poin-poin Pidato SBY Saat HUT ke-23 Partai Demokrat: Tak Mudah 10 Tahun Jadi Oposisi

23 menit lalu

Presiden RI ke-6 dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dicium tangannya oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono setelah menerima makanan tumpeng dalam syukuran HUT ke-23 Partai Demokrat di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Senin, 9 September 2024. Partai Demokrat merayakan HUT ke-23 yang bersamaan dengan HUT ke-75 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). TEMPO/M Taufan Rengganis
Poin-poin Pidato SBY Saat HUT ke-23 Partai Demokrat: Tak Mudah 10 Tahun Jadi Oposisi

Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menyampaikan sejumlah pernyataan menarik dalam pidato di Hari Ulang Tahun atau HUT ke-23 Partai Demokrat. Apa saja?


Jumlah Kasus PHK Naik, Sandiaga: Saya Korban PHK Tahun 1997

55 menit lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat ditemui wartawan di Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Hammam Izzuddin
Jumlah Kasus PHK Naik, Sandiaga: Saya Korban PHK Tahun 1997

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno angkat bicara soal kenaikan jumlah kasus PHK belakangan ini.


Soal Rencana Pertemuan Megawati-Prabowo, Pramono Anung Bilang Komunikasinya Baik

1 jam lalu

Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Soal Rencana Pertemuan Megawati-Prabowo, Pramono Anung Bilang Komunikasinya Baik

Muzani mengatakan pertemuan antara Megawati dan Prabowo bakal terlaksana sebelum Prabowo dilantik menjadi presiden.


Polemik Penolakan Chattra di Stupa Induk Candi Borobudur, Sandiaga: Semua Pihak Harus Didengar

1 jam lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno dalam agenda peluncuran buku biografi R. Suyoso Karsono
Polemik Penolakan Chattra di Stupa Induk Candi Borobudur, Sandiaga: Semua Pihak Harus Didengar

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menegaskan semua aspirasi soal pemasangan chattra di Candi Borobudur harus didengar.


Pengamat soal Prabowo Bakal Bentuk Kabinet Zaken: Abaikan Kader Partai?

3 jam lalu

Ketua DPR Puan Maharani (kiri) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung menemui Menteri Pertananan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto di sela acara kunjungan Paus Fransiskus di Istana Negara, Rabu, 4 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pengamat soal Prabowo Bakal Bentuk Kabinet Zaken: Abaikan Kader Partai?

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Prabowo ingin sebuah pemerintah zaken di kabinetnya.


Promosikan Program Makan Bergizi Gratis pada 2025, Budi Arie Anggarkan Dana Rp 10 Miliar

5 jam lalu

Menkominfo Budi Arie Setiadi saat Deklarasi Emak-Emak Anti Judi Online di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis 1 Agustus 2024. Emak-emak mendeklarasikan diri dengan misi mendorong pemerintah memberantas bandar dan pelaku judi online dengan tegas. TEMPO/Subekti.
Promosikan Program Makan Bergizi Gratis pada 2025, Budi Arie Anggarkan Dana Rp 10 Miliar

Pemerintah menganggarkan dana Rp 10 miliar untuk mempromosikan dan menggelar diseminasi informasi program makan bergizi gratis pada tahun 2025


Pertemuan Megawati-Prabowo Dipastikan Bakal Terlaksana, Kapan dan Bahas Apa?

6 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Turut hadir Kepala BIN Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam pertemuan tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat
Pertemuan Megawati-Prabowo Dipastikan Bakal Terlaksana, Kapan dan Bahas Apa?

Petinggi PDIP dan Gerindra memastikan agenda pertemuan antara Megawati dan Prabowo bakal terlaksana.


Terpopuler Bisnis: Pendaftaran CPNS di Yogya, Besaran Gaji Dirut Bulog yang Baru

8 jam lalu

Ilustrasi CPNS. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler Bisnis: Pendaftaran CPNS di Yogya, Besaran Gaji Dirut Bulog yang Baru

Sebanyak 7.522 orang tercatat telah melakukan pendaftaran di hari terakhir pendaftaran CPNS di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.


Bocoran Menteri Prabowo: Lulusan SMA Taruna Nusantara dan Zaken Kabinet

9 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan momen bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono saat melaporkan perkembangan APBN kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada Senin, 9 September 2024 lewat unggahan di Instagram (Sumber: IG @smindrawati).
Bocoran Menteri Prabowo: Lulusan SMA Taruna Nusantara dan Zaken Kabinet

Lembaga Survei KedaiKOPI memprediksi 4 lulusan SMA Taruna Nusantara yang mungkin akan menjadi menteri di kabinet Prabowo Subianto.


Presiden Terpilih Prabowo Subianto Dapat Memperbanyak Jumlah Kementerian Sesuai dengan Kebutuhan

15 jam lalu

Baleg DPR dan pemerintah menyepakati jumlah kementerian di kabinet tak dibatasi.
Presiden Terpilih Prabowo Subianto Dapat Memperbanyak Jumlah Kementerian Sesuai dengan Kebutuhan

Unsur organisasi direktorat jenderal dalam kementerian dapat diubah menjadi lembaga sendiri. Apa bahaya jumlah kabinet tanpa batas ini?