TEMPO.CO, Yogyakarta - Risalah hasil Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang digelar di Universitas Aisyiyah atau Unisa Yogyakarta Ahad 28 Juli 2024 memuat sedikitnya sembilan poin kesepakatan persyarikatan.
Dari sembilan poin risalah itu hanya dua poin yang menegaskan soal izin tambang yang diterima Muhammadiyah, yakni poin enam dan sembilan. Sedangkan poin lainnya menyoroti soal maraknya judi online hingga pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengungkapkan, poin pertama dalam risalah itu menginstruksikan seluruh warga persyarikatan Muhammadiyah memahami dan mematuhi dengan baik serta gencar sosialisasi tentang Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
"KHGT telah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai manhaj yang berlandaskan Alquran, As-Sunnah, dan ijtihad yang berkemajuan," kata Mu'ti, Ahad 28 Juli 2024.
Selanjutnya, poin kedua risalah, Muhammadiyah menyatakan perlunya memperluas dan memperkuat dakwah dalam mengatasi masalah-masalah sosial dan moralitas seperti judi online, korupsi, kekerasan, ketahanan keluarga, pengangguran, kualitas generasi z sebagai tugas dan tanggungjawab keumatan dan kebangsaan.
"Perlu diselamatkan anak-anak dari pengaruh judi dan disrupsi sosial yang terjadi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat," kata Mu'ti.
Poin ketiga risalah, kata Mu'ti, Muhammadiyah mendesak pemerintah perlu lebih progresif dalam usaha, program, dan kebijakan menegakkan keadilan sosial dengan mempersempit kesenjangan sosial. Melalui kebijakan-kebijakan afirmatif yang memberi ruang dan memperluas peran masyarakat yang disertai kebijakan mengurangi atau menata kembali peran oligarki dalam berbagai bidang kehidupan.
Kemudian di poin keempat risalah, Muhammadiyah menyoroti transisi pemerintahan yang bakal terjadi pada Oktober 2024 nanti, saat calon presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2024 dilantik.
"Transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024 hendaknya lebih terfokus pada penciptaan ekosistem kebangsaan yang kondusif disertai penguatan kehidupan demokrasi yang berkualitas, meritokrasi, good governance, dan persatuan nasional yang semakin kokoh di antara elite politik dan berbagai elemen bangsa," kata Mu'ti.
Di poin kelima, Muhammadiyah menyoroti soal pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak yang akan digelar bulan November 2024 nanti.
"Pilkada 2024 hendaknya dipersiapkan secara lebih seksama dengan penyelenggaraan kontestasi demokrasi yang betul-betul dijauhkan dari segala bentuk kecurangan, politik uang, transaksi-transaksi politik tercela, dan berbagai praktik yang bertentangan dengan hukum dan nilai akhlak mulia," kata Mu'ti.
"Diharapkan masyarakat cerdas memilih agar para kepala daerah terpilih memiliki moralitas luhur, integritas tinggi, visioner, dan membuktikan leadership yang benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat dan daerahnya di atas kepentingan diri, kroni, dan kelompok sendiri," imbuh Mu'ti
Adapun soal tambang mulai diungkap pada poin keenam.
"Muhammadiyah berkomitmen memperkuat dan memperluas dakwah dalam bidang ekonomi termasuk pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam, Konstitusi, dan tata kelola yang profesional, amanah, penuh tanggung jawab," kata Mu'ti.
Mu'ti mengatakan izin pengelolaan tambang yang diterima Muhammadiyah, perlu dilakukan secara seksama, berorientasi pada kesejahteraan sosial, dan menjaga kelestarian alam secara seimbang.
"Pengelolaan tambang perlu melibatkan sumberdaya insani yang handal dan berintegritas tinggi," kata Mu'ti.
Sedangkan pada poin ke tujuh, Muhammadiyah mendorong pendidikan Indonesia penting diproyeksikan sebagai pilar utama dan jalan strategis dalam merancang-bangun masa depan bangsa. Yang berkakter kuat berbasis iman-taqwa dan akhlak mulia, memiliki nasionalisme berjiwa Pancasila, serta menguasai saintek yang unggul agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju.
"Penting dijaga kontinyuitas dan integrasi seluruh jenjang pendidikan hingga pendidikan tinggi menuju satu sistem pendidikan nasional yang holistik serta menjamin peta jalan pendidikan yang bersifat transformatif menuju pendidikan unggul," urainya.
Dalam poin ke delapan, Muhammadiyah menyepakati akan menyelenggarakan Tanwir pada tanggal 15 hingga 18 November 2024 bersamaan dengan Milad ke-112 bertempat di Kupang Nusa Tenggara Timur.
Di poin terakhir atau kesembilan, Muhammadiyah kembali menyorot soal tambang.
"Majelis konsolidasi nasional mendukung dan memperkuat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pengelolaan tambang dengan catatan," kata dia.
Pilihan Editor: Ditunjuk Pimpin Bisnis Tambang Muhammadiyah, Muhadjir Effendy Respons Begini
