Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bertemu PERAPI, Bamsoet Ingatkan Aparat Penegak Hukum Terkait Peran MKDKI

image-gnews
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menerima kunjungan Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia (PERAPI), di Jakarta, Rabu 10 Juli 2024.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menerima kunjungan Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia (PERAPI), di Jakarta, Rabu 10 Juli 2024.
Iklan

INFO NASIONAL – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak serta merta melakukan pemeriksaan hukum kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan, sebelum adanya rekomendasi dari majelis. Dalam hal ini bisa dilakukan melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesian (MKDKI), sambil pemerintah menyusun aturan turunan bentuk dari majelis yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pasal 308 ayat 1 UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.

"Begitupun dalam pasal 308 ayat 2, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang merugikan pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam pasal 304," ujar Bamsoet usai menerima Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia (PERAPI), di Jakarta, Rabu 10 Juli 2024.

Bamsoet menjelaskan, agar tidak ada lagi terjadi kesalahpahaman di lapangan, Mahkamah Agung, Polri, dan Kejaksaan Agung bisa mengeluarkan Surat Edaran kepada masing-masing instansinya terkait prosedur penyelesaian hukum terhadap sengketa medis yang melibatkan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

"Kehadiran UU No. 17 tahun 2023 sudah dengan tegas melindungi tenaga kesehatan dan tenaga medis. Apabila dilaporkan oleh pasien karena diduga melakukan tindakan melawan hukum, aparat penegak hukum tidak boleh serta merta melakukan pemeriksaan. Namun harus meminta rekomendasi terlebih dahulu kepada Majelis. Majelis tersebut yang nantinya akan melakukan pemeriksaan lalu memberikan rekomendasi dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan hukum," ujar Bamsoet.

Selain itu, kata dia, diperlukan juga dukungan dari para advokat yang menjadi kuasa hukum bagi para pihak yang bersengketa. Advokat bisa memberikan nasihat hukum yang konstruktif didalam proses penegakan hukum terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan.

"Menyerahkan terlebih dahulu sengketa kepada MKDKI bukan berarti tenaga medis dan tenaga kesehatan bisa bebas begitu saja. Sejauh ini, MKDKI sudah profesional menjalankan tugasnya. Putusan inkrah MKDKI perihal pelanggaran non-kompetensi yang diputus bersalah pada 2020-2023, mencatat ada 34 dokter yang diputus melanggar disiplin kedokteran. Terdiri dari 23 dokter spesialis dan 11 dokter umum," kata Dosen Tetap Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Pertahanan RI, Universitas Terbuka, dan Universitas Jayabaya itu. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BTN Dorong Bank Tanah Sediakan Perumahan Layak Bagi MBR

44 menit lalu

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar bersama Deputi Bidang Pemanfaatan dan Kerja Sama Usaha Bank Tanah Hakiki Sudrajat, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Haryo Bekti Martoyoeda, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo, Sekda Pemda Kendal Sugiono dan Direktur Utama PT Asatu Realty Asry Joko Santosa melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang perencanaan, pembangunan dan pembiayaan perumahan bagi MBR, di Desa Mergosari, Kendal, Jawa Tengah, Selasa, 23 Juli 2024. Dok. BTN.
BTN Dorong Bank Tanah Sediakan Perumahan Layak Bagi MBR

BTN memberikan dukungan pembiayaan perumahan baik untuk Developer melalui Kredit Property maupun penyediaan perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui KPR Sejahtera FLPP & KPR Tapera.


VATS: Solusi Minimally Invasive untuk Kanker Paru

1 jam lalu

dr. Hariadi Hadibrata, Sp.BTKV, dokter spesialis bedah toraks kardiovaskular RS Siloam MRCCC Semanggi. Dok. RS Siloam
VATS: Solusi Minimally Invasive untuk Kanker Paru

Kanker paru merupakan salah satu kanker dengan jumlah kematian tertinggi di dunia. Faktor utama risiko kanker paru adalah kebiasaan merokok.


Bupati Asahan Dorong ASN Bekerja Optimal sebelum Pensiun

1 jam lalu

Bupati Asahan, H. Surya. Dok. Pemkab Asahan
Bupati Asahan Dorong ASN Bekerja Optimal sebelum Pensiun

Surya mendorong ASN yang akan memasuki masa purnabakti untuk memberikan kinerja terbaiknya dalam melayani masyarakat.


Perayaan Hari Anak Nasional: Perjalanan dan Harapan bagi Anak Tuli

2 jam lalu

Co-Founder dan Direktur Eksekutif FeminisThemis, Nissi Taruli Felicia. Dok. Unilever.
Perayaan Hari Anak Nasional: Perjalanan dan Harapan bagi Anak Tuli

Hari Anak Nasional menjadi pengingat dalam menjamin hak dan perlindungan bagi seluruh anak di Indonesia.


Desa Kelawi, Desa Brilian Hijau yang terus Berinovasi

2 jam lalu

Desa Kelawi di Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan yang meraih penghargaan Desa BRILiaN Hijau 2023 dari BRI untuk inovasi agrowisata. Dok. BRI
Desa Kelawi, Desa Brilian Hijau yang terus Berinovasi

Desa Kelawi menyimpan potensi besar sebagai desa wisata melalui inovasi agrowisata, hingga meraih penghargaan Desa BRILiaN Hijau 2023 oleh BRI.


Enam Kali Raih WTP, BPKH Kelola Dana Haji Transparan

5 jam lalu

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk keenam kalinya berturut-turut. Dok. BPKH
Enam Kali Raih WTP, BPKH Kelola Dana Haji Transparan

adan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk keenam kalinya berturut-turut.


Kementerian BUMN Dukung PLN Lanjutkan Transformasi Bisnis

5 jam lalu

PLN secara rutin melakukan pemeliharaan infrastruktur untuk menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Dok. PLN
Kementerian BUMN Dukung PLN Lanjutkan Transformasi Bisnis

Pemerintah mengapresiasi upaya PLN selama tahun 2023 yang kembali mencetak kinerja terbaik sehingga mampu berkontribusi dengan dividen bagi negara sebesar Rp3,09 triliun atau mencapai satu setengah kali dari target yang ditetapkan.


Terminal Tanjung Uban Siap jadi Trading Hub Energi Asia Tenggara

5 jam lalu

Direktur Keuangan PT Pertamina International Shipping (PIS) Diah Kurniawati saat management walkthrough (MWT) di Integrated Terminal Tanjung Uban, Bintan, Kepulauan Riau, Kamis, 18 Juli 2024. Dok. Pertamina
Terminal Tanjung Uban Siap jadi Trading Hub Energi Asia Tenggara

Terminal Tanjung Uban Pertamina di Bintan, Kepulauan Riau terus meningkatkan performa dan kesiapannya menjadi trading hub di Asia Tenggara.


BSKDN Kemendagri Paparkan Hasil Uji Coba ITKPD

6 jam lalu

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, memberikan keterangan terkait hasil uji coba Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD), di Ruang Command Center dan Coworking Space BSKDN,Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024. Dok. Kemendagri
BSKDN Kemendagri Paparkan Hasil Uji Coba ITKPD

BSKDN Kemendagri telah memaparkan hasil uji coba Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah.


Hilmar Farid Dorong Pemenuhan Hak Jaminan Sosial Pelaku Budaya

6 jam lalu

Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Hilmar Farid (tengah), didampingi Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin (kiri), menyerahkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia, yaitu Oen Sin Yong (kanan), Abdul Rachman (kedua dari kanan), serta Anitawati (kedua dari kiri), di Gedung Kemendikbudristek, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024. Dok. BPJS Kesehatan.
Hilmar Farid Dorong Pemenuhan Hak Jaminan Sosial Pelaku Budaya

Kemendikbudristek memberikan perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi para pelaku budaya yang memperoleh penghargaan dari Mendikbudristek.