TEMPO Interaktif, Serang: Panglima TNI Djoko Santoso mengatakan saat ini kondisi keamanan di Papua setelah insiden penembakan di area PT Freeport, masih tanggungjawab kepolisian dan belum perlu diambil keputusan darurat militer.
“Darurat militer itu keputusan politik,” ujar Djoko Santoso usai menghadiri peringatan hari keluarga nasional dan bakti sosial TNI di Alun-alun Serang, hari ini (28/7). Dalam acara itu, hadir juga Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Sugiri Syarief, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, serta pejabat lain dilingkungan TNI dan unsur Muspida Banten.
Menurut Djoko, keberadaan TNI hanya membantu apa yang diperlukan polisi di Papua. Sedangkan Darurat militer dilakukan setelah otoritas militer mengambil alih kekuasaan atas perinta Presiden, “Saat ini masih darurat sipil biasa yang masih bisa ditangani oleh Polri,” ujarnya.
Selama bulan Juli ini, kondisi di area pertambangan PT Freeport Indonesia dikabarkan masih mencekam. Pada 8 Juli lalu bus karyawan milik perusahaan tambang emas itu dibakar, sementara aksi penembakan misterius terhadap warga Timika, Papua, juga masih belum terungkap.
MABSUTI IBNU MARHAS