Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kabulkan Gugatan PDIP, MK Perintahkan PSU di TPS 02 Tulangdenggi Gorontalo

image-gnews
Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (tengah) saat memimpin sidang putusan dismissal terkait perkara sengketa Pileg 2024 hari ini di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 21 Mei 2024. Sebanyak 207 perkara akan dibacakan putusan dismissal-nya. Secara keseluruhan, terdapat 297 perkara sengketa Pileg, baik Pileg DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota yang didaftarkan ke MK.TEMPO/Subekti.
Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (tengah) saat memimpin sidang putusan dismissal terkait perkara sengketa Pileg 2024 hari ini di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 21 Mei 2024. Sebanyak 207 perkara akan dibacakan putusan dismissal-nya. Secara keseluruhan, terdapat 297 perkara sengketa Pileg, baik Pileg DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota yang didaftarkan ke MK.TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan sengketa pileg Partai Indonesia Demokrasi Perjuangan (PDIP) yang meminta pemilihan ulang legislatif di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 02 Desa Tulangdenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo.

Awalnya, hakim sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Arsul Sani membacakan putusan permohonan Persilisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR), DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota Provinsi Gorontalo pada 2024 yang diajukan oleh PDIP ke Dapil 2 Gorontalo.

Permohonan itu pada Nomor perkara 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menjelaskan perselisihan mengenai permintaan melakukan pemungutan ulang lantaran KPU Kabupaten Gorontalo diklaim melakukan pelanggaran administratif Pemilu yang dibuktikan pada putusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/29.04/III/2024 yang menerangkan terdapat anggota PPK Kecamatan Telaga Biru yang menggunakan surat suara yang tidak terpakai dimasukkan dalam sampul surat suara yang tidak sah dengan tujuan melakukan sinkronisasi jumlah surat suara yang digunakan untuk semua jenis pemilihan disalah satu TPS.

"Hal tersebut dinilai sebagai tindakan manipulasi administratif sehingga bertentangan dengan salah satu asas pemilu yang jujur," kata Arsul Sani dalam persidangan. "Bahwa sebagaimana ketentuan UU (Undang-Undang) Pemilu unsur penyelenggaraan bukanlah hanya KPU (termohon) semata. Melainkan termasuk Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu." 

Arsul mengatakan berdasarkan pertimbangan MK, dia meminta saran perbaikan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tulangdenggi, Kecamatan Telaga Biru.

Hakim Ketua, Suhartoyo menyatakan mengabulkan permohonan PDIP yang meminta pemilihan calon anggota DPRD Gorontalo ulang. "Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupten Gorontalo sepanjang Dapil Gorontalo 2 harus dilakukan pemungutan suara ulang," kata Suhartoyo di dalam ruang sidang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia juga menyatakan membatalkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum tanggal 20 Maret 2024 untuk perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo di Dapil Gorontalo 2. 

Dia juga meminta kepada termohon (KPU) Kabupaten Gorontalo untuk melakukan pemungutan suara ulang sesuai dengan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 21 hari sejak putusan a quo dibacakan. Selain itu, Suhartoyo meminta KPU Kabupaten Gorontalo untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang menetapkan dan mengumumkan tanpa perlu melaporkan ke MK.

"Memerintahkan kepada KPU Provinsi Gorontalo melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini," kata Suhartoyo.

Suhartoyo juga memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan dalam rangka amar putusan tersebut.

Pilihan Editor: MK Gelar Sidang Putusan untuk 37 Perkara Sengketa Pileg Hari ini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Menanti Langkah Politik PDIP Usai Khofifah-Emil Didukung PKS untuk Pilgub Jatim

14 menit lalu

Bakal Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) dan Bakal Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak (kanan) seusai menerima surat rekomendasi PKS untuk Pilkada Jawa Timur di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi memberikan rekomendasi dukungan untuk Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam Pilkada Jawa Timur 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menanti Langkah Politik PDIP Usai Khofifah-Emil Didukung PKS untuk Pilgub Jatim

Khofifah-Emil Dardak resmi didukung PKS untuk maju di Pilgub Jatim. Lantas, bagaimana langkah politik PDIP untuk Pilgub Jatim 2024?


Respons PDIP atas Keputusan PKS Usung Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024

53 menit lalu

Presiden PKS Ahmad Syaikhu (tengah), Bakal Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri), dan Bakal Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak (kanan) berpose dalam acara penyerahan surat rekomendasi PKS untuk Pilkada Jawa Timur di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi memberikan rekomendasi dukungan untuk Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam Pilkada Jawa Timur 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons PDIP atas Keputusan PKS Usung Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024

DPP PDIP menilai PKS bermain aman dengan mengusung Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024.


Pengamat Politik Unpad Soal Pilkada Sumut: Edy Rahmayadi Calon Kuat Lawan Bobby Nasution, Peluang Ahok Kecil

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution memberikan keterangan saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu pagi, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Pengamat Politik Unpad Soal Pilkada Sumut: Edy Rahmayadi Calon Kuat Lawan Bobby Nasution, Peluang Ahok Kecil

Edy Rahmayadi bisa jadi lawan terkuat Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024. Bagaimana peluang Ahok? Begini kata pengamat politik Unpad.


Respons PKS dan PDIP Soal Jokowi Lantik Keponakan Prabowo Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu

1 jam lalu

Thomas Djiwandono saat dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Thomas Djiwandono merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra sejak 2014. Tommy mengisi Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad menjelang pergantian Pemerintah Jokowi. TEMPO/Subekti.
Respons PKS dan PDIP Soal Jokowi Lantik Keponakan Prabowo Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu

Presiden Jokowi melantik Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo, menjadi Wamenkeu. Begini respons PKS dan PDIP.


Elektabilitas Ridwan Kamil-Ono Surono Tertinggi di Survei Pilgub Jabar, Pengamat: Koalisi Golkar-PDIP Sulit Terbentuk

1 jam lalu

Kurator IKN Ridwan Kamil saat diwawancarai usai mengunjungi ANTARA Heritage Center, Jakarta, Jumat 12 Juli 2024. ANTARA/Rio Feisal
Elektabilitas Ridwan Kamil-Ono Surono Tertinggi di Survei Pilgub Jabar, Pengamat: Koalisi Golkar-PDIP Sulit Terbentuk

Pengamat menilai koalisi Golkar dengan PDIP di pilkada Jabar dinilai sulit terjadi meski elektabilitas Ridwan Kamil-Ono Surono tertinggi dalam survei


Peluang Kaesang Menang di Pilkada Jateng Lebih Kecil Dibanding di Pilkada Jakarta, Ini Alasan Pengamat Politik UGM

2 jam lalu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep enggan beri komentar banyak soal Pilkada Solo, saat ditemui wartawan di Mall Solo Paragon, Jawa Tengah, Sabtu, 15 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Peluang Kaesang Menang di Pilkada Jateng Lebih Kecil Dibanding di Pilkada Jakarta, Ini Alasan Pengamat Politik UGM

Pengamat politik UGM sebut peluang Kaesang menang di Pilkada Jateng lebih kecil dibandingkan di Pilkada Jakarta. Ini dua faktor penentunya.


Optimisme KPU Memenangi Gugatan PDIP di PTUN soal Syarat Usia Gibran sebagai Cawapres

12 jam lalu

Suasana sidang gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pelanggaraan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terhadap KPU RI pada Kamis, 18 Juli 2024 di ruang sidang Kartika, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. TEMPO/Desty Luthfiani
Optimisme KPU Memenangi Gugatan PDIP di PTUN soal Syarat Usia Gibran sebagai Cawapres

Kendati Gibran sudah terpilih sebagai wapres, namun gugatan PDIP atas keputusan KPU tetap berlanjut di PTUN Jakarta.


Legislator PDIP Tolak Rencana Pemprov Jakarta Buat Pulau Sampah

13 jam lalu

Aktivitas Suku Dinas Lingkungan Hidup Administrasi Kepulauan Seribu membersihkan sampah plastik di Dermaga Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu, 6 Oktober 2021. TEMPO/Daniel Christian D.E
Legislator PDIP Tolak Rencana Pemprov Jakarta Buat Pulau Sampah

Pulau sampah akan dibuat di Kepulauan Seribu. Legislator PDIP menentangnya. Laut Jakarta bakal rusak.


Profil Wali Kota Semarang Hevearita alias Mbak Ita yang Tengah Disidik KPK

16 jam lalu

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram
Profil Wali Kota Semarang Hevearita alias Mbak Ita yang Tengah Disidik KPK

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti alias Mbak Ita merupakan kader PDIP.


PDIP Berharap Putusan PTUN: Gibran Tidak Dilantik Menjadi Wapres Terpilih

16 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) menunjukkan berkas gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
PDIP Berharap Putusan PTUN: Gibran Tidak Dilantik Menjadi Wapres Terpilih

Gugatan yang diajukan PDIP adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu.