Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Putusan MK, Pemilu Ulang di Gorontalo 6 Akibat Caleg Perempuan Kurang

image-gnews
Seorang partisipan menulis harapannya di papan harapan setelah mengikuti jalan sehat caleg perempuan ketika pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kawasan Bundaran HI Jakartau (30/3). Kegiatan jalan santai serta deklarasi caleg perempuan untuk pemilu 2014 itu mengajak masyarakat untuk memilih caleg perempuan yang membela hak-hak perempuan dan anak.Tempo/Dian Triyuli Handoko
Seorang partisipan menulis harapannya di papan harapan setelah mengikuti jalan sehat caleg perempuan ketika pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kawasan Bundaran HI Jakartau (30/3). Kegiatan jalan santai serta deklarasi caleg perempuan untuk pemilu 2014 itu mengajak masyarakat untuk memilih caleg perempuan yang membela hak-hak perempuan dan anak.Tempo/Dian Triyuli Handoko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Partai Keadilan Sosial (PKS) yang meminta pemilihan ulang calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo di daerah pemilihan 6. Alasan MK memerintahkan pemilihan ulang karena keterwakilan caleg perempuan sejumlah partai politik peserta pemilu tak memenuhi syarat, yaitu minimal sebesar 30 persen dari total keseluruhan caleg partai bersangkutan di dapil tersebut.

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo dan Saldi Isra secara bergantian membacakan putusan lembaganya tersebut. "Demi memenuhi kepastian hukum yang adil, Mahkamah memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang pada pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo dapil Gorontalo 6," kata Saldi saat membacakan putusan MK di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juni 2024.

Dalam putusannya tersebut, MK memerintahkan KPU menggelar pemilihan ulang di semua tempat pemungutan suara di dapil Gorontalo 6. Saldi Isra mengatakan, pada pemilihan ulang tersebut, partai politik diberi kesempatan untuk memperbaiki daftar calon anggota legislatif mereka sehingga memenuhi syarat minimal keterwakilan calon perempuan.

"Jika terdapat partai politik tidak mampu memenuhi syarat minimal tersebut, maka KPU Provinsi Gorontalo mencoret kepesertaan partai politik tersebut dalam pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo dapil Gorontalo 6," kata Saldi. 

Mahkamah Konstitusi memberikan tenggat waktu kepada KPU untuk melaksanakan pemilu ulang di dapil Gorontalo 6 dalam waktu 45 hari sejak putusan tersebut dibacakan. Tenggat waktu ini sudah mempertimbangkan jadwal pelantikan anggota DPRD Provinsi Gorontalo hasil Pemilu 2024 serta pikada serentak 2024. 

Dalam putusannya, MK juga memerintahkan agar pemilu berikutnya partai politik wajib memenuhi syarat minimal 30 persen caleg perempuan. Jika tidak memenuhi, MK meminta KPU agar memerintahkan partai politik untuk memperbaiki daftar calegnya. Namun jika tetap tidak terpenuhi juga, KPU wajib mencoret kepesertaan partai politik bersangkutan.

Dapil Gorontalo 6 ini meliputi Kabupaten Boalemo dan Pahuwato. Dapil Gorontalo 6 ini terdiri atas 863 TPS, dan 219.856 pemilih. Alokasi kursi di dapil 6 sebanyak 11 dari total 45 kursi DPRD Provinsi Gorontalo. Sesuai dengan keputusan KPU, 11 caleg provinsi yang terpilih di dapil 6 tersebut berasal dari PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan NasDem masing-masing dua orang. Lalu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat masing-masing satu orang. Adapun caleg dari PKS gagal lolos ke DPRD Provinsi di dapil ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

PKS menggugat hasil pemilu tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonannya, PKS menyebut empat partai politik tidak memenuhi syarat minimal keterwakilan caleg perempuan di dapil 6 Provinsi Gorontalo. Keempat partai tersebut adalah PKB, Partai Gerindra, Partai NasDem, dan Partai Demokrat. 

Dalam persidangan perkara ini pada 8 Mei lalu, kuasa hukum KPU M. Syahwan Arey membacakan tanggapan termohon atas dalil pemohon. Syahwan mengatakan pemohon tidak mengajukan keberatan saat proses penetapan daftar calon sementara menjadi daftar calon tetap.

“Baru ada keberatan saat tingkat nasional. Sehingga tanggapan termohon hal ini adalah persoalan administrasi yang bukan menjadi ranahnya MK,” kata Syahwan di persidangan.

Adapun kuasa hukum Partai NasDem, Ifrianto S. Rahman di dalam persidangan tersebut mengatakan pemohon tidak konsisten terhadap dalil keterwakilan perempuan yang dimaksudkannya. Sebab pemohon juga melakukan kesalahan atas aturan keterwakilan caleg perempuan di beberapa tempat.

“Selain itu, tidak ada upaya keberatan atas adanya dugaan pelanggaran pemilu yang didalilkan ini ke Bawaslu sebagai pihak yang berwenang, maka hal ini membuktikan dalil pemohon hanyalah asumsi dan tuduhan yang tidak berdasar,” kata Ifrianto.

Pilihan Redaktur : Banyak Dapil Minim Caleg Perempuan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bawaslu Tegaskan PSU DPD Sumbar Tanpa Kampanye, Ini Alasannya

15 hari lalu

Suasana warga Sumatera Barat laksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Sabtu 24 Februari 2024. Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) ada 18 TPS di Sumatera Barat yang melaksanakan PSU. Foto TEMPO/Fachri Hamzah
Bawaslu Tegaskan PSU DPD Sumbar Tanpa Kampanye, Ini Alasannya

Bawaslu mengklaim telah menyampaikan informasi soal PSU DPD Sumbar dalam berbagai kegiatan.


Jelang PSU di Kaltim, KPU Pastikan Kondisi Kotak Suara di 147 TPS Aman dan Tersegel

17 hari lalu

Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli saat melakukan pengecekan gudang logistik KPU untuk persiapan penghitungan suara ulang, amanah putusan MK. Polresta Samarinda
Jelang PSU di Kaltim, KPU Pastikan Kondisi Kotak Suara di 147 TPS Aman dan Tersegel

PSU di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pileg 2024.


KPU Tetapkan Tahapan PSU dan Hitung Surat Suara Pascaputusan MK, Berikut Jadwalnya

23 hari lalu

Suasana warga Sumatera Barat laksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Sabtu 24 Februari 2024. Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) ada 18 TPS di Sumatera Barat yang melaksanakan PSU. Foto TEMPO/Fachri Hamzah
KPU Tetapkan Tahapan PSU dan Hitung Surat Suara Pascaputusan MK, Berikut Jadwalnya

KPU RI telah menetapkan tahapan dan jadwal Pemungutan Suara Ulang atau PSU dan penghitungan ulang surat suara. Berikut jadwal lengkapnya.


Polresta Samarinda Lakukan Ini Jelang PSU di 147 TPS Kaltim

24 hari lalu

Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli saat melakukan pengecekan gudang logistik KPU untuk persiapan penghitungan suara ulang, amanah putusan MK. Polresta Samarinda
Polresta Samarinda Lakukan Ini Jelang PSU di 147 TPS Kaltim

Polisi menyatakan keamanan dan kelancaran PSU adalah prioritas utama.


KPU Segera Terbitkan Surat Dinas Penghitungan Ulang Suara di Kaltim

25 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengikuti sidang putusan dismissal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan dismissal terhadap 52 gugatan dalam perkara PHPU Pileg 2024. ANTARA /Dhemas Reviyanto
KPU Segera Terbitkan Surat Dinas Penghitungan Ulang Suara di Kaltim

Melalui surat dinas, KPU daerah segera menyosialisasikan hitung suara ulang kepada partai politik dan masyarakat.


MK Perintahkan Hitung Suara Ulang di 147 TPS Kaltim, KPU Lakukan Ini

25 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
MK Perintahkan Hitung Suara Ulang di 147 TPS Kaltim, KPU Lakukan Ini

KPU Kaltim menyatakan proses pemilahan TPS yang akan dihitung ulang sudah dimulai.


Tanpa Tahapan Kampanye, KPU akan Gunakan Ragam Media Sosialisasikan PSU

27 hari lalu

Komisioner KPU RI Idham Holik memimpin rekapitulasi perhitungan hasil pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, 11 Maret 2024. ANTARA/Virna Puspa Setyorini
Tanpa Tahapan Kampanye, KPU akan Gunakan Ragam Media Sosialisasikan PSU

KPU akan memaksimalkan waktu yang tersedia untuk menyosialisasikan PSU.


Jalankan Putusan MK, KPU Kalbar Siapkan PSU di Kabupaten Sintang

29 hari lalu

Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo (tengah) bersama delapan hakim konstitusi memimpin sidang putusan dismissal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan dismissal terhadap 52 gugatan dalam perkara PHPU Pileg 2024. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Jalankan Putusan MK, KPU Kalbar Siapkan PSU di Kabupaten Sintang

Persiapan KPU Kalbar mencakup penyusunan surat tindak lanjut yang akan dibuat KPU RI perihal pelaksanaan PSU.


Sengketa Pileg 2024: Tindaklanjuti Putusan MK, KPU Gelar PSU Tanpa Kampanye

29 hari lalu

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri metode Kotak Suara Keliling menunjukkan amplop tersegel dalam rekapitulasi perhitungan hasil pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, 11 Maret 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan rekapitulasi hasil PSU Pemilu 2024 dengan daftar pemilih tetap luar negeri untuk PSU di Kuala Lumpur mencapai 62.217 orang yang terdiri dari 42.372 orang pemilih TPSLN dan 19.845 orang pemilih kotak suara keliling. ANTARA/Virna Puspa Setyorini
Sengketa Pileg 2024: Tindaklanjuti Putusan MK, KPU Gelar PSU Tanpa Kampanye

KPU daerah diminta memberitahukan rencana PSU kepada kepala daerah, pimpinan instansi dan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan.


MK Kabulkan Permohonan Mantan Napi Irman Gusman, Perintahkan KPU Gelar PSU DPD Sumbar

32 hari lalu

Ekspresi terpidana kasus suap kuota pembelian gula impor di Perum Bulog, Irman Gusman, saat mengikuti sidang peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018. Sidang tersebut beragendakan pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum KPK terhadap permohonan PK dari mantan Ketua DPD itu. ANTARA
MK Kabulkan Permohonan Mantan Napi Irman Gusman, Perintahkan KPU Gelar PSU DPD Sumbar

Irman Gusman meminta KPU menetapkan namanya masuk dalam DCT anggota DPD Dapil Sumatera Barat.