Eks Sekjen PKB Lukman Edy Penuhi Panggilan Pansus PBNU, Bawa Dokumen AD/ART Partai

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, Muhammad Lukman Edy, memenuhi panggilan Panitia Khusus Tim Lima atau Pansus PKB yang dibentuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Edy dipanggil buntut perseteruan terbaru PBNU dan PKB di tengah pusaran Pansus Haji. 

Mengenakan batik ungu berkelir motif biru tosca, Edy tiba di Gedung PBNU di Senen, Jakarta Pusat, pukul 12.10 WIB. Edy mengaku tidak tahu akan dicecar pertanyaan apa oleh Pansus PKB. Namun, ia membawa sejumlah dokumen terkait organisasi PKB. 

“(Bawa dokumen) macam-macam. Ada Anggaran Dasar/Rumah Tangga,” kata Edy di lobi Gedung PBNU, 31 Juli 2024.

Selang beberapa menit, Edy langsung masuk ke dalam gedung ruangan. Pemanggilan Edy adalah babak baru perselisihan PBNU di bawah kepemimpinan Ketua Umum Yahya Cholil Staquf dengan PKB pimpinan Muhaimin Iskandar. Gus Yahya adalah seorang pengikut dan pengagum Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Ia pernah menjadi juru bicara Gus Dur saat menjabat Presiden RI. Sebagai pengikut Gus Dur, Gus Yahya selalu berselisih dengan Cak Imin. 

Sejak penyelenggaraan haji 2024, Cak Imin mendorong panitia khusus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran haji, terutama soal distribusi kuota tambahan haji. Pansus Haji terbentuk atas inisiasi Cak Imin yang secara otomatis akan menyelidiki Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Gus Yahya berang dengan adanya Pansus Haji. Ia mempertanyakan urgensi pembentukan pansus tersebut. Gus Yahya merupakan kakak kandung Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

"Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kami, Pansus Haji kemudian menyerang NU. Jangan-jangan ini masalah pribadi gara-gara menterinya adik saya, misalkan. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya, lalu diincar karena masalah-masalah pribadi begini," kata Yahya kepada wartawan seusai rapat pleno PBNU di Jakarta pada Ahad, 28 Juli 2024.

Rapat pleno PBNU memutuskan agar hubungan PBNU dengan PKB dikaji ulang. Gus Yahya lantas membentuk tim pengkaji yang disebut Panitia Khusus PKB. Pansus tersebut dipimpin Wakil Rais Aam PBNU Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni. Pansus akan memanggil kader PKB dan mantan kader yang masih memiliki hubungan dengan PKB.

Pilihan Editor: Demo Sopir Jaklingko di Balai Kota Ungkap Ada Dugaan Monopoli oleh Satu Operator

Catatan koreksi:
Artikel ini mengalami perubahan pada paragraf keempat pada 31 Juli 2024 pukul 16.18 WIB atas permintaan narasumber karena adanya penjelasan yang keliru terkait definisi Gusdurian.