Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dosen Muhammadiyah Sebut Izin Tambang Ormas Berpotensi Ditunggangi Perusahaan

Reporter

Editor

Devy Ernis

image-gnews
Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang memungkinkan ormas keagamaan untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK), khususnya untuk komoditas batubara di wilayah bekas PKP2B. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya L.ya Esty Pratiwi turut menyikapi hal itu.

Dia menjelaskan, dalam lingkup kebijakan dan peraturan pemerintah, izin untuk mengelola sumber daya alam sering kali menjadi titik tengah antara pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Merujuk pada ketentuan yang ada di dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

Merujuk hal itu, kata dia, tidak ada pelarangan dari spesifikasi ormas untuk dapat diberikan izin yang notabene adalah implementasi dari ‘rakyat’. Meski tak ada larangan, Esty mengatakan pemberian izin itu membuat masyarakat ragu dalam hal kemampuan ormas untuk mengelola tambang.

“Sehingga ditakutkan kebijakan ini malah ditunggangi oleh PT yang sulit atau tidak mendapatkan izin sebelumnya. Lebih parahnya lagi adalah kekhawatiran tentang proyek bagi-bagi kue,”ujar L.ya dilansir dari situs UM Surabaya pada Senin, 10 Juni 2024.

Presiden Jokowi menyebut bahwa yang diberikan izin sebenarnya adalah badan usaha dalam hal ini adalah koperasi yang ada di dalam ormas. Menurut dia, hal itu bisa membuka peluang bagi ormas untuk mengembangkan sayap di bidang ekonomi. Tapi, dia memberi catatan bahwa hal itu akan menimbulkan tantangan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Sebenarnya ini dapat membuka peluang besar bagi ormas untuk mengembangkan sayap-sayapnya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Namun, hal ini sekaligus menimbulkan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan,” ujarnya.

L.ya juga memberikan catatan bahwa ke depannya penting ada keterlibatan pakar dan sinergi antara pemerintah dengan ormas dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam menghadapi risiko-risiko yang ada. 

“Terlebih lagi, hal ini menunjukkan urgensi untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan juga ingkungan,”katanya.

Pilihan Editor: Romo Magnis Dukung Sikap KWI Tolak Ambil Izin Tambang: Kami Tak Dididik untuk Itu

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Akhirnya Muhammadiyah Terima Izin Konsesi Tambang, Sebelumnya DPD IMM DIY Sarankan Menolak

1 jam lalu

Produksi batu bara Indonesia masih sesuai rencana kerja pemegang izin pertambangan minerba. Data Ditjen Minerba pada 2018 mencatat, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minerba Rp 50 triliun, melampaui target Rp 32,1 triliun.
Akhirnya Muhammadiyah Terima Izin Konsesi Tambang, Sebelumnya DPD IMM DIY Sarankan Menolak

Muhammadiyah terima IUP. Sebelumnya, DPD IMM DIY desak PP Muhammadiyah segera menyatakan sikap menolak tawaran konsesi izin tambang dari pemerintah.


Sempat Gamang, Muhammadiyah Akhirnya Ikuti Langkah PBNU Terima Izin Usaha Pertambangan

1 jam lalu

Anwar Abbas. muhammadiyah.or.id
Sempat Gamang, Muhammadiyah Akhirnya Ikuti Langkah PBNU Terima Izin Usaha Pertambangan

Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengatakan keputusan menerima izin pertambangan (IUP) diambil saat rapat pleno.


Anwar Abbas Blak-blakan soal Alasan Muhammadiyah Akhirnya Terima Izin Tambang

1 jam lalu

Anwar Abbas. mui.or.id
Anwar Abbas Blak-blakan soal Alasan Muhammadiyah Akhirnya Terima Izin Tambang

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas blak-blakan menjelaskan alasan pihaknya akhirnya memutuskan menerima izin tambang.


Cucu Pendiri Muhammadiyah Kantongi Surat Tugas Golkar Maju Calon Walikota Yogyakarta

4 jam lalu

Partai Golkar resmi memberikan surat tugas kepada Afnan Hadikusumo (kanan) sebagai calon Wali Kota Yogyakarta untuk berlaga di Pilkada Kota Yogyakarta 2024. Dok.istimewa
Cucu Pendiri Muhammadiyah Kantongi Surat Tugas Golkar Maju Calon Walikota Yogyakarta

Afnan, cucu pendiri Muhammadiyah, sebelumnya bersaing ketat dengan sejumlah kandidat dalam memperebutkan rekomendasi Golkar.


Terkini Bisnis: Keputusan Muhammadiyah Terima Izin Tambang, Nasib Roti Okko setelah Temuan Dugaan Bahan Pengawet Kosmetik

4 jam lalu

Presiden Jokowi (tengah) bersama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kiri), Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj (kedua kiri), Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas (kedua kanan) dan para pimpinan ormas Islam lainnya memberi keterangan pers usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, 6 September 2017. ANTARA
Terkini Bisnis: Keputusan Muhammadiyah Terima Izin Tambang, Nasib Roti Okko setelah Temuan Dugaan Bahan Pengawet Kosmetik

Anwar Abbas mengatakan PP Muhammadiyah yang menerima izin usaha pertambangan atau IUP dari pemerintah.


Bagi-bagi IUPK ke Ormas Digugat ke MK, Ini Sebabnya

6 jam lalu

Tambang batubara Darma Henwa.
Bagi-bagi IUPK ke Ormas Digugat ke MK, Ini Sebabnya

UU Minerba yang memungkinkan bagi-bagi IUPK ke ormas keagamaan digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai menjurus ke SARA.


Muhammadiyah Putuskan Terima Izin Tambang

9 jam lalu

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas hadir dan memberikan pernyataan dukungan dalam acara konsolidasi Garda Matahari di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat, 1 Desember 2023.
Muhammadiyah Putuskan Terima Izin Tambang

Pengurus PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan persetujuan menerima Izin Usaha Pertambangan untuk ormas keagamaan itu berisi sejumlah catatan.


Anwar Abbas Cerita Pertemuan sebelum PP Muhammadiyah Terima Izin Tambang Ormas

10 jam lalu

Anwar Abbas. TEMPO/Eka Yudha Saputra
Anwar Abbas Cerita Pertemuan sebelum PP Muhammadiyah Terima Izin Tambang Ormas

Anwar Abbas bercerita tentang pertemuan pengurus Muhammadiyah dengan pengusaha tambang sebelum memutuskan menerima IUP tambang.


PP Muhammadiyah Kembali Gelar Pleno Akhir Pekan Ini, Bahas Konsesi Tambang?

12 jam lalu

Suasana Gedung Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, saat menggelar rapat pleno tertutup membahas izin usaha pertambangan (IUP), Sabtu, 13 Juli 2024. Sumber Tempo menyebut Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, hadir dalam rapat ini. TEMPO/Han Revanda Putra.
PP Muhammadiyah Kembali Gelar Pleno Akhir Pekan Ini, Bahas Konsesi Tambang?

PP Muhammadiyah akan kembali menggelar rapat pleno pada 27-28 Juli 2024 di Yogyakarta. Akan bahas konsesi tambang?


Saling Rebutan Jatah Pungli, 2 Ormas di Pondok Aren Tangerang Selatan Hampir Bentrok

2 hari lalu

Ilustrasi bentrokan. shutterstock
Saling Rebutan Jatah Pungli, 2 Ormas di Pondok Aren Tangerang Selatan Hampir Bentrok

Dua kelompok ormas yang ada di wilayah ini hampir terlibat bentrokan pada Senin 22 Juli 2024 malam lantaran rebutan pungli.