Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dilaporkan ke MKD, Ketua MPR Bamsoet Sebut Pelapor Sebarkan Berita Bohong

image-gnews
Iklan

INFO NASIONAL – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan laporan mahasiswa Islam Jakarta bernama M. Azhari yang melaporkan dirinya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait pernyataannya soal amandemen UUD 1945 keliru karena kekurang cermatannya dalam membaca berita dan memahami kata-kata. Bahkan, laporan tersebut dinilai memutar balikan fakta yang ada.

"Laporan yang disampaikan pelapor ke MKD tidak cermat. Tidak sesuai dengan fakta, namun saya tidak marah. Saya hanya menyesalkan saudara M. Azhari itu telah menyebarkan berita bohong (hoax) sebagaimana dimaksud dalam UU ITE 2024. Harapan saya saudara M.Azhari yang mengatasnamakan mahasiswa Islam Jakarta itu menyadari kekeliruannya," ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menilai pelapor telah menyebarkan berita bohong atau hoax. Sekaligus melaporkan kebohongan yang direkonstruksi sedemikian rupa seolah-olah Ketua MPR mengklaim bahwa seluruh fraksi yang ada di DPR setuju amandemen. Padahal, faktanya berbeda sebagaimana dikutip oleh puluhan media cetak, elektronik dan online di hari yang sama.

"Seperti diketahui, statement tersebut dalam kaitan menjawab pertanyaan wartawan saat kami pimpinan MPR usai menerima Ketua MPR ke-11 Bapak Amien Rais. Saya katakan kalau seluruh partai politik setuju sepakat melakukan amandemen UUD NRI 1945, termasuk penataan kembali sistem politik dan sistem demokrasi kita, MPR RI siap untuk melakukan amandemen. Siap untuk melakukan perubahan karena kita sudah punya SOP-nya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 37,” kata Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini.

Menurutnya, dia juga tidak bicara tentang pemilihan presiden kembali di MPR. “Saya hanya berbicara tentang adanya aspirasi melakukan kaji ulang amandemen UUD NRI 1945 secara menyeluruh. Jadi, sekali lagi saya tegaskan, tidak ada statement yang menyatakan semua parpol telah sepakat melakukan amandemen UUD 1945," kata Bamsoet.

Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menuturkan, usulan amandemen UUD NRI 1945 merupakan aspirasi yang diterima pimpinan MPR RI saat melakukan silaturahmi kebangsaan kepada para tokoh bangsa. Agenda silaturahmi kebangsaan pimpinan MPR dengan para tokoh bangsa ini merupakan agenda resmi pimpinan MPR dalam rangka menyerap aspirasi mengenai berbagai persoalan kebangsaan dimana akan dijadikan sebagai bahan rekomendasi MPR 2019-2024 kepada MPR 2024-2029.

Silaturahmi kebangsaan yang dilaksanakan sejak akhir Mei 2024 telah mendatangi tujuh tokoh bangsa. Diantaranya, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-11 Boediono, Ketua MPR RI ke-11 Amien Rais, Ketua MPR RI ke-14 Sidarto Danusubroto, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Rencananya, Sabtu (8/6/24) besok pimpinan MPR RI akan bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

"Salah satu aspirasi yang diterima oleh pimpinan MPR, para tokoh bangsa tersebut mendukung dilakukannya amandemen UUD NRI 1945 dengan terlebih dahulu dilakukan kajian menyeluruh serta disiapkan naskah akademiknya. Kaji ulang UUD NRI 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat kali ini, karena UUD NRI 1945 dinilai telah kehilangan arah atau mengalami disorientasi sebagai bangsa. Bahkan, Ketua MPR RI ke-11 Amien Rais menyatakan menyesal dan meminta maaf karena telah melakukan amandemen konstitusi pada tahun 1999-2002," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, apabila seluruh partai partai politik sepakat dilakukan amandemen UUD NRI 1945, maka yang akan melaksanakan adalah MPR RI periode 2024-2029. Sebab, MPR RI periode saat ini tidak mungkin melakukan amandemen karena amandemen konstitusi membutuhkan syarat waktu enam bulan.

"Kami harap MPR yang akan datang melakukan langkah percepatan untuk penyempurnaan UUD kita, menata kembali sistem politik dan demokrasi yang sesuai dengan jati diri bangsa kita," ujar Bamsoet. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bamsoet Dorong Pembenahan Sistem Pendidikan Nasional

3 menit lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menerima kunjungan Anggota Komisi X DPR RI dan Jajaran FISIPOL Universitas Wahid Hasyim, di Jakarta, Rabu 10 Juli 2024.
Bamsoet Dorong Pembenahan Sistem Pendidikan Nasional

Meningkatkan kualitas pendidikan tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan butuh proses dan konsistensi.


Bamsoet Dorong Koperasi Kembali Menjadi Soko Guru Perekonomian Nasional

22 menit lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat memberi sambutan secara daring pada Seminar Nasional Peringatan Hari Koperasi ke-77 yang diselenggarakan Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) di Batam, Kamis 11 Juli 2024.
Bamsoet Dorong Koperasi Kembali Menjadi Soko Guru Perekonomian Nasional

Gagasan semangat kebersamaan untuk membantu perekonomian rakyat, terutama golongan ekonomi lemah yang menjadi inti dari gerakan koperasi.


Pj Bupati Banyuasin: Apkasi Otonomi Expo Kesempatan untuk Promosi

30 menit lalu

Pj Bupati Banyuasin, Hani Syopiar Rustam, saat meninjau Stan Kabupaten Banyuasin di Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2024 di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center.
Pj Bupati Banyuasin: Apkasi Otonomi Expo Kesempatan untuk Promosi

Stan Banyuasin dikunjungi oleh Gibran Rakabuming Raka di hari pertama.


Bamsoet Ajak MBI Sosialisasikan Penggunaan SIM C1 dan C2

2 jam lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima kunjungan pengurus MBI Pusat, MBI Sukabumi, dan MBI Sumedang, di Jakarta, Jumat 12 Juli 2024.
Bamsoet Ajak MBI Sosialisasikan Penggunaan SIM C1 dan C2

Penggolongan SIM menjadi bukti kepedulian Polri untuk menempatkan keselamatan berkendara sebagai prioritas utama.


Kemenperin Inisiasi Pembentukan Kelembagaan Kakao dan Kelapa

3 jam lalu

Kementerian Perindustrian menginisiasi kelembagaan kakao dan kelapa untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri. Foto. TEMPO/Hariandi Hafid
Kemenperin Inisiasi Pembentukan Kelembagaan Kakao dan Kelapa

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menginisiasi kelembagaan kakao dan kelapa untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri, menjaga kelangsungan industri dan daya saing serta meningkatkan nilai tambah.


YKMI Apresiasi Liga Arab yang Perkuat Agenda Boikot Produk Israel

4 jam lalu

Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) mengapresiasi kesepakatan Liga Arab upaya pemboikotan perusahaan yang terafiliasi dengan Israel
YKMI Apresiasi Liga Arab yang Perkuat Agenda Boikot Produk Israel

Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) mengapresiasi kesepakatan Liga Arab yang menegaskan upaya pemboikotan perusahaan yang terafiliasi dengan Israel.


BNPT Akan Jadikan Kabupaten Bogor Sebagai Pilot Project Kabupaten Kebangsaan

4 jam lalu

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) Komjen. Pol. Rycko Amelza Dahniel, bertemu dengan Penjabat (Pj.) Bupati Bogor Asmawa Tosepu di Kantor Bupati Bogor pada Jumat 12 Juli 2024. BNPT RI berencana menjadikan Kabupaten Bogor sebagai pilot project program Kabupaten Kebangsaan. Dok. BNPT
BNPT Akan Jadikan Kabupaten Bogor Sebagai Pilot Project Kabupaten Kebangsaan

Program ini akan meningkatkan ketahanan keluarga dari keterpaparan ideologi kekerasan


Pertamina Raih Penghargaan BUMN dengan Belanja B2B Terbaik untuk UMKM pada 2023

4 jam lalu

SVP Procurement PT Pertamina (Persero) Hery Murahmanta menerima penghargaan Pertamina sebagai BUMN dengan belanja Business to Business (B2B) terbaik untuk UMKM 2023 pada kegiatan PaDi UMKM Pasar Digital UMKM Indonesia HYBRID EXPO 2024 & Conference yang diselenggarakan di Sarinah Thamrin, Jakarta, Kamis 11 Juli 2024. Dok. Pertamina.
Pertamina Raih Penghargaan BUMN dengan Belanja B2B Terbaik untuk UMKM pada 2023

Penghargaan ini merupakan komitmen Pertamina sebagai penggerak ekonomi nasional dengan mendukung UMKM melalui PaDi.


Pemkot Bontang Menggelar Pelatihan Manajemen Kasus untuk Tenaga Pendidik

4 jam lalu

Wakil Wali Kota Bontang, Hj. Najirah,  membuka kegiatan pelatihan manajemen kasus untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bagi Satuan Pendidikan, di Gedung Auditorium 3D Kota Bontang, Rabu 10.Juli 2024. Dok. Pemkot Bontang.
Pemkot Bontang Menggelar Pelatihan Manajemen Kasus untuk Tenaga Pendidik

Pemkot Bontang terus berupaya menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.


Penasihat Hukum Yakin DD dan YM Dibebaskan dari Tuduhan Korupsi tol MBZ

5 jam lalu

Sidang tuntutan dugaan kasus korupsi Tol MBZ di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Dok. Jasamarga.
Penasihat Hukum Yakin DD dan YM Dibebaskan dari Tuduhan Korupsi tol MBZ

Empat terdakwa dugaan kasus korupsi Tol MBZ telah menjalani sidang tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, pada Rabu, 10 Juli 2024.