TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Muhammad Mardiono angkat suara terkait adanya upaya yang menuntut dirinya mundur dari kursi jabatannya saat ini.
Mardiono awalnya mengatakan, tak ingin banyak berkomentar ihwal tuntutan tersebut. Sebab, menurutnya, partai berlambang Ka'bah itu tengah fokus dalam upaya mensukseskan perhelatan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024.
Kepada Tempo, Mardiono akhirnya mengungkapkan pendapatnya terkait adanya upaya yang mendesaknya mundur dari jabatannya sebagai Plt Ketum PPP.
Hormati segala pendapat
Mardiono mengatakan, menghormati segala pendapat pelbagai pihak, termasuk yang memintanya untuk menanggalkan jabatannya.
"Namun, saya menghargai hak demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat yang dilakukan pihak tersebut," kata Mardiono, Ahad kemarin, 16 Juni 2024, seperti dikutip dari Tempo.
Sampaikan ke forum resmi
Namun, kata Mardiono, dalam menjalankan organisasi, termasuk dalam partai politik terdapat aturan-aturan yang mesti dipatuhi dan diputuskan secara kolektif kolegial. Sehingga, ia tak dapat mengakomodir tuntutan yang memintanya untuk mundur dari jabatan Plt Ketum PPP karena bukan menjadi keputusan bulat partai.
"Untuk apa mundur kalau tuntutannya bukan merupakan aturan partai," kata Mardiono.
Ia melanjutkan, PPP dalam melaksanakan operasional dan kegiatan politiknya diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang disebut konstitusi partai.
Karenanya, meskipun didesak untuk mundur, Mardiono meminta agar desakan tersebut dilakukan secara konstitusional dan menjadi agenda yang merepresentasikan seluruh suara kader.
"Silakan sampaikan melalui jalan yang resmi, forum resmi," ujar dia.
Forum resmi yang dimaksud Mardiono adalah melalui mekanisme rapat pimpinan nasional (Rapimnas) atau musyawarah kerja nasional (Mukernas).
Dalam forum tersebut lah pendapat kader dapat disampaikan agar dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan akhir.
"Namanya organisasi kan ada aturan, tidak bisa hanya karena ada unjuk rasa jadi keputusan. Semua keputusan diambil melalui mekanisme kolektif kolegial," ucap Mardiono.
Ada pihak yang manfaatkan aksi
Mantan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP itu mencurigai adanya gerakan yang diorganisir untuk memintanya mundur. Sebab, dalam waktu yang salam pada Jumat lalu, terdapat pula kelompok yang meminta agar Mardiono terus menjabat hingga dilaksanakan Muktamar partai.
"Curiga ada yang menggerakan ini tentu ada. Sah-sah aja, karena PPP ini kan milik rakyat, bukan milik pribadi," kata Mardiono.
Sebagai seorang pemimpin, kata dia, tentu hak akan berbicara dan berpendapat selalu dihormati. Namun, tidak semua pendapat tersebut mesti diakomodir.
"Jangan hanya karena ada demonstrasi di luar forum resmi langsung diambil keputusan. Silakan sampaikan di rapimnas atau mukernas," ujar Mardiono.
