TEMPO.CO, Jakarta - Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024. Sejumlah isu dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari rencana musyawarah nasional BKPRMI hingga soal pelaksanaan upacara HUT RI ke-79 di Ibu Kota Negara atau IKN, Kalimantan Timur.
"Untuk pelaksanaan (upacara) 17 Agustus, kami dukung seribu remaja masjid untuk berada di IKN nanti," kata Ketua Umum Pengurus Pusat BKPRMI Said Al Idrus dalam keterangan persnya seusai pertemuan.
Pemerintah berencana menggelar HUT RI ke-79 secara hybrid di IKN dan Jakarta. Upacara 17 Agustus pertama di IKN bakal dipimpin Presiden Jokowi dengan didampingi presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Sementara upacara di Jakarta dipimpin Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang didampingi wakil presiden terpilih Pilpres 2024 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.
Rencana upacara di tengah pembangunan yang belum sepenuhnya rampung itu menuai sorotan. Salah satunya oleh pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, yang menyebut upacara di IKN hanya menjadi kepentingan Jokowi untuk bisa tetap keberlanjutan pembangunan ibu kota baru itu.
"Keberhasilan perayaan HUT Kemerdekaan di IKN penting karena bisa mendongkrak daya tarik IKN bagi investor," ujar Achmad kepada Tempo, Sabtu, 27 Juli 2024. "Tapi kalau bagi rakyat, yang penting adalah merdeka dari beban harga tinggi, utang pinjol, bebas dari pengangguran dan kemiskinan."
Menurut Achmad, memang ada perbedaan urgensi pelaksanaan upacara 17 Agustus di IKN di antara perspektif pemimpin dan rakyat. Karena itu, ia menyayangkan langkah pemerintah yang menurutnya terlalu buru-buru menggelar perayaan HUT Kemerdekaan di IKN. "Sehingga, terkesan upacara itu untuk investor," kata dia.
Sementara itu, ihwal progres pembangunan, Jokowi berujar pembangunan IKN hingga Agustus ini baru rampung 15 persen. Sebab, IKN bukan proyek jangka pendek yang selesai dalam dua-tiga tahun. Ia menyebut IKN sebagai mimpi besar jangka panjang, “Mungkin 15-20 tahun. Jadi, jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya,” kata Jokowi, Selasa, 16 Juli 2024.
Pilihan Editor: Temui Jokowi di Istana, BKPRMI Dukung Pemberian Izin Tambang Ormas Keagamaan
