TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengklaim organisasinya tak asal menerima izin usaha pertambangan (IUP) tambang yang diberikan pemerintah. Hal itu diungkap Haedar usai konsolidasi nasional Muhammadiyah yang digelar di Universitas Aisyiyah atau Unisa Yogyakarta Minggu 28 Juli 2024.
Dia berjanji jika ke depan ditemukan banyak mudarat dalam pengelolaan izin tambang, Muhammadiyah akan mengembalikan izin tambang. "Apabila (dengan izin tambang itu) kami menemukan pengelolaan tambang itu lebih banyak keburukannya terhadap lingkungan hidup dan sosial, Muhammadiyah secara gentlemen dan bertanggung jawab akan mengembalikan IUP tambang itu ke pemerintah," kata Haedar.
Haedar mengatakan kesediaan Muhammadiyah menerima izin tambang dilakukan dengan pertimbangan panjang. "Yang utama kami ingin adanya aspek keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat lewat usaha tambang dan usaha-usaha lain yang diberikan," kata Haedar.
Haedar mengatakan organisasinya menyadari bahwa usaha tambang maupun usaha-usaha lain selalu ada potensi konflik. Sehingga, semua aspek dikaji sampai pada kesimpulan menerima izin itu.
Muhammadiyah menghargai kebijakan pemerintah untuk menjadikan tambang sebagai satu usaha yang bisa dikelola organisasi kemasyarakatan."Bahwa usaha tambang ini menjadi usaha yang punya peluang untuk dikembangkan bagi kesejahteraan dan seminimal mungkin dapat mencegah kerusakan lingkungan," kata dia.
Dia menyebut Muhammadiyah adalah organisasi besar dan berpengalaman dalam amal usaha dan usaha-usaha lainnya. Dalam mengelola izin tambang, kata dia, hasilnya akan dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat. Misalnya, seperti membangun sekolah dan rumah sakit di wilayah wilayah terpencil dan kepentingan berbagai pemberdayaan masyarakat.
"Selama ini modal utama Muhammadiyah adalah kemandirian, tetapi kami akan berkolaborasi dalam berbagai usaha sehingga kita bisa berubah baik bagi kepentingan bangsa dan negara," kata dia.
Haedar mengakui selama ini Muhammadiyah tak memiliki track record pengelolaan tambang. Namun menurut dia, ada banyak kader Muhammadiyah yang sudah berpengalaman soal itu. "Kita tidak perlu ragu untuk belajar, ada banyak kader bergerak di tambang, banyak praktisi tambang," kata dia.
Pilihan Editor:Istana Sebut Presiden Jokowi Berkantor di IKN Tiga Hari Mulai Besok
