Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemensos Klaim Sudah Kembalikan Dana Bansos yang Tidak Bertransaksi ke Kas Negara

image-gnews
Warga menunggu panggilan saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Warga menunggu panggilan saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Robben Rico menegaskan sudah mengembalikan dana bantuan sosial atau bansos atas keluarga penerima manfaat (KPM) ke kas negara. Ia menjawab isu soal Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester II 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dengan begitu, tidak ada lagi dana bantuan sosial di penyalur. “Tidak ada uang yang tertahan di penyalur. Bukti transfer semuanya ada,” kata Robben melalui keterangan tertulis, dikutip Kamis, 6 Juni 2024.

BPK mencatat ada sebanyak 15.689 permasalahan pengelolaan keuangan yang memiliki nilai sebesar Rp 18,19 triliun, pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik negara (BUMN), dan badan lainnya.

Permasalahan tersebut meliputi kelemahan sistem pengendalian internal; ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan; serta ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan.

Dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kemensos, Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial Dodi Sukmono mengatakan sudah menjawab permasalah tersebut. “Di bagian bawah temuan (BPK) tersebut sudah ada jawaban kami,” kata dia. 

Misalnya, dalam IHPS semester II tahun 2023 tertulis Kemensos telah menyetor ke kas negara sebesar Rp 226,84 miliar. Sebagai tindaklanjut atas permasalahan saldo bansos yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp 227,43 miliar, dana itu terdiri dari KPM yang tidak bertransaksi dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selanjutnya, Kemensos telah menindaklanjuti rekomendasi BPK mengenai sisa dana bansos yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp 593,97 juta. Kemensos mengklaim telah menyetor sebesar Rp 592,4 juta ke kas negara.

Sedangkan, menurut bank penyalur, sisanya sebesar Rp 1,57 juta sudah ditransaksikan oleh KPM. Dengan rincian, sebesar Rp 1,45 juta dan Rp 120 ribu merupakan beban administrasi.

Dodi menegaskan tidak ada dana yang tertahan di bank penyalur. Dana yang tidak bertransaksi sudah dikembalikan ke kas negara. 

Ia mengklaim Kemensos secara rutin sudah tertib dalam melaporkan penyaluran dana bantuan sosial ke BPK. "Setiap tiga bulan dan ditandatangani langsung oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini," ucapnya.

Pilihan Editor: Jokowi Lanjutkan Program Bansos Beras 10 Kilogram, Hingga Kapan?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BPK Temukan Kementerian BUMN Belum Atur Proses Pencatatan BMN dari Pengadaan dan Hibah

1 hari lalu

Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Slamet Edy Purnomo saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian BUMN Tahun 2023 kepada Menteri BUMN Erick Thohir, di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Senin (8/7/2024). ANTARA
BPK Temukan Kementerian BUMN Belum Atur Proses Pencatatan BMN dari Pengadaan dan Hibah

BPK merekomendasikan Sekretaris Kementerian BUMN untuk mengambil langkah pemutakhiran POS pengelolaan BMN terutama pencatatan pengadaan dan hibah


Apresiasi Mensos Mendorong Semangat Guru Asal Bandung

2 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan penghargaan kepada sejumlah pemangku kepentingan yang membantu tugas Kementerian Sosial. Jakarta 8 Juli 2024. Penghargaan ini di berikan kepada 43 orang perwira TNI, 23 anggota polisi serta seorang guru.
Apresiasi Mensos Mendorong Semangat Guru Asal Bandung

Sebagai bentuk apresiasi kepada Neng Cicah, Risma pun memberinya piagam penghargaan.


2 Cara Cek Status Penerima Bansos Kemensos 2024 Online

2 hari lalu

 Aplikasi
2 Cara Cek Status Penerima Bansos Kemensos 2024 Online

Pemerintah kembali menyalurkan beberapa jenis bansos di tahun 2024. Begini cara cek status penerima bansos Kemensos 2024 secara online.


5 Bansos yang Cair Juli 2024, Ada BPNT hingga PKH

3 hari lalu

Warga menunggu panggilan saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
5 Bansos yang Cair Juli 2024, Ada BPNT hingga PKH

Berikut ini daftar bansos yang kembali disalurkan pemerintah pada Juli 2024, mulai dari beras 10 kilogram, PKH, hingga PIP.


DPR Umumkan 75 Calon Anggota BPK untuk Fit and Proper Test

3 hari lalu

Gedung DPR RI. Foto : Man
DPR Umumkan 75 Calon Anggota BPK untuk Fit and Proper Test

Berdasarkan hasil keputusan rapat internal Komisi XI DPR RI pada tanggal 8 Juli 2024, telah ditetapkan 75 nama calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test)


Pengamat: Opini WTP BPK Bukan Jaminan Pengelolaan Anggaran yang Bersih

3 hari lalu

Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin bersama pimpinan BPK dalam penyerahakan Hasil Pemeriksaan BPK 2023 di Senayan, Jakarta, 8 Juli 2024. (Dok. BPK RI)
Pengamat: Opini WTP BPK Bukan Jaminan Pengelolaan Anggaran yang Bersih

Penilaian opini WTP oleh BPK atas pengelolaan keuangan tidak menjamin anggaran negara dikelola dengan baik. Mengapa demikian?


Mensos Berikan Penghargaan kepada Pemangku Kepentingan Berjasa

3 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan penghargaan kepada sejumlah pemangku kepentingan yang membantu tugas Kementerian Sosial. Jakarta 8 Juli 2024. Penghargaan ini di berikan kepada 43 orang perwira TNI, 23 anggota polisi serta seorang guru.
Mensos Berikan Penghargaan kepada Pemangku Kepentingan Berjasa

Penghargaan ini di berikan kepada 43 orang perwira TNI, 23 anggota polisi serta seorang guru.


Pemerintah Alokasikan Rp 11 Triliun untuk Perpanjang Bansos Beras hingga Desember

3 hari lalu

Warga usai mendapat sekarung beras saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Pemerintah Alokasikan Rp 11 Triliun untuk Perpanjang Bansos Beras hingga Desember

Pemerintah akan melanjutkan Bansos pangan beras, daging ayam dan telur pada semester II 2024 dengan alokasi anggaran Rp 11 triliun.


Terpopuler: Sri Mulyani Prediksi Subsidi Energi 2024 bakal Membengkak, PT Pos Indonesia Bantah PHK Karyawan

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja APBN 2019 dan rencana kerja APBN tahun anggaran 2020. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Sri Mulyani Prediksi Subsidi Energi 2024 bakal Membengkak, PT Pos Indonesia Bantah PHK Karyawan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan realisasi subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 akan membengkak.


Wakil Wali Kota Bontang Berikan Bantuan Sosial Korban Kebakaran

4 hari lalu

Wakil Wali Kota Bontang, Hj. Najirah, menyerahkan bantuan sosial kepada korban kebakaran di RT. 41 Pos 7, Kelurahan Loktuan, Senin 8 Juli 2024.
Wakil Wali Kota Bontang Berikan Bantuan Sosial Korban Kebakaran

Wakil Wali Kota Bontang, Hj. Najirah, menyerahkan bantuan sosial kepada korban kebakaran di RT. 41 Pos 7, Kelurahan Loktuan, pada Senin, 8 Juli 2024