Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dapat Mandat dari Jokowi, Menkopolhukam Gelar Dengar Pendapat Bahas Revisi UU TNI-Polri

image-gnews
Menkopolhukam Hadi Tjahjanto usai menghadiri rapat dengar pendapat publik soal RUU TNI-Polri, di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis, 11 Juli 2024. Tempo/Novali Panji
Menkopolhukam Hadi Tjahjanto usai menghadiri rapat dengar pendapat publik soal RUU TNI-Polri, di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis, 11 Juli 2024. Tempo/Novali Panji
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Kemenkopolhukam menggelar acara bertajuk  Dengar Pendapat Publik untuk membahas revisi undang-undang TNI dan Polri. Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menyatakan, acara yang melibatkan unsur masyarakat ini bertujuan untuk mendapatkan masukan sesuai kebutuhan masyarakat ihwal tugas dan fungsi kedua instansi tersebut.

"Sehingga dicapai suatu keseimbangan antara pengembangan organisasi TNI-Polri, dengan kebutuhan masyarakat," katanya ketika membuka acara itu di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Adapun rapat dengar pendapat publik ini dilakukan sebelum penyusunan daftar inventarisasi masalah atau DIM revisi UU TNI-Polri. Setelah itu, DIM tersebut akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ia mengatakan, mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk mengkoordinasikan revisi UU TNI-Polri ini. Jokowi, katanya, meminta agar pembahasan revisi aturan ini dilakukan secara hati-hati dan tidak bertentangan dengan konstitusi.

"Ini sesuai arahan Presiden Jokowi, harus memiliki alasan argumen yang kuat sehingga bisa diterima publik," ujarnya.

Selain itu, menurut dia, penyusunan revisi UU TNI dan Polri ini memang harus melalui tempaan dan pengasahan yang matang. Sebab, ujarnya, regulasi ini nantinya akan digunakan sebagai instrumen di bidang pertahanan negara keamanan, dan penegakan hukum.

"Maka keterlibatan masyarakat jadi kata kunci yang harus dioptimalkan," ujarnya.

Ia berharap dengan keterlibatan masyarakat ini nantinya bisa memberikan masukan dan rekomendasi terhadap subtansi isu pokok di revisi UU TNI-Polri tersebut. Sejumlah unsur masyarakat yang turut diundang berasal dari tokoh, pakar akademisi, lembaga swadaya masyarakat, hingga non governmental organization atau NGO.

Sebelumnya, DPR dan pemerintah memastikan bakal melanjutkan pembahasan mengenai revisi UU TNI-Polri meskipun mendapat kritikan keras dari kelompok pegiat hak asasi manusia. Presiden Jokowi telah mengirim Surat Presiden (Surpres) ke DPR di Senayan.

Staf Khusus Presiden bidang Hukum, Dini Purwono, mengatakan saat ini Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sedang menyiapkan DIM. “Penyusunan DIM dari 4 RUU tersebut dilakukan masih dalam batas waktu 60 hari sejak surat DPR diterima Presiden,” katanya kepada Tempo melalui pesan singkat pada Selasa, 9 Juli 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kementerian Sekretariat Negara sebelumnya menerima draf revisi UU TNI-Polri pada 7 Juni 2024. Istana Kepresidenan juga menerima revisi UU Kementerian Negara dan revisi UU Imigrasi.

Inisiatif untuk merevisi UU TNI dan Polri mendapat kritikan keras dari masyarakat sipil dan kelompok pegiat hak asasi manusia. Mereka khawatir pengubahan aturan ini menimbulkan penyalahgunaan wewenang di kepolisian dan membuka jalan bagi militer untuk kembali ke urusan sipil.

Salah satu perubahan penting dalam revisi UU Polri adalah ketentuan yang menaikkan usia pensiun petugas polisi dari 58 tahun menjadi antara 60 dan 65 tahun, tergantung pada peran petugas tersebut.

Revisi tersebut juga akan memungkinkan presiden memperpanjang masa jabatan jenderal polisi bintang empat – pangkat Kapolri – tanpa batas waktu yang jelas. Namun presiden harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR. Polisi juga bakal punya kewenangan yang luas hingga pengawasan di dunia maya dan dalam melakukan pengawasan serta pekerjaan intelijen.

Sementara draf revisi UU TNI bakal meningkatkan usia pensiun personel TNI pada pangkat tertentu, termasuk jenderal, dari 53 tahun menjadi antara 58 dan 60 tahun. Kelompok sipil khawatir pengubahan aturan TNI bakal memperbolehkan anggota militer aktif ditempatkan pada posisi apa pun di pemerintahan seperti era Soeharto.

Berdasarkan UU TNI saat ini, personel aktif hanya boleh ditempatkan di 10 kementerian dan lembaga, termasuk Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Pertahanan; Badan Intelijen Negara (BIN); Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas).

DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Paripurna Sahkan Revisi UU Watimpres Jadi Usul Inisiatif DPR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prosesi Pemakaman Hamzah Haz Akan Dilaksanakan Secara Militer, Dipimpin Hadi Tjahjanto

1 jam lalu

Lokasi pemakaman Hamzah Has di yayasan Al-Ikhlas, Cisarua. Tampak beberapa penggali kubur sedang mempersiapkan liang lahat di Desa Jogjogan, Kabupaten Bogor. Rabu, 24 Juli 2024. TEMPO/M.A MURTADHO
Prosesi Pemakaman Hamzah Haz Akan Dilaksanakan Secara Militer, Dipimpin Hadi Tjahjanto

Wakil Presiden ke 9 Republik Indonesia, Hamzah Haz tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.


Kemenkopolhukam Susun Daftar Inventarisasi Masalah RUU TNI, Ini Pasal-pasal yang Berubah

9 jam lalu

Dokumen terbaru dari Cilangkap kembali memantik kontroversi RUU TNI. Usulan revisi sarat agenda perluasan wewenang militer.
Kemenkopolhukam Susun Daftar Inventarisasi Masalah RUU TNI, Ini Pasal-pasal yang Berubah

Dalam rapat penyusunan DIM RUU TNI terdapat dua pasal yang dibahas.


Beda Pendapat KSP Moeldoko dan KSAD Maruli Simanjuntak soal Wacana Prajurit TNI Boleh Berbisnis

1 hari lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Beda Pendapat KSP Moeldoko dan KSAD Maruli Simanjuntak soal Wacana Prajurit TNI Boleh Berbisnis

Sejumlah pejabat publik turut bersuara atas usulan penghapusan larangan berbisnis untuk prajurit TNI tersebut.


KSP Moeldoko Tolak Prajurit TNI Berbisnis, tapi Minta Publik Tak Khawatir Dwifungsi

1 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat konferensi pers tentang Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
KSP Moeldoko Tolak Prajurit TNI Berbisnis, tapi Minta Publik Tak Khawatir Dwifungsi

Kepala Staf Presiden Moeldoko menyikapi dua isu revisi UU TNI dengan pendekatan berbeda.


Pegiat Hukum Waswas RUU Polri Bakal Bungkam Suara Kritis

1 hari lalu

Polisi menghadang massa Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian yang tengah menggelar aksi damai, di kawasan CFD, Jakarta, Ahad, 30 Juni 2024. Ketika para massa aksi menyampaikan aspirasinya terhadap bahaya revisi UU Polri, aparat kepolisian mendatangi massa aksi. Tempo/Novali Panji
Pegiat Hukum Waswas RUU Polri Bakal Bungkam Suara Kritis

Pakar Hukum Tata Negara PSHK, Bivitri Susanti menilai RUU Polri menjadi alat politik yang membahayakan demokrasi.


KSP Moeldoko Tidak Setuju TNI Boleh Berbisnis Lagi

2 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat konferensi pers tentang Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
KSP Moeldoko Tidak Setuju TNI Boleh Berbisnis Lagi

Kepala Staf Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko menilai TNI harus profesional.


Amnesty International Beberkan 6 Indikator Krisis Demokrasi di Indonesia

5 hari lalu

Mahasiswa menjebol barikade Polisi saat ratusan mahasiswa  dari elemen mahasiswa gabungan menggelar demonstrasi sembilan tahun pemerintahan Jokowi, di kawasan Patung Kuda, Monas, Jumat 20 Oktober 2023. Aksi ini bertepatan dengan momentum 9 tahun Jokowi menjabat sebagai Presiden. Mahasiswa berpandangan bahwa Jokowi telah mengkhianati reformasi. Terbukti dari berbagai kemunduran dan kebobrokan dari segi Hukum, HAM, Komersialisasi Pendidikan, Represifitas Aparat, Konflik Agraria, dan Investasi Yang Membelakangi hak-hak rakyat. TEMPO/Subekti.
Amnesty International Beberkan 6 Indikator Krisis Demokrasi di Indonesia

Pada periode kedua Presiden Jokowi, Amnesty International mencatat sejumlah pelemahan lembaga-lembaga penegak hukum lewat politisasi penguasa.


TNI Usul Larangan Berbisnis Dihapus dalam UU TNI, Kapuspen: Bisnis Jadi Sampingan Saja

6 hari lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
TNI Usul Larangan Berbisnis Dihapus dalam UU TNI, Kapuspen: Bisnis Jadi Sampingan Saja

"Bisnis yang dilakukan (prajurit TNI) sebagai pekerjaan sampingan saja," kata Kapuspen TNI Nugraha kepada Tempo, Kamis, 18 Juli 2024.


Revisi UU TNI Ingin Hapuskan Larangan Berbisnis untuk Prajurit

6 hari lalu

Ada agenda terselubung di balik rencana penghapusan larangan berbisnis bagi prajurit TNI.
Revisi UU TNI Ingin Hapuskan Larangan Berbisnis untuk Prajurit

Ada kepentingan lebih besar di balik usulan penghapusan larangan prajurit berbisnis di revisi UU TNI.


Menkopolhukam: Ada Peningkatan Radikalisme di Kalangan Remaja dan Perempuan

7 hari lalu

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto (tengah)  didampingi  Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kedua kanan) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorimse (BNPT) Komjen Pol Mohammed Rycko Amelza Dahniel (kiri) meninjau Museum Nasional Penanggulangan Terorisme Adhi Pradana pada hari jadi BNPT ke-14 di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa 16 Juni 2024. Museum yang didedikasikan sebagai sarana wisata edukasi untuk terus meningkatkan rasa cinta tanah air dan kesadaran akan bahaya terorisme serta simbol pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman terorisme. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Menkopolhukam: Ada Peningkatan Radikalisme di Kalangan Remaja dan Perempuan

Hadi Tjahjanto menyebut pada 2023, terjadi rentetan peningkatan proses radikalisasi terorisme di kalangan perempuan, anak dan remaja.